Hanura

Pemberantasan Korupsi Dikhawatirkan Bakal Loyo

Masuk Dalam Revisi KUHP

Bongkar  MINGGU, 03 JUNI 2018 , 09:00:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pemberantasan Korupsi Dikhawatirkan Bakal Loyo

Foto/Net

RMOL. Masuknya delik korupsi ke dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R KUHP) dikhawatirkan akan jadi masalah serius. Pemberantasan korupsi bakal loyo.

 Hal ini diungkap peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter. Menurutnya, hal itu justru akan me­munculkan diskresi yang sangat besar bagi aparat penegak hu­kum dalam menerapkan pasal terhadap tersangka maupun terdakwa.

"Dimasukkannya Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor ke dalam R KUHP sebagai core crimes yang menjadi cantolan bagi undang-undang lain yang berada di luar R KUHP. Pasal 2 UU Tipikor misalnya, berubah menjadi Pasal 687 R KUHP, sedangkan Pasal 3 UU Tipikor berubah menjadi Pasal 688 R KUHP," katanya.

Dalam perumusan sanksi pidananya, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam hal besaran sanksi denda mau­pun penjara. Selain itu, terdapat catatan-catatan lain yang sama pentingnya terkait penegakan hukum dalam perkara korupsi.

"Dalam draft RKUHP ter­tanggal 2 Februari 2018, ke­tentuan mengenai delik atau tindak pidana korupsi diatur da­lam Pasal 687-696," paparnya. Sebagian ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diadopsi lang­sung di R KUHP.

ICW, lanjut Lola, menilai dengan dimasukkannya tindak pidana atau delik korupsi dalam R KUHP justru merupakan langkah mundur dan ancaman serius bagi upaya pemberantasan korupsi. Pengaturan Delik koru­psi dalam R KUHP bahkan dapat dinilai kompromi dan berpihak pada koruptor.

ICW mencatat, setidaknya tiga ancaman serius bagi upaya pemberantasan korupsi, jika mencermati ketentuan delik ko­rupsi yang diatur dalam R KUHP. Pertama, memangkas kewenan­gan penindakan dan penuntutan KPK. Meski Pemerintah dan DPR kerap berdalih bahwa jika RKUHP disahkan tidak akan mengganggu kerja KPK, na­mun kenyataannya justru dapat sebaliknya.

Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, pe­nyidikan dan penuntutan dalam UU KPK tidak lagi berlaku jika R KUHP disahkan. Artinya KPK tidak lagi berwenang menangani kasus korupsi yang diatur dalam KUHP. "Pada akhirnya KPK hanya akan menjadi Komisi Pencegahan Korupsi karena tidak dapat melakukan penindakan dan penuntutan,"  terangnya.

Kedua, Pengadilan Tipikor ju­ga berpotensi mati suri jika delik ko­rupsi masuk dalam R KUHP. Dalam Pasal 6 UU Pengadilan Tipikor menyebutkan bahwa Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur da­lam UU Tipikor.

Dengan demikian jika tindak pidana korupsi diatur dalam KUHP maka kasusnya tidak dapat diadili oleh Pengadilan Tipikor dan hanya dapat diadili di Pengadilan Umum. "Sebelum Pengadilan Tipikor dibentuk, Pengadilan Umum dikenal sebagai institusi yang banyak membebaskan ko­ruptor," sebut Lola.

Ketiga, sejumlah ketentuan delik korupsi dalam R KUHP justru menguntungkan koruptor. Kondisi ini berbeda dengan UU Tipikor yang selama ini dinilai efektif menjerakan korupsi.

Lebih ironis lagi, koruptor yang diproses secara hukum bah­kan dihukum bersalah tidak di­wajibkan membayar uang peng­ganti kepada Negara. Soalnya, R KUHP tidak mengatur hukuman membayar uang pengganti atau uang yang telah dikorupsi.

"Maka dari itu ICW menya­takan menolak pengaturan delik korupsi dimasukkan ke dalam R KUHP. DPR dan pemerintah sebaiknya mengakomodir usulan perubahan maupun penambahan delik korupsi dalam Revisi UU Tipikor dan tidak memaksakan dicantumkan meskipun terbatas kedalam R KUHP," tandasnya.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menyebutkan, dalam R KUHP yang sedang dibahas DPR sanksi pidana terhadap koruptor lebih rendah ketimbang yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi. "Sanksi pidana koruptor justru lebih rendah di R KUHP dibanding UU Tipikor saat ini. Ini sangat mengganggu kerja penegakan hukum, termasuk pem­berantasan korupsi," katanya.

Selain itu, R KUHP tidak mencantumkan pasal yang me­negaskan KPK sebagai lembaga khusus yang berwenang menan­gani kasus korupsi. Hal ini tentu sangat berisiko bagi KPK dan lembaga negara lainnya karena dapat kehilangan kewenangan untuk menanangani kejahatan yang berstatus luar biasa. ***


Komentar Pembaca
Negara Merugi, Jokowi Ikut Menikmati?

Negara Merugi, Jokowi Ikut Menikmati?

, 16 JULI 2018 , 15:00:00

Solusi RR Soal Dana Parpol Bernas!

Solusi RR Soal Dana Parpol Bernas!

, 16 JULI 2018 , 13:00:00

Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

, 11 JULI 2018 , 19:24:00

Bunga Untuk Hakim

Bunga Untuk Hakim

, 12 JULI 2018 , 14:22:00

JK Jadi Saksi

JK Jadi Saksi

, 12 JULI 2018 , 00:26:00