Hanura

WAWANCARA

Arief Budiman: KPU Akan Melakukan Pencegahan Supaya Tak Terulang Lagi Di Pileg Dan Pilpres 2019

Wawancara  SELASA, 03 APRIL 2018 , 10:39:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Arief Budiman: KPU Akan Melakukan Pencegahan Supaya Tak Terulang Lagi Di Pileg Dan Pilpres 2019

Arief Budiman/Net

RMOL. KPU yang kali pertama mel­ontarkan kemungkinan untuk memasukkan klausal pelarangan bagi bekas narapidana korupsi nyaleg di Pemilu 2019. Klausal pelarangan itu akan dituangkan dalam Peraturan KPU. Bekas anggota KPU Hadar Nafis Gumay 'menantang' KPU untuk menjalankanwacana tersebut. Bagaimana KPU menyikap­inya? Dan saat ini sudah sampai mana pembahasan terkait klausal tersebut? Berikut pemaparan Ketua KPU, Arief Budiman.

Bagaimana pembahasan rencana pelarangan bagi be­kas narapidana yang ingin maju di Pileg 2019?
Ini masih draf yang masih akan ditinjau dalam dua hal. Pertama melalui uji publik. Yang kedua konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Nanti kami lihat hasil uji publik dan konsultasinya seperti apa. Kalau disepakati bersama ya akan kami gunakan. Dalam pilkada saja masih ada calon yang ditetapkan sebagai tersangka. Maka dari itu larangan ini penting sebagai bentuk pencegahan di Pileg dan Pilpres 2019.

Jadi rencana peraturan ini dibuat lantaran berkaca ke­pada calon kepala daerah yang ditetapkan tersangka?
Faktanya memang beberapa orang ditetapkan sebagai ter­sangka. Jangan digeneralisir, banyak orang tersangka, jadi ka­lau diprosentase angkanya kecil sekali, mungkin hanya 1 persen. Namun, kejadian ini membuat KPU memandang ada hal yang bisa dilakukan sebagai bagian dari pencegahan terjadinya hal seperti ini, agar tak terulang kembali.

Upaya lain yang tengah direncanakan KPU untuk mencegah hal ini?

Kami akan menambahkan beberapa poin yang biasanya disyaratkan kepada calon kepala daerah. Antara lain adanya kewajiban bagi calon anggota legislatif, yakni calon ang­gota DPR, DPRD provinsi kabupaten/kota, hingga DPD untuk melampirkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Sebab, sebelumnya ketentuan ini hanya di pilkada, maka sekarang kami upayakan untuk semuanya.

Kapan penyerahan Laporan Hasil Kekayaan dari calon legislatif ke KPU?
Ya pada saat mendaftar seba­gai peserta Pemilu 2019.

Aturan ini bertujuan untuk apa?

Supaya mencegah potensi tindakan yang menjurus kepada korupsi yang dilakukan oleh bakal caleg. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara bagi bakal caleg penting untuk men­gantisipasi banyaknya calon pejabat publik yang menjadi tersangka korupsi.

Akan tetapi kabarnya draf rencana ini baru akan dibawa KPU ke DPR?
Ya, kami akan usulkan em­pat topik dalam rapat dengar pendapat bersama DPR. Yaitu kampanye, dana kampanye, pen­calonan legislatif, dan pencalo­nan pilpres. Mudah-mudahan semuanya ikut dibahas juga.

Apakah rencana ini seolah memberikan pesan tersirat agar partai politik hati-hati memilih bakal calegnya?
Memang ini yang selalu kami tekankan. Kami meminta se­muanya agar bisa mawas diri mencalonkan maupun yang di­calonkan.

Kapan pembukaan pendaft­aran calon legislatif 2019?
Pendaftaran caleg Pemilu 2019 dimulai pada Juli menda­tang. Selanjutnya, pendaftaran capres-cawapres dilakukan pada Agustus.

Kalau penetapan pengesah­annya kapan?
Penetapan caleg dan capres serta cawapres sama-sama di­lakukan pada 20 September. Sementara kampanye untuk caleg dan capres juga dilaksana­kan serentak pada 23 September 2018. ***

Komentar Pembaca
Pianis Muda Indonesia Peraih Penghargaan Internasional
Jadi Presiden, Ini Program Rizal Ramli

Jadi Presiden, Ini Program Rizal Ramli

, 21 APRIL 2018 , 11:00:00

Spanduk #2019GantiPresiden Terbesar

Spanduk #2019GantiPresiden Terbesar

, 19 APRIL 2018 , 01:12:00

Solidaritas Untuk Rocky Gerung

Solidaritas Untuk Rocky Gerung

, 17 APRIL 2018 , 21:28:00

Calon Presiden 2019

Calon Presiden 2019

, 17 APRIL 2018 , 09:04:00