Hanura

Bahaya Kuning RRC

Suara Publik  KAMIS, 05 JULI 2018 , 23:54:00 WIB

Bahaya Kuning RRC

Nugroho Prasetyo/Net

PEMERINTAHAN Soekarno mengumumkan "Deklarasi Djuanda" pada tanggal 13 Desember 1957. Kita patut bersyukur, sebab kalau tidak ada pengumuman itu, wilayah Indonesia hanya sebatas 3 mil dari garis pantai sebuah pulau, sedang perairan di antara pulau-pulau merupakan perairan internasional. Untuk itu, kita wajib berterima-kasih kepada Presiden Soekarno dan PM Djuanda Kartawidjaja.

Penerimaan masyarakat internasional atas konsep Negara Kepulauan yang diajukan Presiden Soekarno tersebut ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB melalui United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.

Atas dasar hukum ini, luas Republik Indonesia diakui mencapai 1,9 juta mil yang terdiri dari 17.508 pulau. Implikasi logisnya bagi kita, sejak itu perairan di antara pulau-pulau merupakan perairan nasional yang tidak lagi bebas dilalui oleh kapal-kapal asing.

Jauh sebelum Presiden Soekarno memberlakukan "Deklarasi Djuanda", bahkan puluhan tahun sebelum Gajah Mada menyatakan Sumpah Palapa, Kertanagara sudah berniat menyatukan Nusantara. Diawali dari penyatuan seluruh wilayah Pulau Jawa, selanjutnya gagasan perluasan cakrawala mandala ke luar Pulau Jawa itu diwujudkan lewat Ekspedisi Pamalayu.

Kertanegara, Gajah Mada dan Soekarno adalah nasionalis-nasionalis ambisius yang saat ini tidak dimiliki Indonesia di tengah kepungan syahwat ekspansionisme RRC yang melumuri hampir seluruh daratan Asia dan nafsu Amerika Serikat yang menumpuk 60.persen kekuatan militernya di Asia-Pasifik.

RRC sedang menjalankan hybrid war (gabungan antara perang kovensional bersenjata, kriminal, serangan cyber, propaganda dan eksploitasi kelemahan hukum internasional) di Asia. Di tengah kecenderungan perang tanpa bentuk (amorf), selain kekuatan militer, senjata utama mereka adalah ekonomi. Ini bukan narasi para penggemar teori konspirasi. Perspektif mengenai hybrid war ini penting dipahami untuk melihat sejumlah persoalan yang mewarnai hubungan Indonesia-RRC dewasa ini.

Berhadapan dengan pergeseran geopolitik global, sudut pandang monodimensional tentu saja akan membuat kita kehilangan jejak atas posisi sesungguhnya dari sebuah isu. Akibatnya, kita gagap membaca ancaman nasional. Patut dicatat, sejak mendeklarasikan diri sebagai "Negara Maritim" (1978) di era Deng Xiaoping, kekuatan Angkatan Laut RRC diletakkan di level Blue Water (sekelas Amerika Serikat dan Inggris). Mereka berambisi merambah Lautan Hindia.

Untuk memenuhi ambisinya tersebut, selain membangun dermaga-dermaga di pantai Timur dan Selatan, RRC juga melakukan pipanisasi sepanjang 2.300 km dari Teluk Bengal, Myanmar, sampai Kunming. Termasuk pula memanfaatkan negara-negara kelompok Greater Subregion Mekong (GSM). Bahkan, dalam pertemuan GSM di Viantine, Laos, disepakati pembangunan jalan raya trans-nasional sepanjang 1.800 km dari Kunming sampai ke Bangkok dan Yunan. Maritime Oriented di masa kepemimpinan Xi Jinping menempatkan matra laut sebagai skala prioritas kekuatan nasional RRC.

Pemerintah Beijing menempuh serangkaian kebijakan strategis seperti itu semata-mata demi : (1) Melindungi kedaulatan Laut Teritorial 12 mil di sepanjang pantai yang membentang 18.000 km dari Utara ke Selatan (ZEE yang meliputi luas 3 juta km2 di Laut Cina Timur, Laut Cina Selatan dan Laut Kuning, sebagaimana telah diakui oleh Hukum Laut 1982, (2) Melindungi ke-13 propinsi (dari Liaoning di Utara sampai Guangdong di Selatan) di sepanjang pantai yang telah menyumbang 70 persen GDP, sehingga tingkat pertumbuhan nasional mencapai rata-rata dua digit per tahun selama dua warsa terakhir, (3) Melindungi wilayah laut yang memiliki sumber daya mineral sebanyak 8 miliar ton, sehingga pada tahun 2000 mampu memproduksi 500 juta ton minyak mentah di lepas pantai, dan (4) Melindungi SLOC's bagi keamanan 90 persen perdagangan internasionalnya yang diangkut oleh kurang lebih 100 kapal asing per hari.

