Bappenas Yakin IKN Buat Ekonomi RI Merata dan Gaji Pekerja –
Jakarta, RMOL.CO —
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meyakini keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bisa meratakan perekonomian Indonesia dan membuat gaji para pekerja tinggi.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut jika di rezim terdahulu ada transmigrasi, kini pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong migrasi. Langkah ini didasari dengan hadirnya pusat-pusat pertumbuhan baru, termasuk IKN.
“Kita harapkan dia (IKN) menarik persebaran penduduk sehingga dia tidak hanya padat di Jawa, tapi masuk ke pusat-pusat pertumbuhan baru,” ungkap Suharso di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (16/5).
“Pada saat yang sama diharapkan pekerja-pekerja yang akan datang adalah pekerja cerdas yang memiliki daya beli tinggi karena dibayar dengan upah lebih tinggi. Karena tingkat pendidikan tinggi, keterampilan tinggi, dan seterusnya,” imbuh Suharso.
Kendati demikian, Suharso enggan berkomentar panjang soal anggapan realisasi investasi IKN seret. Terlebih, setelah Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Satuan Tugas Khusus Percepatan Realisasi Investasi IKN.
“Kalau itu (pembentukan satgas pimpinan Luhut sinyal investasi IKN seret) tanya ke Presiden (Jokowi), jangan tanya ke saya,” ujarnya.
Suharso hanya menegaskan tugas Bappenas dalam pembangunan IKN adalah menyiapkan masterplan. Setelah itu, baru menyusun rencana tata ruang bangunan dan lingkungan agar sesuai masterplan.
Meski begitu, ia tak menampik pembangunan IKN dirundung beberapa masalah. Suharso menyinggung soal pembebasan lahan IKN yang tak sepenuhnya mulus, meski sudah ada aturan soal perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan di IKN.
“Isu tanah di dalam (IKN) yang diharapkan oleh Bappenas clean and clear, berulang kali dalam pertemuan K/L saya tanyakan, ‘Tanah ini clean and clear gak?’. Syaratnya kami itu, supaya di tengah jalan gak jadi masalah. ‘Bisa Pak, bisa Pak, bisa Pak’,” tuturnya.
“Waktu kami bentuk uu juga begitu, ‘Tanah bisa diginikan gak?’, ‘Bisa Pak’. Jebule (ternyata) gak bisa. Sekarang kita sedang menyusun kembali perubahan ruu itu. Presiden memerintahkan kami untuk memperbaiki uu itu, dalam hal kewenangan, pertanahan, pembiayaan, serta pendanaan,” imbuh Suharso.
[Gambas:Video CNN](skt/agt)
