Hanura

Karang Terjal Perjalanan Politik Rizal Ramli

Suara Publik  SABTU, 23 JUNI 2018 , 18:16:00 WIB

Karang Terjal Perjalanan Politik Rizal Ramli

Foto/Ist

JUDUL tulisan di atas bukan sebuah ekspresi pesimis namun sebuah sikap optimis akan sebuah tantangan yang mesti dijinakkan. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Perubahan politik sangat dinamis sehingga tanpa diduga dapat menghadirkan peluang dan sekaligus juga mengsirnakan kesempatan.

Pada tahun politik 2019, tokoh fenomenal Rizal Ramli (RR) makin seksi untuk dijadikan topik pembahasan. RR dengan percaya diri melancarkan jurus "kepret" yang ibarat silat Lintau, sambil tungkai menyapu lawan dari bawah, tangan melancarkan kepretan telak di wajah lawan.

Menurut Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, “kepretan” Rizal Ramli telah membuka mata publik bahwa ada sisi-sisi lain dari kebijakan pemerintah yang selama ini tertutup. Publik jadi tercerahkan, meskipun kepretan itu kadang-kadang menimbulkan polemik.

Sikap berani dan tanpa kompromi RR dalam membuat terobosan kebijakan telah menarik perhatian masyarakat. Tengoklah ketika RR mengambil kebijakan *moratorium reklamasi melawan arus deras aktor kuat pemerintah sendiri. RR seolah-olah menunjukan kepada rakyat bahwa taipan 9 Naga tidaklah "sakti" mandraguna, dan bagi RR mereka bisa dijadikan cacing jika melawan hukum.

RR jadi perbincangan di warung-warung, pasar, para pakar, pelaku bisnis, dan akademisi. Popularitas dan legitimasi RR meroket, meskipun ada juga yang kontra pada umumnya kelompok yang kepentingannya terganggu.

Agaknya inilah modal politik RR untuk menghadapi pilpres tahun 2019. Mari kita sigi kepretan RR dalam perspektif ekonomi politik.

Kepretan RR

Kepretan RR melekat dalam memori rakyat karena selalu dengan argumentasi yang rasional, didukung data yang kuat, dan komparasi yang komprehensif. Pengamat ekonomi jarang yang mampu debat dengan RR. Pada umum hanya "ngeles" dari pada malu.

Kepretan RR ternyata benar dan terbukti setelah berjalannya waktu, antara lain sbb:

(1). RR dengan berani memutuskan untuk membatalkan proyek reklamasi pada Pulau G di Teluk Jakarta, dan juga meminta proyek reklamasi Pulau C, D, dan N dibongkar.

Menurut hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah, proyek reklamasi tersebut hanya berlandasan keuntungan semata, tanpa mementingkan ekosistem yang ada disekitar proyek tersebut. Gubernur DKI Anies-Sandi telah memulai langkah kebijakan reklamasi sejalan dengan RR.

(2). RR mengepret rencana Garuda Indonesia (GI) membeli 30 pesawat Airbus A 350 XWB karena hanya cocok untuk penerbangan internasional jarak jauh. RR meminta GI meninjau ulang pembelian pesawat dan lebih fokus untuk penerbangan domestik dan regional.

Pada tahun 2017, ternyata GI mengalami kerugian sekitar 3 T dan salah satunya penyebabnya adalah kelemahan dalam pengadaan pesawat.

(3). Menurut RR, berdasarkan hitungannya dalam 5 tahun ke depan, Indonesia hanya butuh pembangkit listrik dengan kapasitas total 16.000 MW, bukan 35.000 MW, sehingga terdapat idle (kelebihan) 19.000 MW.

Kelebihan kapasitas listrik 19.000 MW yang dibangun swasta atau Independent Power Producer (IPP), maka PLN tetap wajib membayar biaya listrik ke perusahaan swasta berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau Power Purchase Agreement (PPA), antara PLN dengan IPP. Artinya pakai tidak dipakai, listriknya PLN tetap wajib bayar ke perusahaan swasta. Dapat dihitung potensi kerugian negara yang akan terjadi.

(4). Penurunan Dwelling Time Pelabuhan Tanjung Priok. Perkembangan penurunan Dwelling Time hingga saat ini menunjukkan angka yang memuaskan sesuai target berlangsung hanya dalam dua hari saja.

(5). Rencana perpanjangan kontrak karya Freeport. Cadangan emas Freeport diperkirakan masih 30 sampai 40 tahun. RR menginginkan kenaikan royalti naik hingga 5-7 persen, karena selama ini Freeport hanya membayar 1 persen royalti. Freeport juga harus mau mengurusi limbah. Lalu Freeport harus membangun smelter, dan CSR dari Freeport untuk sekitarnya.

