Suri Teladan Kerukunan Umat Beragama

Menuju Peradaban  KAMIS, 28 DESEMBER 2017 , 17:08:00 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

Suri Teladan Kerukunan Umat Beragama

Jaya Suprana/Net

KANTOR Berita Politik RMOL memberitakan bahwa Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menyerukan agar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan atas UU tentang Administrasi Kependudukan harus dihormati segenap warga negara Indonesia. Tokoh PAN tersebut menyadari bahwa pengakuan negara terhadap penganut aliran kepercayaan di luar agama-agama resmi Indonesia adalah hal sensitif. Karena itulah politikus yang biasa disapa dengan Zulhas itu berharap tidak ada kegaduhan pasca keputusan MK.  

GUGATAN


Empat penganut kepercayaan mengajukan gugatan terhadap Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU 23/2006 juncto Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU 24/2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Mereka adalah Ngaay Mehang Tana (penganut kepercayaan dari Komunitas Marapu), Pagar Demanra Sirait (penganut aliran Paralim), Arnol Purba (penganut aliran Ugamo Bangsa Batak), dan Carlim (penganut Sapto Darmo). Keputusan MK menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU 24/2013 tentang Perubahan Atas UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka para penganut kepercayaan dapat mencantumkan aliran kepercayaan pada KTP. Hal ini sesuai dengan jaminan dari UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga negara merdeka untuk memeluk agama dan kepercayaan dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu.

PANCASILA


Pernyataan Ketua MPR RI agar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan atas UU tentang Administrasi Kependudukan harus dihormati semua warga negara mengandung makna arif bijaksana secara berlapis. Pernyataan Ketua MPR RI membuktikan bahwa PANCASILA bukan sekadar slogan hampa untuk dihafal sebagai skenario sandiwara di panggung politik belaka namun telah benar-benar diwujudkan secara nyata pada kenyataan kehidupan bangsa, negara dan rakyat. Di sisi lain terbukti pula bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang benar-benar menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai UUD 1945. BHINNEKA TUNGGAL IKA
Bahkan BHINNEKA TUNGGAL IKA yang sejak dahulu kala didambakan oleh Empu Tantular, di masa kini telah paripurna hadir di persada Nusantara melengkapi perbendaharaan agama dan kepercayaan rakyat Indonesia.

Kemahakayarayaan keragaman agama merupakan sukma peradaban bangsa Indonesia tiada dua di planet bumi ini. Segenap umat manusia di marcapada ini dapat memetik kesuriteladanan kerukunan umat beragama di Indonesia demi bersama menghadirkan perdamaian dunia nan gemah ripah loh jinawi tata tenteram kerta rahardja.[***]
 


Penulis adalah pembelajar makna adiluhur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika





Komentar Pembaca
Becak

Becak

SELASA, 16 JANUARI 2018

Gareng Pung Tujuhbelas Tahunan

Gareng Pung Tujuhbelas Tahunan

SENIN, 15 JANUARI 2018

Bersatu Padu Ketimbang Saling Menyalahkan
Menuju Negara Kesatuan Korea

Menuju Negara Kesatuan Korea

SABTU, 13 JANUARI 2018

Pedro Arrupe

Pedro Arrupe

JUM'AT, 12 JANUARI 2018

Menghayati Makna Marhaenisme

Menghayati Makna Marhaenisme

KAMIS, 11 JANUARI 2018

Musim Panen Kok Impor Beras

Musim Panen Kok Impor Beras

, 12 JANUARI 2018 , 19:00:00

Gerindra: Minta 40 Miliar? Untuk Saksi Saja 61,5 Miliar
Punggawa Golkar Di Rapat Pleno Fraksi

Punggawa Golkar Di Rapat Pleno Fraksi

, 11 JANUARI 2018 , 23:13:00

Menemui Ketua Umum

Menemui Ketua Umum

, 11 JANUARI 2018 , 04:21:00

Rapat Gabungan Persiapan Pilkada Serentak 2018