Hanura

WAWANCARA

Febry Diansyah: Kalau Setnov Tak Mengakui Perbuatannya, Kami Tidak Bisa Menerima Permohonan JC

Wawancara  SABTU, 13 JANUARI 2018 , 12:54:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Febry Diansyah: Kalau Setnov Tak Mengakui Perbuatannya, Kami Tidak Bisa Menerima Permohonan JC

Febry Diansyah/Net

RMOL. Setya Novanto, terdakwa ka­sus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik alias E-KTP telah mengajukan permohonan se­bagai justice collaborator (JC). Pengacara Novanto, Firman Wijaya mengatakan, permo­honan kliennya itu merupa­kan bagian dari upaya Novanto membuktikan bahwa dirinya bukanlah satu-satunya pelaku yang paling berpengaruh dalam kasus korupsi itu. Akankah KPK menerima permohonan Novanto? Lalu apa saja syarat yang mesti dipenuhi Novanto jika ingin menjadi JC? Berikut pernyataan lengkap Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febry Diansyah.

Bagaimana progress per­mohonan Setya Novanto yang ingin menjadi justice collabo­rator?
Kami belum bicara terlalu jauh karena suratnya baru dis­ampaikan beberapa hari lalu. SN (Setya Novanto) baru diperiksa mejadi tersangka lalu membuat surat justice collaborator-nya. Tentu kami akan pertimbang­kan. Apakah SN akan terus terang membuka pihak lain, terutama aktor yang lebih be­sar. Kemudian juga kami akan mencermati sejauh mana SN mengakui perbuatannya. Jadi, kalau tidak mengakui perbua­tannya tentu kami tidak bisa menerima JC. Pasalnya, konsep itu sendiri adalah pelaku yang ingin bekerjasama. Terpenting lagi JC tidak bisa diberikan ke­pada pelaku utama. Hal itu juga kami akan melihatnya meski korupsi KTP elektronik baru langkah-langkah awal. Sampai saat ini baru sekitar enam orang. Masih cukup banyak nama yang saat ini kami dalami.

Dalam kasus E-KTP ini Muhammad Nazaruddin per­nah menjadi justice collabo­rator. Apakah ini akan men­jadi penghalang bagi Setya Novanto untuk menjadi JC?
Kalau Nazar saat itu ben­dahara Partai Demokrat. Dia membuka banyak sekali pihak-pihak lain, termasuk atasannya atau ketua umumnya. Pada saat itu dari keterangan Nazar dite­lusuri kebenaran informasi yang lain. Apakah kasus Hambalang ataupun E-KTPkarena dia men­jadi saksi. Tentu saja ada kon­tribusi dalam pengungkapan korupsi. Meski demikian, KPKtidak boleh tergantung pada keterangan Nazar saja. Keliru kalau KPKhanya mendapatkan keterangan dari Nazar saja. Karena demikian itu akan mudah berubah kalau, semisal mem­berikan keterangan berubah di persidangan. Karena itulah kami punya pertimbangan lain.

Terkait SN kami punya bukti aliran dana sampai dengan 7,3 dolar AS dan juga pertemuan-pertemuan yang lain. Dan ini tidak pernah disebut Nazar sam­pai serinci itu. Jika kita bicara posisi seseorang sebagai JC, maka kita berbicara banyak hal yang harus dipertimbangkan secara hati-hati. Andi Agustinus juga ajukan JC, kami pertim­bangkan cukup lama sampai pada akhirnya KPK mengabulkan­nya. Hal ini juga melalui proses tindakan pidana yang dibacakan Pengadilan Tipikor beberapa hari lalu. Artinya konsistensi seorang pengaju JC juga merupakan suatu hal penting yang kami cermati.

Kabarnya Setya Novanto juga meminta perlindungan kepada KPK?
Sejauh ini belum ada. Jadi surat yang kami terima itu baru surat mengajukan JC. Terkait kasus E-KTPkemudian kami umumkan pasal 21 rencana pemeriksaan kepada tersangka kemarin.

Bunyi surat pengajuan JC yang diajukan Setya Novanto seperti apa?
Saya belum lihat suratnya. Intinya ada permohonan ditetap­ka JC. Nanti kita lihat siapa yang akan diberikan. Tentunya mem­buka informasi itu ada di proses persidangan atau penyidikan. Di proses persidangan nanti kita lihat konsistensinya.

Waktu di awal, adakah janji Setya Novanto untuk mem­buka informasi seluas-luasnya sehingga KPK mau menyetu­jui pengajuan JC?

Kami belum bicara soal persetujuan karena prosesnya masih panjang.

Kapan limit waktu bagi KPK untuk memutuskan pen­gajuan Novanto ini?

Nanti kami kabari kalau sudah ditentukan.

Kasus Novanto menjadi perhatian publik. Apakah pe­nyakit yang diderita Novanto menjadi penghalang KPK dalam pemeriksaan?
Jadi waktu itu kami kordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia. Ada pemahaman bersama bahwa IDI memiliki konsep pemberan­tasan korupsi yang mendukung KPK. Jadi kami saling bekerjasa­ma di sini. Prinsip paling dasar adalah alasan-alasan sakit atau medis yang direkayasa tidak jadi penghambat dalam penanganan korupsi. Salah satu yang dilaku­kan adalah saksi, tersangka, dan terdakwa mengakui sakit maka kami akan kordinasi dengan IDI bisa melakukan second opinion. Dari sanalah review atau proses pemeriksaan pertama itu dilaku­kan. Contoh sederhana ketika kepada SN. Pada saat itu kami melibatkan IDI. Sebelumnya ada pemeriksaan juga dari pihak RSCM dan hasilnya bagus. Sebenarnya SN laik meski dipe­meriksaannya terihat sakit. Akan tetapi secara medis setelah dicek diabaikan oleh hakim, maka sidang dilanjutkan.

Apakah ada tersangka baru dari kasus Novanto ini setelah KPK menetapkan pengacara dan dokternya menjadi ter­sangka?
Sekarang yang kami proses baru advokat dan dokter yang terlibat pada kasus SN. Itu yang sedang kami proses jadi belum jauh lagi melibatkan pihak-pihak lain. Saya jelaskan bahwa upaya yang dilakukan di rumah sakit untuk menghin­dari proses hukum sudah kami temukan buktinya. Ke depan ini juga menjadi pesan untuk pihak lain atau tersangka lain, bahwa tidak bisa menggunakan alasan sakit untuk menghindari pemeriksaan.

Adakah pihak dari manage­men rumah sakit yang akan dibidik KPK juga?

Saksi-saksi yang kami periksa sudah cukup banyak, ada sekitar 26 sampai hari ini. Ada pegawai rumah sakit, perawat, dan dokter juga yang kami mintakan ket­erangan. Termasuk juga direktur perusahaan swasta yang kami mintakan keterangannya terkait dengan kasus ini. Ada juga pen­gurus partai politik yang kami panggil sebagai saksi. ***


Komentar Pembaca
PKS: Prabowo-Anies Hanya Sebatas Wacana
Wagub DKI: Anak SMAN 68 Hebat!

Wagub DKI: Anak SMAN 68 Hebat!

, 13 JULI 2018 , 15:00:00

Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

, 11 JULI 2018 , 19:24:00

Kampanyekan Gatot-Anies

Kampanyekan Gatot-Anies

, 08 JULI 2018 , 03:42:00

Asyik Bergoyang

Asyik Bergoyang

, 08 JULI 2018 , 09:41:00