Hanura

WAWANCARA

Wiranto: Bersikaplah Ksatria, Kalah-Menang Biasa, 5 Tahun Ke Depan Tanding Lagi

Wawancara  RABU, 27 JUNI 2018 , 09:38:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Wiranto: Bersikaplah Ksatria, Kalah-Menang Biasa, 5 Tahun Ke Depan Tanding Lagi

Wiranto/Net

RMOL. Pemungutan suara pilkada serentak digelar hari ini. Ada 171 daerah yang akan melakukan pencoblosan. Sejumlah pemangku kebijakan pun menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan pejabat daerah menggunakan video conference.
 Menkopolhukam Wiranto yang memimpin rakor tertutup yang dihadiri sejumlah pimpinan lembaga terkait. Dalam pema­parannya, Wiranto menitikberat­kan pada persoalan pengamanan jalannya proses pemungutan su­ara. Berikut penuturan Wiranto terkait persiapan pemungutan suara pilkada serentak dan be­berapa isu yang sedang ramai diperbicangkan:

Mengenai persiapan pemun­gutan suara pilkada serentak apa saja yang menjadi perha­tian pemerintah?
Kepada aparat keamanan agar betul-betul waspada, tindak tegas pengacau pemilu. Dan berikut­nya, kita tadi beritahukan kepada teman daerah agar berikan aja­kan kepada parpol untuk enggak melanggar undang-undang yang sudah ada. Selain itu, kita juga mengimbau agar dari sekarang sudah siapkan sikap-sikap ksa­tria, kalah menang istilah biasa, enggak perlu kecewa, nanti lima tahun main lagi.

Lantas bagaimana tentang netralitas TNI-Polri, karena baru-baru ada pernyataan yang dilemparkan salah satu pimpinan partai yang menilai ada dugaan ketidaknetralan aparat dalam pilkada?
TNI-Polri wajib netral pada pilkada. Begitu pula Aparat Sipil Negara (ASN) juga tak boleh memihak. Jaga netralitas sebagai penyelenggara. Polri, TNI, ASN, harus netral karena netralitas adalah kunci keberhasilan. Untuk aparatur negara dan aparat keamanan untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai aturan yang ber­laku. Aparat keamanan dengan penambahan personel dari Polri dan TNI telah dilaksanakan dan digelar di seluruh wilayah.

Oh ya mengapa pada hari H pencoblosan pilkada dijadikan hari libur nasional, bukankah pilkadanya hanya berlangsung di beberapa daerah saja?

Soal libur memang KPU(Komisi Pemilihan Umum) usul­kan agar ada satu libur pemilu daerah, tidak hanya di 171 daerah. Alasannya akan ada mobilisasi massa di luar 171 (daerah), artinya tidak mungkin kalau 171 daerah libur (tapi daerah) yang lain eng­gak libur, baik organisasi swasta dan pemerintah. Maka diusulkan 27 (Juni menjadi) hari libur na­sional dan ini sudah disetujui, pe­merintah nanti ada perpres-nya.

Beberapa hari terakhir ra­mai dibahas soal pengangka­tan Komjen M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, bahkan Presiden keenam yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut mengkritik kebijakan itu. Tanggapan Anda?
Pemerintah mengetahui pernyataan beberapa tokoh terkait pengangkatan Pj Gubernur Jawa Barat. Namun pemerintah tak memiliki niat untuk mengambil kesempatan apapun terkait hal itu. Berulang-ulang saya katakan bahwa tidak ada satu niat untuk merekayasa, untuk mencoba memengaruhi, mengambil kes­empatan dengan Plt dari pejabat kepolisian yang tidak lagi di struktur organisasi kepolisian.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah mem­pelajari undang-undang terkait pengangkatan Pj Gubernur Jabar. Sehingga, pada akhirnya diputuskan untuk menempatkan perwira kepolisian pada jabatan tersebut. Alasannya adalah agar penyelenggaraan pilkada di Jawa Barat aman. Selain itu, pengang­katan Iriawan pun berdasarkan kajian secara menyeluruh.

Meski sudah ada penjelasan dari pemerintah tapi tetap saja di mata masyarakat mau­pun tokoh politik tetap ada kecurigaan?
Tentu para tokoh yang masih mencurigai bahwa itu ada re­kayasa-rekayasa politik boleh nanti bertemu dengan saya, berbincang-bincang yang baik dengan satu pandangan-pan­dangn yang sehat bahwa tidak ada sedikitpun niat pemerintah untuk melakukan rekayasa untuk mendapatkan keuntungan politik dari penempatan aparat. Daerah itu perlu satu pejabat yang tahu persis bagaimana mengamankan situasi yang nanti diarahkan dengan kondusif. Aparat pejabat polisi pasti paham masalah itu.

Soal lain. Bagaimana den­gan insiden kecelakaan Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di Danau Toba?
Kita bahas tadi dari sisi hu­kumnya bagaimana, siapa yang bertanggung jawab seharusnya. Siapa yang mengeluarkan izin itu harus detail kita sampaikan. Kita tindak tegas siapapun yang melakujan pelanggaran dari regu­lasi itu. Tadi kita bahas dengan sangat detail. Mudah-mudahan tahun depan juga sangat kita hin­dari hal semacam itu. Pada saat rapat evaluasi tadi kita telah kupas dengan sangat detail. ***


Komentar Pembaca
Solusi RR Soal Dana Parpol Bernas!

Solusi RR Soal Dana Parpol Bernas!

, 16 JULI 2018 , 13:00:00

PKS: Prabowo-Anies Hanya Sebatas Wacana
Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

, 11 JULI 2018 , 19:24:00

Bunga Untuk Hakim

Bunga Untuk Hakim

, 12 JULI 2018 , 14:22:00

Rizal Ramli Dukung Penghapusan PT

Rizal Ramli Dukung Penghapusan PT

, 09 JULI 2018 , 17:10:00