Hanura

Quo Vadis GPI Dan GPII?

Suara Publik  JUM'AT, 09 FEBRUARI 2018 , 08:53:00 WIB

WHAT'S in a name? That which we call a rose by any other word would smell as sweet. Begitulah ungkapan populer sastrawan Inggris William Shakespeare (1564-1616); apalah arti sebuah nama?

Meski kita menyebut bunga mawar dengan sebutan lain, maka akan tetap wangi. Sedangkan dalam Ushul Fiqh ada kaidah "al-asmau la yughayyiru al-hukmi wa al-haqa'iq", yang berarti nama-nama itu tak mengubah hukum dan hakikat sesuatu. Memang seringkali perubahan nama tak mengubah sesuatu dan tak berimplikasi pada apapun. Namun rasanya tak berlaku dalam segala hal dan semua kondisi. Faktanya, kadang kesalahan nama bisa berdampak fatal. Perubahan nama bisa berimplikasi hukum dan menentukan nasib seseorang atau lembaga.

Dalam negara hukum, nama itu bisa menjadi identitas dan dilindungi. Apalagi jika sebuah nama sudah mempunyai legalitas hukum, memiliki hak paten atau hak kekayaan intelektual. Sehingga nama tak sekedar nama, nama sudah berkekuatan hukum. Nama bisa menjadi komoditas, bahkan sebuah nama bisa menjadi objek sengketa.

Polemik Nama GPI Dan GPII


Gerakan Pemuda Islam (GPI) dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), dua nama yang hampir sama, juga memiliki akar historis yang sama. Dua nama ini telah menjadi dua organisasi yang berbeda selama puluhan tahun, walaupun berasal dari satu organisasi bernama GPII. Umur organisasi GPII ini seumur dengan berdirinya negara Indonesia, lahir dua bulan setelah Indonesia merdeka, masih di tahun yang sama, yaitu tahun 1945. Menurut Anwar Harjono, GPII didirikan di Jakarta pada 2 Oktober 1945 oleh para mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI), kemudian setelah berkiprah selama 18 tahun, GPII dipaksa bubar oleh rezim Orde Lama pada tahun 1963 melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 139 tertanggal 10 Juli 1963 (Harjono, 1995: 175). Alasan pembubaran inilah yang kemudian hari digunakan kubu yang mengatasnamakan GPI untuk menggugat eksistensi GPII.

Isu pembubaran GPII tahun 1963 hangat kembali dibicarakan, setelah bertahun-tahun tak dipermasalahkan. Isu ini muncul sesaat setelah muktamar (kongres) bersama GPI dan GPII yang dilaksanakan di Medan tanggal 9-12 Desember 2013. Berbagai media menyebutkan bahwa muktamar bersama ini menyepakati integrasi GPI dan GPII menjadi satu organisasi bernama GPII, kembali ke nama awal didirikannya. Pada Muktamar ini, Karman BM terpilih sebagai ketua umum periode 2013-2017. Tugas pertama Karman sebagai ketua umum ialah menggabungkan dan konsolidasi GPI dan GPII seluruh Indonesia. Tugas pertama yang berat dan menghadapi tantangan yang tidak mudah.

Kepemimpinan Karman di GPII digugat pihak yang mengatasnamakan GPI. Padahal Karman terpilih sebagai ketua umum dalam muktamar bersama GPI dan GPII, dan Karman sendiri adalah kader GPI sebelumnya. Menurut pihak GPI ini, GPII dianggap ormas terlarang karena pernah dibubarkan pada tahun 1963. Pihak GPI menolak semua produk muktamar bersama di Medan, bahkan telah melakukan muktamar luar biasa pada tanggal 13 Januari 2014 di Jakarta, dan menetapkan Mozart Malik Ibrahim sebagai ketua umum GPI periode 2014-2017. Pihak GPI pun mencoba merebut kantor pusat GPII di jalan Menteng raya 58, namun nampaknya tak membuahkan hasil.