Dipicu oleh langkah Barack Obama yang mendorong kebijakan "Poros ke Asia" -pemindahan 60 persen pasukan militer AS ke Asia selama periode 2010-2020, bekerjasama dengan Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Philiphina, Australia dan India- dan 2 perjanjian perdagangan yang disponsori AS (Kemitraan Trans-Pasifik dan Kemitraan Perdagangan & Investasi Translantik), saat kunjungannya di Kazakstan (9/2013), Xi Jinping menyampaikan keinginannya untuk merevitalisasi jalur perdagangan strategis yang dulu pernah dirintis oleh Dinasti Han (206 SM-220 M) mulai dari ibukota kekaisaran di Chang'an (kini Xian), melintasi Xinjiang, menuju Eropa: Jalur Sutra (Silk Road). Oleh "Han Muda" itu, revitalisasi Jalur Sutra itu diberi nama One Road One Belt (OBOR) atau biasa disingkat "One Road".

Satu bulan kemudian, Xi mengusulkan pembangunan komunitas Cina-ASEAN dan menawarkan panduan pembangunan Jalur Sutra Maritim Abad Ke-21.

"One Road" atau Jalur Sutra Baru itu meliputi dua hal :

Pertama, jalur Sutra Sabuk Ekonomi yang akan menyatukan Cina dengan negara-negara tetangganya. Mulai dari Xian, Samarkand, Teheran, Istanbul, Moskow (Xi dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, mencapai konsensus pembangunan jalur rel KA Euro-Asia yang digagas Rusia), sampai Rotterdam. Jaringan ini menghubungkan 4,4 miliar atau 63 persen populasi dunia. Pembangunan jalur rel KA, jalan raya, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan listrik dan kabel optik menjadi media utama Jalur Sutra Sabuk Ekonomi.

Kedua Jalur Sutra Maritim Abad Ke-21 yang dirancang dua rute. Pertama, dari pantai Cina menuju Eropa melalui Laut Cina Selatan dan Samudera Hindia. Mulai dari Fuzhou, Guangzou, Kuala Lumpur, Jakarta, Kolombo, Nairobi, Athena, sampai Venezia. Kedua, dari pantai Cina melalui Laut Cina Selatan ke Pasifik Selatan.

Biaya misi ambisius itu diambilkan dari AIIB (US$ 100 miliar), New Development Bank (US$ 50 miliar) dan Silk Road Fund (US$ 40 miliar). "One Road" mendekatkan Cina dengan akses energi dan sumber pangan. Selama ini, 8 persen import minyak Cina melalui Selat Malaka yang dikendalikan oleh militer AS. Dengan Jalur Sutra Baru ini, Cina bisa memangkas 85 persen jarak Cina-Eropa, Cina-Timur Tengah dan Cina-Afrika lewat pelabuhan Gwadar (Pakistan).

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, pemerintah Cina membiayai banyak proyek pelabuhan di negeri ini. Semua itu berkait erat dengan posisi kita yang dilintasi oleh Jalur Sutra Maritim Abad Ke-21.

Niat pemerintah Cina itu mendapat respon positif. Di forum KTT APEC di Beijing, Presiden Jokowi berjualan proyek infrastruktur. Semua diobral. Seperti halnya assymetric warfare yang dilancarkan pemerintah Beijing terhadap Jokowi, lewat pola Turnkey Project Management (TPM), Cina membiayai proyek-proyek -jalur rel KA, jalan raya, jaringan pipa minyak dan gas, kabel optik- di Pakistan sebesar US$ 46 miliar atau 1/5 PDB Pakistan atau 10X investasi AS di Pakistan.

Tanpa pemahaman geopolitik yang mendalam tentang hidden agenda di balik proyek mercusuar yang digagas oleh "Han Muda" (Xi Jinping) itu beserta ekses-eksesnya terhadap kepentingan nasional kita, di mana wilayah Indonesia termasuk dalam rencana integrasi "One Road", kedunguan pemerintah kita akan mendorong negeri ini masuk ke dalam jebakan neo-kolonialisme. Menghadapi agresivitas Cina, baik di lapangan ekonomi maupun politik teritorial, kita tentunya dituntut untuk tidak menjadi bangsa lugu.

Tindakan sembrono yang dilakukan Presiden kita itu sama halnya membunuh identitas bangsa kita. Penyakit tuna sejarah itu timbul akibat Presiden tidak menghikmati rasa hayat sejarah (historische leven-gevoels).

