Hanura

WAWANCARA

Rahmat Bagja: Pilkada Jawa Barat Kemungkinan Akan Ada Yang Memainkan Isu SARA Lagi

Wawancara  KAMIS, 11 JANUARI 2018 , 09:07:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Rahmat Bagja: Pilkada Jawa Barat Kemungkinan Akan Ada Yang Memainkan Isu SARA Lagi

Rahmat Bagja/Net

RMOL. Menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terdapat sem­bilan daerah yang dianggap rawan terhadap peredaran isu suku, ras, agama dan antar golongan (SARA) dan politik uang pada Pilkada 2018. Kesembilan daerah tersebut adalah Aceh, Papua, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah juga ter­indikasi rawan terhadap politik uang dan SARA. Data tersebut dihimpun seusai adanya per­temuan dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan beberapa perwira tinggi lainnya. Berikut penuturan Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja terkait kerawanan tersebut.

Dari sembilan daerah itu, mana yang paling rawan ter­hadap politik uang?
Kalau politik uang sebetulnya semua rawan. Tapi yang tert­inggi tingkat kerawanannya itu pertama Papua, kedua Maluku. Kalau posisi ketiga saya lupa.

Kenapa semua daerah itu bisa rawan terhadap politik uang?
Salah satunya karena pen­egakan hukumnya masih ber­masalah. Pengungkapan kasus­nya masih agak sulit, dan waktu yang diberikan sangat terbatas, cuma tujuh hari. Jadi kami susah membuktikannya. Lalu jangan lupa tahun ini pilkada jatuh setelah idhul fitri.

Apa hubungannya idul fitri dengan kerentanan terhadap politik uang?
Pengaruhnya banyak dong. Nanti ada buka puasa bersama, shalat tarawih bersama, ada in­faq sodaqoh yang mau tidak mau akan berkaitan dengan politik.

Maksudnya terselubung melalui cara-cara itu?

Iya. Susah kan kalau begitu kami ngawasinnya. Tapi harus kami kerjakan juga kan, karena perintah undang-undang.

Lalu apa yang Bawaslu lakukan menyikapi situasi tersebut?
Pertama adalah peningka­tan koordinasi dengan sentragakumdu. Polisi sudah me­nyampaikan kepada kami, akan memantau semua indikasi yang bisa berujung kepada politik uang. Lalu kami juga sudah bek­erjasama dengan KPK, sebagai upaya pencegahan terhadap poli­tik uang. Kemudian kami juga sudah membentuk satgas anti politik uang, dan bekerjasama dengan mereka. Khusus pidana pemilu kan ada di kami, semen­tara pidana korupsinya di KPK. Karena kan pilkada melibatkan pejabat daerah juga.

Terkait dengan waktu pen­indakan yang singkat itu tidak bisa diperbaiki?
Nah itu kan kewenangan pem­buat undang-undang. Kami tidak berhak mengubah itu. Tapi kami sudah sering menyampaikannya ke DPR. Namun pemilu itu kan punya tahapan tersendiri, seh­ingga ada batas waktunya juga yang membuatnya jadi sangat terbatas. Karena orang butuh kepastian hukum. Tapi saya kira dengan kerjasama antara Bawaslu, polisi, dan KPK bisa tertangani walau tidak terlalu op­timal. Tapi paling tidak dengan waktu yang ada bisa optimal.

Kalau daerah yang paling rawan terhadap SARA mana saja?
Nomor satunya Papua lagi. Papua memang nomor satu da­lam dua hal itu. Kedua Maluku, dan ketiga Kalimantan Barat.

Apa penyebab SARA tinggi di tiga daerah tersebut?
Faktor homogenitas agama, dan homogeni tas suku. Kesukuan di ketiga daerah itu kan masih sangat kuat. Misalnya di Kalimantan Barat ada dayak, orang kalimantan asli, orang melayu, orang madura ini kan masih kuat adatnya. Terus agama juga antara Islam dengan non- Islam bedanya enggak jauh kan? Makanya jadi sangat rawan.

Di antara daerah yang rawan itu kan ada Jabar, Jateng, dan Jatim. Kenapa tiga daerah di pulau jawa yang akses infor­masinya dan pendidikannya relatif tinggi bisa rawan juga?
Kalau di Jateng itu kan tahu sendiri peta politiknya bagaimana. Jateng ini kelihatannya adem, tapi bisa juga meledak sewaktu-waktu. Inget lho, kerusuhan 98 itu pertama kali meletusnya di Solo, bukan Jakarta. Kalau Jabar ya imbas dari DKI Jakarta, dan juga faktor kesukuan. Kita bisa lihat ada para­hiangan, pasundan, pantura itu kan bisa dilihat dari situ.

Imbas dari DKI maksudnya ada calon yang kemungkinan memainkan isu SARA lagi?
Iya, kemungkinan itu ada. Walau pun bukan agama, tapi kan ada suku. Misalnya antara sunda dan non-sunda. Jadi ter­gantung dari mana masuknya.

Buat di Pulai Jawa ini konfliknya itu hanya dari medsos ya?
Tidak hanya di media sosial dong. Kerusuhan kan juga banyak terjadi di Jawa? Pembakaran kantor KPUD kan ada beberapa di Jateng. Cuma Jabar sebetulnya letupannya enggak terlalu. Paling yang agak itu di Jateng-Jatim. Kalau masalah media sosial bisa kami handle sehingga tidak melebar ke konflik horizontal. ***


Komentar Pembaca
720 Pengacara Siap Bela Rizal Ramli

720 Pengacara Siap Bela Rizal Ramli

, 17 SEPTEMBER 2018 , 19:00:00

Demokrat: Artikel Asia Sentinel Abal-abal

Demokrat: Artikel Asia Sentinel Abal-abal

, 17 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

, 13 SEPTEMBER 2018 , 16:15:00

HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00

Djoko Santoso: Kami Hormati Pilihan Pak Gatot Nurmantyo
<i>Asia Sentinel</i>: Pemerintahan Era SBY Cuci Uang Rp 177 Triliun
Aksi Mahasiswa UIR Pekanbaru Tempeleng Jutaan Mahasiswa Indonesia
KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

Politik17 September 2018 07:25

Kabareskrim Mau Tangkap Hendropriyono, Arief: Itu Kabar Bohong
Relawan Siap Menangkan Prabowo-Sandi Di Aceh

Relawan Siap Menangkan Prabowo-Sandi Di Aceh

Politik18 September 2018 05:35

Tingkatkan Persatuan Pemuda Lewat Kegiatan Keagamaan
KPK Telusuri Peran TGB Dalam Divestasi Saham Newmont
Hukuman Baru Yang Dicepatkan

Hukuman Baru Yang Dicepatkan

Dahlan Iskan18 September 2018 05:00

DPRD Bingung OK OCE Sampai Jualan Ikan Cupang

DPRD Bingung OK OCE Sampai Jualan Ikan Cupang

Nusantara18 September 2018 04:38