Hanura

Demokrasi Mayantara Dan Urgensi Partisipasi Publik

Suara Publik  JUM'AT, 29 DESEMBER 2017 , 10:25:00 WIB

DEMOKRASI dan publik bagaikan dua sisi mata uang yang saling mengukuhkan eksistensi satu sama lain.

Dalam mewujudkan kehendak publik, demokrasi bertindak sebagai sarana untuk mencapainya. Oleh sebab itu, dalam bahasa filosofis, demokrasi sejatinya berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Namun demikian, relevansi dan korelasi keduanya pada tataran konseptual tersebut sulit untuk ditemukan ejawantahnya dalam praksis politik dewasa ini. Demokrasi menjelma sebagai jargon klise minim realisasi di tangan aktor-aktor politik pemburu uang dan kuasa.

Ada banyak fakta yang bisa didedahkan untuk membuktikan asumsi tersebut. Setiap menjelang pemilihan umum, para elit politik selalu kasak-kusuk untuk memperbaharui undang-undang. Argumentasinya adalah agar pemilihan umum lebih berkualitas dan lebih baik ke depannya. Faktanya, kecurangan dan kekurangan semakin meningkat. Ongkos politik semakin besar, dignitas partai politik semakin merosot, serta yang paling fatal adalah dihasilkannya pejabat yang mengkhianati aspirasi publik.Kasus Setya Novanto yang menghentak publik baru-baru ini merupakan potret kelam demokrasi di republik ini.

Keterpilihan pejabat publik produk proses koruptif ini memberikan efek derivatif yang lebih buruk karena mereka yang berstatus sebagai kepala daerah atau bahkan presiden sekalipun akan mengendalikan kendaraan bernama birokrasi. Bisa dibayangkan jika pimpinannya saja produk korupsi politik, sudah barang tentu birokrasinya akan bau anyir korupsi. Belum lagi jika menilik APBN atau APBD yang melekat pada birokrasi tersebut, alih-alih untuk kesejahteraan rakyat, justru menjadi bancakan untuk menggemukkan perut diri dan kelompok mereka sendiri.

Kondisi tersebut tentu tidak bisa dibiarkan. Demokrasi harus direjuvenasi dan dikembalikan pada jalurnya yakni kuasa publik. Opsi ini sudah barang tentu bukan merupakan proses yang mudah karena rejuvenasi demokrasi harus menyertakan seluruh struktur politik, baik suprastruktur politik kunci seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif, maupun partai politik sebagai infrastruktur politik utama dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Lantas bagaimana caranya?

Globalisasi tak selamanya buruk jika kita mau mengkomodifikasinya untuk kebajikan politik. Globalisasi menciptakan wilayah baru bernama gatra mayantara (internet/media daring) di mana partisipasi publik yang sebelumnya minim dalam mengontrol proses politik dan demokrasi, semakin meningkat dari waktu ke waktu. Publik tak segan-segan lagi menyuarakan aspirasinya lewat media sosial, baik dalam bentuk kritik konstruktif, maupun hujatan yang bersifat destruktif. Keberadaan aspek mayantara ini menjadi katalisator meningkatnya partisipasi publik. Mereka yang sebelumnya bersifat apatis dan apolitis, suka tidak suka, menjadi lebih melek politik. Kita bisa menyaksikan betapa riuh rendahnya masyarakat bersuara di media sosial ketika Setya Novanto, pengkhianat aspirasi rakyat, mempertontonkan dagelan orang sakit demi menghindari jeratan KPK.

Di Indonesia, jumlah pengguna internet semakin bertambah. Pada 2000, merujuk data Internet World Stats, jumlah pengguna internet berada pada kisaran 2 juta orang atau tak sampai 1 persen dari total populasi penduduk Indonesia. Pada 31 Maret 2017, utilisasi internet di Indonesia sudah mencapai 50,4 persen dari total populasi atau berada pada angka 132,7 juta pengguna. Statista.com memprediksi bahwa pada 2021, pengguna internet di Indonesia akan mencapai angka 144,2 juta jiwa.

Fakta ini selaiknya dilihat sebagai kabar baik bagi penguatan demokrasi dan peningkatan partisipasi publik yang sebelumnya memble. Indonesia bisa belajar dari negara lain yang memanfaatkan aspek mayantara ini. Pemerintahan baru Islandia pasca krisis 2008 mendapatkan 16.000 komentar sebagai usulan yang disampaikan melalui media sosial. Tidak hanya Islandia, pemerintah Inggris menerima artikulasi kepentingan masyarakat yang disampaikan melalui petisi daring sebagai bahan penyusunan kebijakan.