Presiden lupa, nenek moyang kita memiliki rentang jejak panjang sebagai bangsa pelaut yang berani melintasi samudera (blue waterclass). Bahkan, para arkeolinguistik menyimpulkan, pada masa Sebelum Masehi, pengelana-pengelana dari Nusantara sudah berdiaspora ke benua Afrika yang didahului dari pesisir Madagaskar. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya bahasa aglunitatif (bahasa bantu) --setipe dengan bahasa Nusantara--yang kini masih dipakai di separuh wilayah Afrika.

Saat itu nenek moyang kita sudah memiliki teknologi pembuatan kapal jauh lebih maju daripada yang dipunyai bangsa Cina. Di dalam bukunya yang berjudul "Maritime South East Asia 350 BC to 1528 AD" (1996), Linda Norene Shafer menulis, nenek moyang kita punya kemampuan membuat kapal yang bermuatan 500 ton (abad 1 Masehi) dan 1000 ton (abad 4 Masehi).

Fakta itu dipertegas oleh Tomé Pires dan Francisco Rodrigues. Sepanjang perjalanannya mengelilingi Samudera Pasifik dan Cina pada abad ke-16, mereka menemukan fakta, bahwa pemerintah Cina yang berkuasa di masa itu menerapkan aturan yang melarang bangsanya pergi ke Kanton karena diliputi ketakutan terhadap orang-orang Jawa dan Melayu.

Alasannya, orang-orang Jawa dan Melayu kerap membawa kapal berukuran raksasa berbobot 400 ton yang mampu menampung 20 kapal bikinan Cina. Dari catatan dua penulis Portugis itu, Suma Oriental, akhirnya kita jadi tahu, ternyata kita memiliki akar sejarah kuat sebagai bangsa besar. Kita tidak kalah besar dibanding Cina. Dengan demikian, sudah sepatutnya tidak ada satupun alasan yang membuat kita harus tunduk kepada kemauan Beijing, hari ini. Apa yang kita takuti dari mereka?

Di sisi lain, kini, sama persis dengan apa yang terjadi pada zaman VOC doeloe kala, tradisi besar maritim bangsa Nusantara di masa lampau menghilang. Padahal, visi kelautan Indonesia bukan hanya horizontal, bukan hanya bikin pelabuhan-pelabuhan tempat transit korporasi-korporasi multinasional untuk mendekat ke sumber energi milik kita, tapi juga ke bawah, ke dasar samudera, mengingat potensi produksi kekayaan laut kita tidak kurang dari Rp12.000 triliun/tahun.

Kita lebih memilih membiarkan kekayaan laut kita dikuras habis oleh asing daripada dinikmati nelayan-nelayan miskin. Jika kita memang waras, kondisi tersebut sudah lebih dari cukup untuk memaksa kita mengubah sudut pandang sesat yang selama ini kita anut. Sepatutnya kita kembali menjadi bangsa samudera, sebagaimana pernah dititahkan oleh Soekarno dalam pembukaan acara Musyawarah Nasional Maritim I (23/9/1963).

Di luar itu, untuk mengimbangi ancaman RRC yang makin hari kian menancapkan kukunya di Laut Cina Selatan, seharusnya kita menjadi kekuatan dominan di ASEAN dengan memperkuat postur militer kita dan mengoptimalkan geopolitical leverage yang kita punyai demi menahan laju pengaruh RRC dan cengkeraman Armada Ke-7 AL Amerika Serikat di Asia-Pasific, seperti halnya pernah dilakukan oleh pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) saat menantang superioritas Portugis di Semenanjung Malaka pada abad ke-17. Ironisnya, pemerintahan kita hari ini malah men-subordinat-kan Politik Maritim Nasional ke dalam skema ambisiusnya pemerintahan sang "Han Muda", Xi Jinping, yakni One Road.

Realita ini sudah menerabas terlalu jauh rambu-rambu tata-kelola kenegaraan. Doeloe, Soekarno bisa "bermain-main bebas" dengan Eisenhower, Kennedy, Brezhnev dan Mao, karena ia adalah pemimpin besar yang juga memainkan pengaruh besar pada level global, bukan hanya di ruang lingkup dalam negeri. Para pemimpin kita sekarang semestinya harus lebih berendah hati dengan sangat berhati-hati ketika bermain-main dengan kekuatan-kekuatan besar.[***]



Nugroho Prasetyo
Panglima Front Pembela Rakyat (FPR)



Komentar Pembaca
Solusi RR Soal Dana Parpol Bernas!

Solusi RR Soal Dana Parpol Bernas!

, 16 JULI 2018 , 13:00:00

PKS: Prabowo-Anies Hanya Sebatas Wacana
Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

, 11 JULI 2018 , 19:24:00

Bunga Untuk Hakim

Bunga Untuk Hakim

, 12 JULI 2018 , 14:22:00

Rizal Ramli Dukung Penghapusan PT

Rizal Ramli Dukung Penghapusan PT

, 09 JULI 2018 , 17:10:00