Penyadapan, Potret Hukum Saat Ini Dan Hukum Acara Yang Dicita-citakan

Suara Publik  SENIN, 08 JANUARI 2018 , 20:01:00 WIB

PENYADAPAN secara hukum Internasional sempat  geger di tahun 1970, di mana dalam pemilu Presiden Amerika Serikat salah seorang calon Presiden yang bernama Richard Milhous Nixon melakukan tindakan penyadapan terhadap lawan politiknya di Hotel Watergate.

Di Indonesia pada beberapa kesempatan lalu sempat  menjadi kegaduhan pula, sampai sampai dua Guru Besar hukum yang sudah mumpuni saling beradu argument dalam  perdebatan tentang tema penyadapan yang dilakukan lembaga penegak hukum. Tema ini menjadi polemik di antaranya karena undang-undang yang jadi payung hukum khusus sampai saat ini belum ada. Padahal negara Indonesia yang menganut asas legalitas, yang semestinya mensyaratkan dalam hukum acara pidana harus disebutkan secara khusus tentang kewenangan penyadapan.

Ketidakadaan peraturan perundang-undangan dapat saja disalahgunakan (kesewenang-wenangan aparatur) sekaligus dianggap bahwa telah terjadi kekosongan hukum terhadap pengaturan penyadapan dan perlu diketahui  sampai saat ini belum ada atau tidak memuat istilah definisi "penyadapan" dan belum dikenal lembaga penyadapan dalam proses penyelidikan, penuntutan serta pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Inilah yang menjadi keresahan akademik penulis untuk mengurai secara jernih untuk mencoba ikut memberikan catatan kecil dan membuka ruang diskusi kepada elemen para pembelajar hukum, civil society dengan argumen secara yuridis, filosofis dan sosiologis, pengalaman dan prospeknya di masa yang akan datang berkait penyadapan ini.

Defenisi Operasional

Dalam Pasal 31 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang N0. 11 Tahun 2008 disebutkan "Yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi".

Hak Privasi Vs Hak Publik

Hak atas komunikasi adalah hak privasi yang dilindungi UUD 1945 di mana dalam Pasal 28 G ayat 1 dan Pasal 28 F dan Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Sehingga sepatutnya hak atas komunikasi ini dilindungi oleh negara dalam hal ini penyelenggara negara, intinya kepentingan hukum seseorang harus dilindungi karena merupakan bagian dari hak asasi seseorang yang harus dilindungi, ditegakkan dan dihormati serta dijamin namun UUD 1945 memberikan batasan konstitusional dengan adanya pembatasan hak pribadi seseorang, sebagamana tersebut dalam Pasal 28 J ayat(2) UUD 1945 yang menyatakan "dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan perimbangan moral, nilai-nilai agama keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis".

Sehingga diketahui bahwa hak privasi bukanlah dari hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (nonderogable rights) sehingga negara dapat melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak hak tersebut dengan menggunakan sarana Undang-undang. Adanya hak asasi yang dapat dibatasi melalui undang-undang dengan catatan jika sebuah perbuatan atau tindakan tersebut telah merugikan atau melanggar kepentingan hukum seseorang lainnya atau kepentingan negara dirugikan atau dapat menggangu keselamatan atau keamanan negara (kategori kejahatan serius).

Maka seseorang tidak dapat mengandalkan dengan atas nama hak privasi lagi karena telah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan hak orang lain maupun kepentingan yang lebih besar (dalam hal ini kepentingan keamanan  negara)

Isu Pro Kontra Penyadapan

Masalah pro kontra penyadapan ini lebih pada belum lengkapnya hukum acara  pidana yang mengatur tentang penyadapan ini. Saat ini pengaturan tentang penyadapan masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan khusus setidaknya tersebar dalam 10 regulasi Undang-undang yang memperbolehkan para penegak hukum dalam melakukan penyadapan (intersepsi). Antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU Nomor 31 Tahun 1999 JO UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, UU Nomor 30 tahun 2002 Tentang KPK, UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme, UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik , UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Nomor 17 Tahun 2011 Tentang intelijen Negara.

Regulasi mengenai penyadapan dapat menjadi buah simalakama bagi upaya pemberantasan korupsi. Di satu sisi jika diperketat dapat menghambat kinerja KPK, namun di sisi lain jika tidak diperketat wewenang penyadapan dapat disalahgunakan. Seharusnya wewenang penyadapan mesti diatur dalam Undang-undang khusus.

Kendala lain dalam persolan penyadapan ini, dianggap melanggar HAM, sehingga agar tidak melanggar HAM perlu adanya izin terlebih dahulu sebelum dilakukan penyadapan sedangkan dari aspek perkembangan teknologi keberadaan dan tehnik penyadapan adalah sangat penting dan diangggap lebih efektif guna memudahkan mengungkapkan kejahatan kejahatan yang serius dan sangat kompleks.

Telah ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan tentang penyadapan ini, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 006/PUU-I/2003 ,  Mahkamah Konstitusi memuituskan penyadapan yang dilakukan oleh KPK adalah Konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 12 Ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, selanjutnya Putusan MK Nomor 012 -016/PUU-IV/2006 dan Putusan MK  Nomor 05/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIII/2015 terhadap permohonan yang diajukan oleh Setya Novanto, keempat  putusan Mahkamah Konstitusi kesemuanya memperdebatkan pengujian tentang penyadapan dan MK mengabulkan dan memperbolehkan penyadapan dalam membantu mengumpulkan bahan bukti untuk mengungkap titk terang dalam sebuah peristiwa pidana.

