RMOL – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat bicara mengenai mengenai banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju didaftarkan ssbagai calon legislatif (caleg) di Pemilu 2024.
Menurut AHY, amanah yang diemban oleh menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum rampung. Alangkah baiknya, apabila para menteri itu mundur dulu jabatannya.
“Sekali lagi amanah ini belum selesai, kecuali sudah menyatakan ‘Saya resign hari ini karena saya mau nyaleg’, Ok fair gentleman, bagus,” ujar AHY di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2023).
Dalam hal ini, AHY menyinggung perihal netralitas para menteri itu. Dia mewanti-wanti para menteri yang ikut dalam ajang kompetisi politik 2024 agar tidak menggunakan fasilitas negara.
Baca Juga:
Capai Target! Jokowi Berharap Perolehan Medali Emas Untuk Indonesia Bertambah di SEA Games 2023 Kamboja
“Saya bermohon untuk tetapi menjunjung tinggi netralitas, independensi, bagaimana pun netralitas ini penting,” kata AHY.
“Jangan sampai ada aset negara atau ada instrumen negara yang digunakan tanpa sadar atau dengan sadar untuk kepentingan politik praktisnya,” sambungnya.
Ancaman Jokowi
Sebelumnya, Jokowi mengaku tidak mempermasalahkan apabila ada menteri di kabinet yang maju menjadi calon anggota legislatif.
“Yang harus kita tahu ya secara aturan memang diperbolehkan,” kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta usai menghadiri puncak Musra, Minggu (14/5/2023).
Baca Juga:
Awas! Jokowi Bakal Reshuffle Menteri Sibuk Nyaleg Abaikan Kerja
Terpenting bagi Jokowi, tugas dan kerja menteri tidak terganggu dengan proses pencalegan yang dilakukan.
“Kalau dari saya yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian,” ujarnya
Ia menegaskan bakal melalukan evaluasi atas kinerja para menteri. Ia tidak segan-segan mengganti menteri yang kedapatan tidak bekinerja baik karena terganggu dengan pencalegan.
“Yang ketiga selalu saya evaluasi, kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu ya ganti bisa. Itu saja,” kata Jokowi.
Untuk diketahui, beberapa menteri yang akan nyaleg pada 2024 adalah Menkumham Yasonna Laoly dari PDIP, Menaker Ida Fauziyah dari PKB, Mendag Zulkifli Hasan dari PAN, Wakil Menteri Parekraf Angela Tanoesoedibjo dari Perindo, dan Wamenaker Afriansyah Ferry Noor dari PBB.
