Hanura

Gubernur DKI Diminta Ikut Gugat Di Pengadilan

Batalkan HGB Pulau D

Bongkar  SELASA, 13 FEBRUARI 2018 , 11:29:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Gubernur DKI Diminta Ikut Gugat Di Pengadilan

Foto/Net

RMOL. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, masuk sebagai penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara pembatalan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D di Teluk Jakarta.

Langkahini patut dijadikan alternatif lantaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menolak permintaanGubernur DKI Jakarta untuk membatalkan izin HGB tersebut.

Deputi Advokasi Hukum dan Kebijakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Tigor Hutapea, menuturkan pada 21 November 2017, 15 orang nelayan tradisional dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menggugat BPN Jakarta Utara yang menerbitkan HGB Pulau D ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor perkara 249/G/2017/PTUN-JKT.

"Gugatan tersebut meminta agar PTUN membatalkan HGB Pulau D karena proses pener­bitannya tidak memiliki Perda Rancangan Peraturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), terburu-buru dan membawa dampak kerugian bagi nelayan tradisional," terangnya.

Tigor menjelaskan, Pasal 83 UU no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara membuka ruang keterlibatan pihak lain baik sebagai penggugat atau tergugat. Pasal tersebut mengatakan, se­lama pemeriksaan berlangsung setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara dan bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.

KSTJ menilai masuknya pihak Gubernur DKI Jakarta sangat penting karena menjadi pihak yang memiliki kepentingan terhadap Pulau D terlebih untuk memenuhi janji-janji kampanye Pilkada DKI Jakarta menghenti­kan Reklamasi Teluk Jakarta.

"Karena itu, Tim Advokasi Selamatkan Teluk Jakarta ber­pendapat dan meminta Gubernur DKI Jakarta ikut serta dalam gugatan ini sebagai penggugat guna membatalkan HGB Pulau D," imbuh Tigor.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), Sofyan Djalil, meno­lak permintaan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, agar membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau rekla­masi di Teluk Jakarta.

Sofyan menegaskan, instansinya punya dasar kuat untuk menerbitkan sertifikat HBGbagi pulau tersebut. "Pertama, kami tidak bisa batalkan HGB tersebut. Karena HGB itu te­lah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan permintaan Pemda DKI dan ada perjanjian," katanya.

Kementerian ATR/BPN hanya melihat posisi Pemda DKI tak peduli siapa pun gubernurnya. Sebab, keputusan menerbitkan sertifikat HGB juga demi kepas­tian hukum. Karena itu Sofyan mempersilakan Anies untuk me­narik kembali dokumen-dokumen terdahulu yang telah dikirim oleh gubernur sebelumnya.

Meski demikian, hal itu tidak akan membatalkan sertifikat HGB yang telah terbit berdasar dokumen tersebut. Sofyan juga membantah tudingan bahwa BPN telah menerbitkan hak pengelo­laan lahan HPL untuk Pulau D tanpa mengacu prosedur. "Enggak ada. Kalau ada buktinya saya akan pelajari," imbuhnya. ***


Komentar Pembaca
DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

, 20 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

, 20 FEBRUARI 2018 , 13:00:00

SBY Lantik AHY

SBY Lantik AHY

, 18 FEBRUARI 2018 , 00:31:00

Yang Lolos Dan Tak Lolos

Yang Lolos Dan Tak Lolos

, 18 FEBRUARI 2018 , 01:23:00

RR Dikawal Cakra Buana

RR Dikawal Cakra Buana

, 16 FEBRUARI 2018 , 13:26:00