Hanura

Pencerahan Yang Membuka 'Gagal Paham', Kominfo Tidak Boleh Pasif

Catatan Tengah  MINGGU, 31 DESEMBER 2017 , 11:57:00 WIB

SEBAGAI seorang generasi yang lahir setelah Indonesia merdeka dan kebetulan dilahirkan dari keluarga Nasrani saya merasa bersyukur ada kiyai seperti Tengku Zulkarnain ini, yang secara jernih menjelaskan tentang Syariat Islam.

Secara pribadi saya menganggap, sosok seperti KH Tengku Zulkarnain ini, sebagai penceramah di media sosial, sebetulnya perlu diberi panggung yang sama dengan para penceramah agama lainnya. Terutama yang berpikiran radikal yang terdapat di semua golongan agama.

Saya juga berterima kasih kepada Brigjen (Purn) Dr. Saafroedin Bahar, mantan PNS di Sekretariat Negara di era Orde Baru yang membagikan postingan ini, sehingga muncul di akun pribadi Facebok saya.

Sebuah pencerahan yang cukup menyejukkan di akhir tahun 2017 dan bermanfaat sebagai modal profesional untuk memasuki tahun baru 2018.

Saya menilai pencerahan KH Tengku Zulkarnain ini sangat penting - setidaknya, ketika masuk di tahun baru, bangsa kita ini juga memiliki pemikiran--pemikiran yang terbaharukan.

Selanjutnya, pemerintah sebagai "CEO & COO" (Chief Executive Officer & Chief Operating Officer), perlu memfasilitasi kiyai-kiyai dan penceramah agama lainnya agar keseimbangan informasi tentang agama dan ajarannya terbentuk secara produktif, bukan kontra-produktif.

Kalau bukan pemerintah, lalu siapa lagi ?
Bukankah pemerintah wajib membuat bangsanya memiliki warga yang berkarakter dan bersemangat produktif ?.

Secara khusus Kementerian Informasi & Telematika (Kominfo) harus "dibangunkan" dari "ketertiduran"-nya.

Menghadapi begitu banyaknya viral tentang ceramah ataupun propaganda di media sosuial, Kominfo juga harus berperan maksimal. Tidak sekedar memblokir situs-situs yang dianggap merusak persatuan dan kesatuan umat serta kesatuan bangsa.

Di era IT & DT (Information Technology & Digital Information), Kominfo sebagai bagian penting dari lembaga pemerintah, tak peduli apakah masih di zaman pemerintahan Jokowi atau siapapun presiden RI nantinya, jangan "pasif" dan "reaksioner."

Pasif dalam arti baru berreaksi setelah ada 'kegaduhan' atau berreaksi secara tak terukur, setelah terjadi 'kebakaran'.

Maaf bermiliar maaf, Kominfo secara nomenklatur boleh dibilang "gagal" lebih dari dua pertiga, dalam mensosialisasikan setiap hal baru yang berkaitan dengan Information Technology. Sebab produk-produk yang lahir dari era IT dan DT ini, sangat berragam dan dengan cepat meluas, sementara Kominfo yang kelihtannya lebih banyak mengurus "internet" tidak pernah terdengar melakukan sosialisasi tentang produk-produk di atas.

Ketika Kominfo (?) mewajibkan semua pengguna HP pra bayar HARUS dan WAJIB mendaftar ulang, hal itu menunjukkan, pemerintah sebetulnya malas untuk bekerja keras. Mau gampang dan enaknya saja.

Terutama kewajiban itu ditambahi dengan ancaman bagi yang tidak mau melakukan regristrasi ulang.

Mengapa beban registrasi itu tidak diberikan kepada operator telepon? Atau pemerintah tidak punya manajemen dan konsep yang sesuai dengan tuntutan "zaman now".
Mengapa Kominfo dituntut ataupun "dituduh" seperti di atas ?

Sebab Kominfo tidak boleh menjadi seperti Deppen di era Orde Baru, namun juga Kominfo jangan hanya mengurusi hal-hal yang sifatnya lebih terksan remeh-temeh.

Sejatinya di Era Informasi, Kominfo juga tidak boleh kalah kreatif seperti generasi pencipta media sosial seperti Facebook, Instagram atau YouTube.

Sebab di zaman generasi "now" media sosial merupakan produk baru yang sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Bukti bahwa media sosial sudah menjadi satu dari 10 kebutuhan pokok manusia Indonesia, bisa dilihat dari gaya hidup para pemilik HP.

Orang boleh tidak (sempat) sarapan di pagi hari, asalkan sudah membaca apa yang tertera d gadget. Itulah salah satu tanda bahwa media sosial sudah demikian besar peran dan kebutuhannya di era "now".

Jadi Kominfo wajib berada di garis terdepan untuk menjaga Indonesia agar tidak menjadi korban atas kehadiran media-media sosial tersebut.

Belajarlah dari pengalaman RRT. Negara pertama dan satu-satunya di dunia yang berani melarang penggunaan Facebook oleh warganya di semua wilayah negeri itu. Tetapi di satu pihak RRT juga menciptakan saingan atau tandingan media sosial tersebut.

Terima kasih, Derek Manangka.[***]


Disadur dari halaman akun Facebook milik Derek Manangka yang membagikan kiriman Qomari Arisandi


Komentar Pembaca
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

, 22 JUNI 2018 , 11:00:00

Rachmawati: Ada Deal Politik Di SP3 Kasus Sukma
Laporkan Penganiayaan Oleh Dewan PDIP

Laporkan Penganiayaan Oleh Dewan PDIP

, 21 JUNI 2018 , 14:53:00

Jenguk Abuya Saifuddin Amsir

Jenguk Abuya Saifuddin Amsir

, 20 JUNI 2018 , 18:51:00

Antre Di Tol Fungsional

Antre Di Tol Fungsional

, 19 JUNI 2018 , 06:58:00