Hanura

Menyoal Putusan Judicial Review UU Pemilu

Suara Publik  KAMIS, 08 MARET 2018 , 11:20:00 WIB

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 15 partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2019, serta empat partai lokal Aceh.

Pemilu tahun 2019 yang akan memilih anggota DPR, DPD, DPRD (provinsi dan kabupaten/kota) serta presiden dan wakil presiden ini dilaksanakan secara serentak yang merupakan kali pertama sejak reformasi.

Landasan hukum pelaksanaan Pemilu serentak ini ialah UU 7/2017. Pasca DPR menetapkan UU ini, menimbulkan pro dan kontra khususnya mengenai pemberlakuan Pasal 222 mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

Hingga sejumlah kalangan mengajukan judicial review terhadap Pasal 222. Namun putusan judicial review Pasal 222 tersebut menyisakan tanda tanya besar ketika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan judicial review atas Pasal 222 tersebut.

Itu artinya, Pemilu tahun 2019 tetap dilaksanakan secara serentak memilih anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden dengan menggunakan ambang batas hasil pemilu legislatif tahun 2014.

Pemilu Serentak

Menerapkan ambang batas pada UU 7/2017 menjadi tidak lazim pasca Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pemilu Legislatif dan Pilpres dilaksanakan secara serentak tahun 2019.

Ketidaklaziman ini karena tidak mungkin melaksanakan pemilu legislatif dan pilpres secara serentak dengan tetap menggunakan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

Dalam amatan penulis, ada beberapa poin krusial yang menjadi pertimbangan MK dalam menolak permohonan judicial review atas pasal 222 ini. Pertama, pemberlakukan ambang batas untuk memperkuat sistem presidensial. Mengembalikan ambang batas bertolak belakang dari semangat tujuan diterapkannya pemilu serentak seperti yang tertuang dalam Putusan  MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

Pemberlakuan ambang batas di saat pemilihan anggota lembaga legislatif secara serentak dengan pemilihan calon presiden dan wakil presiden membuat kaburnya penerapan sistem presidensial murni seperti dicita-citakan UUD 1945.

Ambang batas bukanlah hal yang baru dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Selama era reformasi telah dilaksanakan tiga kali pilpres langsung dengan menggunakan syarat ambang batas.

Namun, penerapan ambang batas ini menjadi tidak relevan lagi tatkala MK telah memutuskan Pemilu serentak melalui Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Putusan MK ini kontradiktif dengan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dengan tetap menggunakan syarat ambang batas sebagai syarat pemilihan presiden dan wakil presiden dari hasil pemilu legislatif sebelumnya.

Kedua, dengan adanya ambang batas maka kontestan memiliki cukup gambaran atau estimasi dukungan di DPR dan figur partai dapat mengisi kabinet. Dalam pertimbangan hukum ini, MK seakan lupa pada semangat yang dibangun pada putusan 14/PUU-XI/2013 dimana dalam putusannya itu MK memutuskan melaksanakan pemilu serentak guna menghapuskan politik transaksional.

Penerapan ambang batas agar kontestan memiliki estimasi dukungan DPR maka ini bentuk inkonsistensi MK untuk mengawal sistem presidensial yang telah diatur UUD 1945. Pemerintahan yang sangat tergantung pada DPR akan menciptakan politik saling sandera yang mengarah pada sistem parlementer seperti pernah dialami masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan saat ini Presiden Joko Widodo.

Cita-cita untuk menerapkan sistem presidensialisme murni tidak mungkin diterapkan di saat Indonesia menganut sistem kepartaian yang multipartai. Melihat pertimbangan MK tersebut, menjadi bias, presidensialisme seperti apa yang diinginkan MK? Sementara dalam putusannya mendorong adanya estimasi dukungan saat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Ketergantungan pencalonan presiden dan wakil presiden kepada partai malah akan mendorong terjadinya sistem presidensialisme ditengah sistem multipartai yang berakhir dengan presidensialisme setengah hati.

Ketiga, penyederhanaan partai politik. Pembentukan koalisi mengusung calon presiden dan wakil presiden seringkali dihadapkan pada koalisi transaksional jabatan di pemerintahan. Koalisi jangka panjang yang diharapkan  menuju pada sebuah bentuk penyederhanaan partai politik secara alamiah sulit terjadi dengan kembali diberlakukannya ambang batas ini.

Ketiadaan suara mayoritas pada sistem multipartai memaksa partai-partai melakukan koalisi di pemerintahan dan parlemen. Koalisi ini berujung pada ketergantungan antar partai maupun ketergantungan pemerintah pada perlemen. Koalisi seperti ini tidak akan melahirkan koalisi jangka panjang menuju pada penyederhanaan partai politik. Jika ini terjadi maka penyederhanaan partai politik sulit terjadi.

Tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan bilamana presiden tidak didukung oleh mayoritas suara di DPR maka akan dengan mudah terjadi pemakzulan. Kalaupun di dalam melaksanakan pemerintahannya presiden mengalami kekurangan dukungan partai, kemungkinan terburuk langkah pemakzulan tidak akan terjadi selama presiden tidak melakukan pelanggaran yang secara limitatif ditentukan dalam konstitusi.

Kebaruan Hasil Pemilu


Penerapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu sebelumnya bertolak belakang dari regenerasi kepemimpinan nasional. Menggunakan syarat ambang batas dari Pemilu sebelumnya sama dengan meniadakan kebaruan dari hasil Pemilu.

Contoh yang sangat tampak ialah bagaimana jika di antara partai politik tahun 2014 tidak lolos parliamentary threshold pada pemilu 2019? Sedangkan suara partai tersebut pada pencalonan presiden dan wakil presiden digunakan pada Pilpres 2019.

Lalu bagaimana dengan partai-partai baru seperti PSI, Perindo, Partai Garuda, Partai Berkarya, dan PBB yang ‘belum’ dapat menjadi bagian dari ambang batas ini. Padahal selama lima tahun pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu 2019 kelima partai baru ini pun jika lolos parliamentary threshold -turut serta melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah.
Sifat kebaruan hasil Pemilu ini yang luput dari pandangan DPR dan MK.

Terjadi perubahan partai politik peserta Pemilu namun UU tidak menganggap ini sebagai sebuah hal yang penting. Seberapapun suara yang didapatkan dari partai baru ini, harus dianggap sebagai sebuah pilihan rakyat dalam menyampaikan pilihan politiknya.

Hal ini luput dari perhatian DPR sebagai positive legislature, namun ketidakhati-hatian ini pun juga terlihat dari putusan MK sebagai lembaga negative legislature untuk mengawal dan menjaga konstitusi.[***]


Ofis Ricardo

Direktur Eksekutif Welfare State Indonesia

Komentar Pembaca
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

, 22 JUNI 2018 , 11:00:00

Rachmawati: Ada Deal Politik Di SP3 Kasus Sukma
Laporkan Penganiayaan Oleh Dewan PDIP

Laporkan Penganiayaan Oleh Dewan PDIP

, 21 JUNI 2018 , 14:53:00

Jenguk Abuya Saifuddin Amsir

Jenguk Abuya Saifuddin Amsir

, 20 JUNI 2018 , 18:51:00

Antre Di Tol Fungsional

Antre Di Tol Fungsional

, 19 JUNI 2018 , 06:58:00