(6). Penetapan kilang darat (onshore) Blok Masela di daratan Maluku, bukan di laut. Hal ini, agar berdampak ekonomi untuk kemakmuran bagi masyarakat Maluku.

Selain kepretan di atas, juga tercatat berbagai terobosan (breakthrough) tentang kebijakan industri garam nasional, kebijakan COPC (Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit) untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit kecil, kebijakan bebas visa dan penetapan 10 destinasi wisata unggulan, kebijakan pembentukan Badan Otoritas Pariwisata di Danau Toba, kebijakan pembentukan Dewan Air Nasional.

Dari berbagai kepretan terasa sangat kental nasionalismenya, pro rakyat, dan berani berbeda pendapat dengan siapapun sesuai dengan pendiriannya yang kukuh anti neoliberalisme ekonomi.

Pandangan Ekonomi Politik

Menurut RR, sistem ekonomi Indonesia saat ini sudah semakin ke kanan alias liberal. Padahal, berdasarkan konstitusi, sistem ekonomi politik Indonesia tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 kita berdiri di tengah-tengah.

Neoliberalisme, esensinya adalah pintu masuk neokolonialisme dan neoimperialisme. Neolib adalah pintu masuk bagi penjajahan baru di bidang ekonomi yang ditandai dengan dominasi asing dan aseng yang menginjak-injak kedaulatan ekonomi politik rakyat, seperti yang sedang melanda NKRI saat ini. Dalam sistem ekonomi yang makin ke kanan, maka kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat Indonesia terus melebar.

RR telah menyampaikan metafora yang menarik tentang ketimpangan ekonomi sebagai suatu fakta sosial yang terjadi saat ini. RR mengatakan struktur ekonomi Indonesia seperti gelas anggur.

Dimana, bagian atas gelas ada sekitar 200 keluarga yang mempunyai masing-masing 50 sampai 100 perusahaan, dan ada 120 BUMN. Sedangkan di bagian pegangan gelas, terdapat pengusaha independen menengah yang sangat kecil. Lalu di bagian bawah gelas adalah 60 juta usaha kecil dan rumah tangga.

Kondisi ekonomi Indonesia saat ini, bukanlah suatu yang "ujuk-ujuk" terjadi. Mari kita menoleh historical kebijakan ekonomi jauh kebelakang. Kebijakan Pakto 88 telah menciptakan kebijakan ekonomi Indonesia menjadi sangat liberal. Paska Pakto 88, jadi aneh jika kita bicara tentang ekonomi kerakyatan, koperasi, UMK, dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Semua jadi bebas, dengan mekanisme pasar bebas, semua mengacu kepada free market (market driven).

Bank-Bank tumbuh menjamur dengan cara antara lain memudahkan prosedur perizinan dan menurunkan nilai persyaratan modal.

Kesempatan bagi kaum kapitalis untuk mendulang uang, sedangkan bagi pengusaha kecil makin terpuruk karena tidak mampu mengantisipasi persaingan bebas.

Padahal, para Pendiri Bangsa yang kebanyakan menempuh pendidikan di Eropa sudah menganalisa bahwa sistem ekonomi kapitalis akan membawa negara ke dalam depresi besar seperti yang terjadi pada tahun 1930.

RR telah menyampaikan pikiran-pikiran ekonominya yang pro ekonomi kerakyatan, namun konsepnya *belum tampak secara utuh di masyarakat. Apakah ala ekonomi yang sukses memakmurkan rakyat di negara-negara Skandinavia atau ala Bung Hatta, Mubiarto dengan ekonomi Pancasilanya?. Mungkin juga dengan kombinasi antara sistem ekonomi liberal dan kerakyatan dengan komposisi yang pas.

RR mengingatkan bahwa peristiwa penindasan ekonomi menyakitkan rakyat di masa lalu bukanlah untuk menyuburkan dendam kesumat, melainkan harus menjadi *modal untuk mengoreksi supaya tidak terulang lagi, mengapa dulu kita kalah dan sekarang kembali kalah; mengapa kita tidak berdaya.

Dari pernyataan RR dapat diketahui bahwa beliau pro ekonomi kerakyatan yang dibutuhkan Indonesia guna mengatasi kesenjangan ekonomi yang sudah mencapai titik rawan mengganggu kestabilan politik kekuasaan pemerintah.

Kesenjangan ekonomi makin parah dengan merosotnya daya beli rakyat, harga kian meroket, nilai rupiah anjlok, lapangan kerja yang terbatas, kondisi bisnis rakyat yang kian tidak kondusif.

