Hanura

Koalisi Sipil Blokade Jalur Tongkang Di Kalimantan

Tolak Calon Kepala Daerah Titipan Mafia

Bongkar  SELASA, 08 MEI 2018 , 10:02:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Koalisi Sipil Blokade Jalur Tongkang Di Kalimantan

Foto/Net

RMOL. Koalisi Sipil Anti Mafia Tambang dan Sawit menggelar aksi blokade jalur tongkang. Mereka menolak para calon kepala daerah bermasalah di sektor tambang yang ngotot maju dalam Pilkada Serentak.

Aksi yang digelar pada Minggu (6/5) lalu ini, berupa blokade dengan membentangkan span­duk di Sungai Dondang, yang merupakan jalur tongkang batu bara, di Muara Jawa, Kalimantan Timur. Hal ini dinyatakan Jurubicara Koalisi, Pradarma Rupang.

Menurut inisiator Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam Kaltim) ini, ijon politik masih saja terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Mereka menggadaikan kekua­saan demi perizinan tambang dan perkebunan sawit, yang sangat merugikan masyarakat.

Aksi itu, ujar Pradarma, me­libatkan masyarakat korban tambang yang sadar akan ke­jahatan para penguasa dan perusahaan bagi masyarakat dan lingkungan. "Ini merupakan simbol perlawanan kami atas praktik ijon politik dalam pilkada serentak. Sekaligus me­nentang kebijakan pemerintah yang terus bergantung pada sumber energi kotor batu bara dan sawit," tuturnya.

Pradarma menerangkan, teru­tama para pemilih di 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak 2018, segala kerusakan lingkungan dan ruang hidup akibat tambang dan sawit selama ini, salah satu penyebab utamanya dimulai dari praktik ijon politik. "Praktek ijon politik kepala daerah terpilih dengan para pebi­snis itu merusak," katanya.

Selain itu, koalisi ini juga mengingatkan para calon kepala daerah, terutama daerah yang memiliki sumber batu bara seperti Kalimantan Timur, un­tuk segera berhenti dari keter­gantungan pada batu bara dan sawit. "Jangan jadikan batu bara dan sawit sebagai tumpuan pembangunan perekonomian masyarakat," tegas Pradarma.

Koordinator Jaringan Advokat Lingkungan, Fathul Huda Wiyashadi menambahkan, Pilkada Serentak 2018 yang diikuti 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten pada 27 Juni 2018 men­datang, tidak berimplikasi pada penyelesaian krisis dan masalah rakyat. "Pilkada ini hanya akan melanggengkan krisis sosial ekologis melalui penerbitan ber­bagai izin tambang dan perkebu­nan," ujarnya.

Kondisi ini, lanjut Fathul, diperparah dengan rekam jejak para kandidat yang mayoritas merupakan orang-orang lama. Sebagian besar malah memiliki rekam jejak buruk dalam sengkarut pertambangan. Malah kasus meninggalnya 28 anak di lubang bekas tambang batu bara Kalimantan Timur belum jelas kelanjutannya.

Sejumlah fakta, nilainya lagi, justru menggambarkan betapa calon-calon kepala daerah yang disodorkan partai politik kepada para pemilih tak memberikan harapan. "Terutama bagi upaya keselamatan rakyat dan ling­kungan. Juga terkait laju ek­spansi industri pertambangan dan perkebunan di Indonesia."

Pertemuan kepentingan politisi dan pelaku bisnis, masih menurut Fathul, yang jadi celah terjadinya ijon politik. Koalisi ini pun, lan­jutnya lagi, akan terus melakukan penghadangan dan perlawanan terhadap setiap pasangan calon yang bermasalah. "Dimana pun dan kapan pun," ujarnya.

Untu diketahui, koalisi sipil ini terdiri dari berbagai unsur masyarakat dan lembaga. Seperti JATAM Kaltim, WALHIKaltim, FNKSDA Kaltim, POKJA 30, PMII, Naladwipa Institute, IMAPA Unmul, DEMA IAIN, Jaringan Advokat Lingkungan Hidup Balikpapan, LPBH NU. ***


Komentar Pembaca
Komunitas Tionghoa Kapok Dukung Jokowi
Elza Syarief - Keadilan (Bag.4)

Elza Syarief - Keadilan (Bag.4)

, 24 MEI 2018 , 14:00:00

Maradona Dampingi Maduro

Maradona Dampingi Maduro

, 18 MEI 2018 , 02:14:00

Buka Puasa Bersama Di Istiqlal

Buka Puasa Bersama Di Istiqlal

, 17 MEI 2018 , 19:22:00

Penghargaan

Penghargaan "Inspirator Bangsa"

, 17 MEI 2018 , 05:56:00