Hanura

Korban Salah Tangkap Minta Ganti Rugi 1 Miliar

Ajukan Praperadilan Di PN Jakarta Selatan

Bongkar  KAMIS, 11 JANUARI 2018 , 09:39:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Korban Salah Tangkap Minta Ganti Rugi 1 Miliar

Foto/Net

RMOL. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendampingi Herianto (33 tahun) dan Aris Winata Saputra (23 tahun) yang merupakan korban kasus penyiksaan dan salah tangkap yang dilakukan Polda Metro Jaya.

Keduanya mengajukan permo­honan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat guna menuntut ganti rugi akan kek­erasan yang mereka alami.

Kuasa hukum pemohon yang ju­ga pengacara publik LBH Jakarta, Shaleh Al Ghifari, menuturkan Herianto dan Aris adalah orang pertama yang mengajukan ganti kerugian atas kesalahan penetapan tersangka oleh polisi.

Keduanya merupakan korban penyiksaan dan salah tang­kap atas dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

"Pada Jumat ,7 April 2017 malam hari keduanya ditangkap, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dengan hanya ber­bekal pengakuan paksa yang diperoleh dari serangkaian tin­dakan penyiksaan,"  ujarnya. Sejak itu mereka ditahan hingga 13 Juni 2017.

Herianto dan Aris baru menda­patkan keadilan setelah meme­nangkan sidang praperadilan penetapan tersangka hingga status tersangkanya dicabut oleh ha­kim PN Jakarta Selatan. Demi menuntut keadilan seutuhnya, kini Herianto dan Aris sedang berjuang menuntut Kepolisian RI c.q Polda Metro Jaya membayar ganti rugi dan merehabilitasi nama baiknya akibat penyiksaan dan salah tang­kap yang dilakukan.

Ghifari menerangkan, per­mohonan praperadilan ganti rugi tersebut didaftarkan dengan tuntutan agar pemerintah mem­bayar ganti rugi dengan besaran mencapai Rp 1 miliar lebih. Rinciannya, kerugian materiil sebesar Rp. 56.230.000,00 dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.01.3.000.000,00.

"Besarnya tuntutan ganti keru­gian tersebut sebenarnya masih belum sebanding dengan akibat perampasan hak oleh Polda Metro Jaya yang sewenang-wenang menangkap dan me­nyiksa kedua tulang punggung keluarga tersebut yang sehari-hari bekerja sebagai sopir dan montir ini," sebutnya.

Pihaknya menyesalkan ketidakhadiran pihak termohon, dalam hal ini Polda Metro Jaya, pada sidang tanggal 8 Januari lalu, akibatnya sidang akan digelar lagi pada 15 Januari mendatang.

Tidak hadirnya Polda Metro Jaya sebagai pihak termohon adalah preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Tidak disiplinnya dan patuhnya aparat penegak hukum dalam menjalani proses hukum adalah bentuk pengingkaran atas perin­tah Undang-Undang.

"Akibat dari penundaan sidang oleh hakim, membuat Herianto dan Aris tertunda pula berjuang merebut keadilan atas tindakan sewenang-wenang yang dilaku­kan oleh Polda Metro Jaya kepada mereka berdua," imbuh Ghifari.

Sementara, Herianto dan Aris mengungkapkan penyiksaan yang dilakukan kepada mereka sangatlah keji "Sekujur tubuh kami dipukul, ditendang, dialiri aliran listrik, diludahi, hingga mulut dan bagian kemaluan kami dioles menggunakan bal­sam," kata Herianto.

Selain itu, penangkapan se­wenang-wenang dan penyiksaan yang dilakukan kepada ked­uanya berdampak secara fisik dan psikis, dan juga berpengaruh dalam menjalani kegiatan kes­ehariannya.

Mereka merasakan ada yang berbeda dari sikap orang-orang yang berada di lingkungannya setelah mereka dibebaskan. "Orang melihat saya 'berbeda' sejak keluar dari penjara," ujar Aris. ***

Komentar Pembaca
Jadi Presiden, Ini Program Rizal Ramli

Jadi Presiden, Ini Program Rizal Ramli

, 21 APRIL 2018 , 11:00:00

Wujudkan Pemikiran Bung Karno dan Kim Il Sung
Spanduk #2019GantiPresiden Terbesar

Spanduk #2019GantiPresiden Terbesar

, 19 APRIL 2018 , 01:12:00

Solidaritas Untuk Rocky Gerung

Solidaritas Untuk Rocky Gerung

, 17 APRIL 2018 , 21:28:00

Di Tengah Cakra Buana

Di Tengah Cakra Buana

, 15 APRIL 2018 , 10:57:00