Kita tunggu konsep ekonomi kerakyatan ala RR yang utuh yang dapat menjawab semua persoalan ekonomi politik Indonesia dalam waktu singkat karena sangat rawan jika dibiarkan berlarut-larut.

Peluang RI-1 atau RI-2

Membahas peluang RR untuk RI-1 atau RI-2 sebagaimana harapan sebagian rakyat pendukungnya, memang tidak mudah. Setidaknya perlu pendekatan legalistik dalam meneropong peluang itu.

Sesuai dengan UU, jalur partai politik hanya satu-satunya jalur untuk jadi presiden dan wakil presiden,* sebagaimana dicantumkan pada:

Pasal 1 ayat 28, UU No. 17 Tahun 2017  tentang Pemilihan Umum: "Pasangan Calon Presiden dan Wakil presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum presiden dan Wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai potitik yang telah memenuhi persyaratan."

Dari UU di atas hampir tertutup kesempatan bagi calon perorangan nonpartisan seperti RR. Saya katakan hampir tertutup ketika parpol lebih mengutamakan kandidat dari internal partai sendiri, meskipun parpol masih terbuka pula mendukung tokoh nonpartisan tetapi sangat kecil dan bersifat kondisional sekali.

Namun RR tetap mengemukakan optimismenya; "Jika Allah menghendaki, Dia berkata Kun fayakun (jadi maka jadilah). Man jadda wajada (siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil)."

Rasa optimis tersebut wajib ada dalam diri seorang pejuang dan negarawan sekaliber RR. Mungkin kondisi jalan terjal ini akan mulus, apabila RR memasuki parpol tertentu sebagai kendaraan politik.

Dari sudut pandang strategi, kebutuhan pasangan capres saat ini diperkirakan lebih cenderung memilih tokoh agama yang memiliki legitimasi kuat dalam masyarakat guna menutup kelemahan para capres yang sudah mencalonkan diri. Tampaknya sinergitas ini akan menjadi pilihan utama. Kondisi ini kurang menguntungkan bagi RR karena RR tampil sebagai pakar ekonomi dari pada tokoh agama.

Dalam politik apapun bisa terjadi, semoga faktor X ramah menjemput RR dan simpatisannya demi Indonesia yang lebih baik.

Penutup

Saya ingin menyusun sebuah kesimpulan independen yang mungkin dapat dijadikan masukan bagi RR, partai politik, dan masyarakat yang memiliki harapan yang lebih baik bagi Indonesia ke depan.

(1). Kesenjangan ekonomi Indonesia sudah pada tahap berbahaya dari perspektif ekonomi politik bagi kestabilan pemerintahan.

(2). Memperhatkan butir 1 di atas, harus ada program ekonomi kerakyatan yang serius agar kesenjangan dapat dipersempit. Tidak cukup hanya dengan sekedar kebijakan "pelunakan" verbalisme dengan menghilangkan istilah pribumi dan nonpribumi saja. Jadi harus menyentuh masalah substansi yang sebenarnya.

(3). Dalam kondisi ekonomi seperti ini, ketokohan RR dibutuhkan bangsa keberadaannya. Laksana DR. Mahathir di Malaysia. Semoga partai politik dan semua komponen bangsa dapat memahami dengan smart demi kejayaan bangsa besar ini.

(4). Indonesia membutuhkan "orang kuat" nasionalis pro rakyat, yang diharapkan handal dan mumpuni membuat terobosan kebijakan ekonomi politik yang berpihak kepada rakyat.

Situasi yang kondusif juga tidak lepas dari strategi yang diterapkan. Faktor X juga berperan dalam percaturan politik. Bukan sebuah khayalan namun sering terjadi di luar dugaan dan kalkulasi politik.

Semoga kesempatan RR terbuka lebar, namun setidaknya pemikiran hebat ekonomi politik RR tetap mewarnai kebijakan pemerintah bagi siapapun yang memerintah pada periode 5 tahun kedepan setelah 2019. [***]

Iramady Irdja
(Mantan Deputi Bank Indonesia)


Komentar Pembaca
Solusi RR Soal Dana Parpol Bernas!

Solusi RR Soal Dana Parpol Bernas!

, 16 JULI 2018 , 13:00:00

PKS: Prabowo-Anies Hanya Sebatas Wacana
Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

, 11 JULI 2018 , 19:24:00

Bunga Untuk Hakim

Bunga Untuk Hakim

, 12 JULI 2018 , 14:22:00

Rizal Ramli Dukung Penghapusan PT

Rizal Ramli Dukung Penghapusan PT

, 09 JULI 2018 , 17:10:00