Hanura

Awas, Ijon Politik!

Berkaca Dari OTT Cagub NTT

Bongkar  RABU, 14 FEBRUARI 2018 , 11:23:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Awas, Ijon Politik<i>!</i>

Marianus Sae/Net

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Ngada, Marianus Sae, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu (11/2) lalu. Marianus yang juga Calon Guber­nur Nusa Tenggara Timur diduga menerima suap terkait proyek-proyek pemerintah Kabupaten Ngada.

Sementara itu, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengingatkan, Marianus sudah pernah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan ma­nipulasi penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

Pengkampanye Jatam, Melky Nahar menyatakan, penangka­pan Marianus Sae ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, khususnya di sektor sumber daya alam.

Sebelumnya, Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari dan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, juga tersangkut ka­sus korupsi terkait pengelolaan sumber daya alam.

"Lebih dari itu, OTT terhadap Marianus Sae ini juga merupa­kan peringatan bagi publik untuk lebih cermat lagi memandang politik elektoral, khususnya Pilkada Serentak pada Juni 2018 mendatang,"  katanya.

Jatam mencatat, momen poli­tik elektoral seperti Pilkada, Pileg dan Pilpres selalu berkaitan erat dengan praktik korupsi, khususnya di sektor sumber daya alam. Biaya politik yang demikian besar menjadi salah penyebab perilaku korupsi. Untuk menjadi Walikota/Bupati setidaknya dibutuhkan biaya mencapai Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar, sedangkan untuk menjadi Gubernur bisa hingga Rp 100 miliar.

Kebutuhan biaya yang de­mikian besar ini tidak sebanding dengan jumlah kekayaan yang dimiliki para calon kepala daer­ah. "Sehingga untuk menutupi kekurangan biaya tersebut, para kandidat giat mencari sponsor melalui praktik ijon politik dan mencari sumber keuangan lain­nya melalui praktik korupsi," ujar Melky.

Pihaknya mengingatkan, Cagub NTT Marianus Sae yang diusung PDIP dan PKB, sesung­guhnya bukan figur yang bersih. Dalam konteks pertambangan, Marianus Sae menerbitkan 5 Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada 2010, tahun di mana dia terpilih dan dilantik menjadi Bupati Ngada. Salah satu peru­sahaan yang diberikan izin ada­lah PT Laki Tangguh Indonesia, milik Setya Novanto dengan luas konsesi mencapai 28.921 hektare.

"Marianus pun pernah di­laporkan ke Bareskrim Mabes Polri pada 20 September 2013 atas dugaan manipulasi izin tam­bang PT Laki Tangguh, di mana Izin Usaha Pertambangan (IUP) terbit sebelum adanya permoho­nan tertulis dari pihak PTLaki Tangguh," ungkapnya.

Selain pertambangan, Marianus juga tercatat mener­bitkan Surat Izin Lokasi ke­pada Perusahaan Perkebunan Kemiri Reutealis Trisperma, PT Bumiampo Investama Sejahtera, anak perusahaan PT Bahtera Hijau Lestari Indonesia (BHLI) seluas 30.000 hektare pada 2011.

"Akibatnya, lahan masyarakat di Kecamatan Wolomeze, Ngada, diambil alih, bahkan hutan produksi masyarakat ditebang seenaknya," imbuh Melky.

Sebelumnya, KPK menetap­kan Bupati Ngada yang juga Cagub NTT, Marianus Sae, sebagai tersangka kasus pen­erimaan hadiah atau janji yang bertentangan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara. Marianus diduga menerima uang terkait dengan sejumlah proyek di daerah tersebut sekitar Rp 4,1 miliar.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menuturkan, uang hasil suap itu rencananya digunakan Marianus untuk biaya kampanye pilkada. Marianus sendiri maju sebagai calon Gubernur NTT berpasangan dengan Emmilia Nomleni.

"Diduga penerimaan suap terse­but terkait fee proyek yang kemu­dian digunakan MSA (Marianus Sae) untuk biayai kampanye Pilkada," ungkapnya.

Atas perbuatannya, Marianus disangkakan langgar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan, pemberi suap Wilhemus Iwan Ulumbu yang merupakan Direktur PTSinar 99 Permai disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UUPemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ***


Komentar Pembaca
DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

, 20 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

, 20 FEBRUARI 2018 , 13:00:00

SBY Lantik AHY

SBY Lantik AHY

, 18 FEBRUARI 2018 , 00:31:00

Yang Lolos Dan Tak Lolos

Yang Lolos Dan Tak Lolos

, 18 FEBRUARI 2018 , 01:23:00

RR Dikawal Cakra Buana

RR Dikawal Cakra Buana

, 16 FEBRUARI 2018 , 13:26:00