Sanksi Penyadapan

Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU ITE: (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. Ancamannnya terhadap pelaku penyadapan adalah penjara maksimal 10 tahun dan dikenakan denda sebesar Rp. 800 juta.

Akibat Hukum

Mahkamah Kontitusi dalam pertimbangan hukumnya di perkara Nomor 20/PUU-XIII/2015 yang diputuskan pada tanggal 07 September 2016 lalu yang menegaskan penyadapan dapat dijadikan alat bukti yang sah. Dalam hukum pembuktian, rekaman pembicaraan adalah real evidenceatau physical evidence.
Pada dasarnya barang bukti adalah benda yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana atau benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau benda yang menunjukkan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Dengan demikian, rekaman pembicaraan dapat dijadikan bukti sebagai barang yang menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana asalkan memenuhi kaidah hukum pembuktian pidana yang dikenal dengan bewijsvoering, yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Sehingga ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau unlawful legal evidence, bukti dimaksud dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.

Rekomendasi

Pengaturan penyadapan harus diatur secara khusus dalam Kitab Undang Undang hukum Acara Pidana (KUHAP) ke depannya. Penyadapan hanya boleh  dilakukan dalam rangka penegakan hukum sehingga harus ada permintaan dari penegak hukum berdasarkan setidaknya bukti minimal yang telah diperoleh penegak hukum dan harus pula ada batas waktu berapa lama penyadapan dapat diberlakukan, serta mekanisme pengajuan keberatan (upaya hukum yang dapat dilakukan) termasuk ganti rugi  terhadap penyadapan yang keliru.

Kondisi pemberian izin penyadapan yang terlalu banyak melalui berbagai ketentuan undang-undang yang telah ada saat ini menimbulkan kekisruhan atau multitafsir hukum tentang pelaksanaan penyadapan saat ini di Indonesia, sehingga diharapkan kehadiran pengaturan penyadapan dalam hukum acara pidana menjadi titik poin solusi utama sekaligus menjadi pedoman bagi semua pihak agar ada kepastian hukum.

Karena dari hukum acaralah dapat terlihat perlindungan hak asasi warga negara sekaligus membatasi kesewenangan aparatur negara. Tidak ada undang-undang penyadapan, khususnya setidaknya pengaturan payung besar "tentang penyadapan" lebih spesifik tentang mekanisme penyadapan dalam hukum acara pidana akan menyuburkan praktik yang melanggar HAM (hak privasi) warga negara oleh aparatur negara  dalam melakukan penyadapan bahkan bertambah pelik jika dalam penyadapan yang diduga muatannya persengkomngkolan jahat tapi bercampur dengan urusan privat.

RUU KUHAP TAHUN 2012 yang telah disusun, yang sampai saat ini belum disahkan akibat hal-hal teknis atau perdebatan hal hal yang kurang penting dari para anggota parlemen yang sampai saat ini belum tuntas, masih ada saling rebut dan ribut kewenangan antar penegak hukum, termasuk ego sektoral dan mahalnya koordinasi antar penegak hukum inilah yang menjadi kendala sehingga RUU KUHAP maupun RUU KUHP belum terselesaikan sampai saat ini.  

KUHAP sebagaimana dimuat dalam  UU Nomor 8 Tahun 1981 telah selayaknya untuk ditinjau segera sebab semakin menampakkan keterbatasan, karena mulai dan sudah kurang sesuai dengan perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, perubahan sistem ketatanegaraan serta perkembangan hukum dalam masyarakat.

Perkembangan masyarakat dan perubahan masyarakat membutuhkan pembaharuan hukum, membutuhkan membangun sistem karena pada dasarnya membangun sistem itu artinya sama dengan membangun masa depan. Ini menyangkut menyusun rancang bangun hukum pidana atau peraturan pidana ke depan Indonesia yang sesuai dengan keadaan masyarakat dalam kondisi kekinian (Ius Constituendum).

Artinya, pembaharuan hukum pidana yang dicita-citakan harus membawa dampak pembaharauan yang lebih baik, efektif dalam berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya bukan hanya sekedar jangka pendek dan terkesan asal ada, sehingga harus diambil langkah-langkah cepat dan terarah, luhur membangun negara hukum, menyusun aturan aturan hukum yang jernih dan seimbang demi keberlangsungan dan terwujudnya tujuan bangsa.

Dr Azmi Syahputra S.H M.H.

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional Peradi

Komentar Pembaca
Musim Panen Kok Impor Beras

Musim Panen Kok Impor Beras

, 12 JANUARI 2018 , 19:00:00

Gerindra: Minta 40 Miliar? Untuk Saksi Saja 61,5 Miliar
Punggawa Golkar Di Rapat Pleno Fraksi

Punggawa Golkar Di Rapat Pleno Fraksi

, 11 JANUARI 2018 , 23:13:00

Menemui Ketua Umum

Menemui Ketua Umum

, 11 JANUARI 2018 , 04:21:00

Rapat Gabungan Persiapan Pilkada Serentak 2018