Para pemangku kepentingan di Indonesia sudah seyogianya melihat peningkatan partisipasi publik pada aspek mayantara ini sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan kehidupan politik. Partisipasi publik sudah seharusnya dilihat sebagai sarana agregasi aspirasi untuk digunakan sebagai pedoman kerja selama periode mereka menjabat.

Aspirasi publik inilah yang paling hakiki dalam proses kerja mereka, bukan aspirasi partai politik pengusung atapun pemodal asing. Jika mereka tidak melihat ini sebagai peluang perbaikan, jangan salahkan publik apabila mereka mengkonversi gatra mayantara sebagai panggung untuk mencincang pejabat publik yang tidak amanah. Dalam konteks yang futuristik, tidak menutup kemungkinan jika agregasi kemarahan publik di aspek mayantara bisa menjelma menjadi engine for people power. Untuk hal yang terakhir ini, kita hanya menunggu waktu sebagai pembuktiannya (dalam skala kecil kita bisa melihat aksi bela Islam menjatuhkan Ahok sebagai produk agregasi publik di dunia maya yang tidak disikapi dengan baik).

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu membangun sebuah instrumen cerdas agar artikulasi publik di dunia mayantara bisa diagregasi dengan baik untuk memperbaiki kualitas layanan. Pola pikir merekapun harus diubah. Mencerap aspirasi publik tidak hanya melalui metode konvesional seperti blusukan yang lebih bersifat pencitraan serta memakan waktu dan biaya, atau berkunjung ke Daerah Pemilihan (Dapil) ala anggota dewan untuk menemui konstituen yang lagi-lagi membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Globalisasi sudah menyuguhkan wilayah baru yang jauh lebih agregatif, tepat guna dan efisien. Jika pemerintah dan DPR belum memiliki teknologi untuk memetakan aspirasi publik di dunia mayantara, mereka bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga swasta yang menyediakan pengolahan big datadari gatra mayantara untuk keperluan pengambilan kebijakan, sembari pemerintah dan DPR menyiapkan cetak biru ke depan agar mereka bisa memiliki teknologi itu sendiri. Secara kalkulasi finansial, akan lebih efisien untuk jangka panjang apabila mereka membeli teknologinya sendiri dibandingkan menjalankan pola konvensional (studi banding, blusukan, turun ke Dapil) yang tidak measurable hasilnya dan kemungkinan besar koruptif.

Solusi tersebut sangat sederhana dan diyakini para pemangku kepentingan sudah memahami hal ini. Hanya saja semuanya dikembalikan kepada political will dan kebajikan moral yang mereka miliki. DPR misalnya, saat ini sudah memiliki berbagai akun media sosial resmi yang seharusnya digunakan sebagai medium agregasi aspirasi publik. Namun apa lacur, akun media sosial tersebut hanya digunakan untuk melaporkan agenda DPR serta perkembangan pembahasan rancangan undang-undang.

Setali tiga uang dengan DPR, pemerintah baik di level pusat maupun daerah juga sama saja. Fakta ini terjadi bukan karena mereka tak paham fungsi utama media tersebut, hanya karena beberapa oknum elit yang biasa beroperasi di ruang-ruang gelap dan berperilaku koruptif enggan mendukung peningkatan partisipasi publik dan transparansi lembaga yang dapat membahayakan laku binatang mereka.

Kemajuan zaman sudah menghentak di mana-mana. Brasil, Rusia, India, Tiongkok sudah maju melesat mengejar Amerika Serikat, Eropa dan Jepang. Quo vadis Indonesia? Kuncinya ada pada kualitas moral para pemangku kepentingannya serta partisipasi publik sebagai sarana pengendali dan pengontrol. Globalisasi dengan segala kemajuan teknologinya sudah selaiknya ditunggangi untuk menciptakan kebajikan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Jangan sampai kita ketinggalan kereta.[***]


Boy Anugerah

Alumnus Magister Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, Direktur Eksekutif Literasi Unggul Consulting Group
    
   
   
 

Komentar Pembaca
Jokowi Berupaya Mengunci Mitra Koalisi
Menteri Yang Nyaleg Harus Mundur!

Menteri Yang Nyaleg Harus Mundur!

, 20 JULI 2018 , 13:00:00

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

, 17 JULI 2018 , 20:39:00

Salam Komando Demokrat-PDIP

Salam Komando Demokrat-PDIP

, 14 JULI 2018 , 03:59:00

Kunjungan Khofifah-Emil

Kunjungan Khofifah-Emil

, 13 JULI 2018 , 01:26:00