Seiring perjalanan kepemimpinan Karman, ternyata isu pembubaran ini tak berdampak lama. Karman berhasil membawa GPII hingga akhir periodenya dan menyiapkan Muktamar XIII GPII di Lombok NTB. Tak disangka, pihak GPI (Mozart) mengangkat kembali isu pembubaran GPII, bahkan ada upaya menggagalkan Muktamar XIII GPII. Melalui surat yang sempat viral, GPI kubu Mozart membuat laporan dan pengaduan ke berbagai lembaga, menegaskan kembali bahwa GPII adalah ormas terlarang dengan melampirkan bukti salinan Kepres No. 139 Tahun 1963 dan surat penjelasan dari Kementerian Sekretariat Negara yang menerangkan bahwa Kepres No. 139 Tahun 1963 belum pernah dicabut atau dibatalkan.

Ada empat hal yang dipermasalahkan dalam Kepres No. 139 Tahun 1963; pertama, beberapa anggota GPII diduga terlibat peristiwa Cikini dan Idul Adha, yaitu dua peristiwa percobaan pembunuhan Presiden Soekarno. Kedua, GPII dianggap tidak pernah menyatakan menerima dan menyandarkan program kerjanya pada Manifesto Politik dan Sosialisme Indonesia. Ketiga, GPII pun dianggap tidak pernah menyalahkan dan menyesalkan secara resmi anggota-anggotanya yang diduga terlibat peristiwa Cikini dan Idul Adha. Keempat, GPII dituduh telah menghambat penyelesaian revolusi Indonesia, sebagaimana yang dimaksud pasal 2 Penetapan Presiden RI No. 2 Tahun 1962 tentang larangan organisasi yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, menghambat penyelesaian revolusi dan bertentangan dengan cita-cita sosialisme Indonesia.

Quo Vadis?
   
Sebetulnya mau dibawa kemana dua organisasi ini? Muktamar bersama GPI dan GPII di Medan tahun 2013 adalah bentuk kebesaran jiwa para tokoh dan senior. Dengan semangat ukhuwah (persaudaraan) Islam sepakat untuk menggabungkan dua organisasi yang telah lama terpecah menjadi satu dalam wadah GPII. Sikap GPI (Mozart) merupakan bentuk pelanggaran konsensus yang telah disepakati bersama.
  
Begitu pula GPII, hingga hari ini Pimpinan Pusat (PP) GPII belum bisa menjawab kegelisahan para kadernya. Bagaimana status hukum organisasi GPII? Apakah GPII ormas terlarang? Pertanyaan-pertanyaan ini mesti  dijawab dengan pasti sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Semestinya PP GPII melakukan klarifikasi dan rehabilitasi, juga membentuk tim pencari fakta untuk meluruskan sejarah dan meyakinkan bahwa tuduhan-tuduhan yang ditujukan pada GPII tidak terbukti. Sebaliknya, GPII harus membuktikan bahwa sebetulnya GPII ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sesuai dengan semangat lahirnya di tahun 1945. Islam Yes, NKRI Yes. [***]

Irwan Sholeh Amir
Wasekjend PP GPII 2013-2017, Wakil Ketua PD GPII Kabupaten Bandung 2017-2020 dan member of Tajdid Institute


Komentar Pembaca
Memperbaiki Utang Negara

Memperbaiki Utang Negara

RABU, 21 FEBRUARI 2018

Membangunkan Mesin Pembangunan

Membangunkan Mesin Pembangunan

SELASA, 20 FEBRUARI 2018

Saatnya Media Bongkar Pencitraan

Saatnya Media Bongkar Pencitraan

MINGGU, 18 FEBRUARI 2018

Musim Politik Dan Momentum Poles-Memoles

Musim Politik Dan Momentum Poles-Memoles

MINGGU, 18 FEBRUARI 2018

Belajar Dari Afghanistan

Belajar Dari Afghanistan

SABTU, 17 FEBRUARI 2018

Belajar Dari Kegagalan Di Afghanistan

Belajar Dari Kegagalan Di Afghanistan

JUM'AT, 16 FEBRUARI 2018

DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

, 20 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

, 20 FEBRUARI 2018 , 13:00:00

SBY Lantik AHY

SBY Lantik AHY

, 18 FEBRUARI 2018 , 00:31:00

Yang Lolos Dan Tak Lolos

Yang Lolos Dan Tak Lolos

, 18 FEBRUARI 2018 , 01:23:00

RR Dikawal Cakra Buana

RR Dikawal Cakra Buana

, 16 FEBRUARI 2018 , 13:26:00