KPK Dorong Implementasi SMAP, Ijeck: Potensi Tingkatkan Laba BUMD dan PAD – Waspada Online |

MEDAN,RMOL – Membangun budaya antisuap di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong implementasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP).

Direktur Anti Korupsi Badan Usaha KPK RI, Aminudin, menyampaikan pihaknya mengeluarkan panduan cegah korupsi (pancek) di sektor usaha, di antaranya ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan, dan respons. Namun, semua tindakan ini harus diawali dengan komitmen.

“Kami mendorong seluruh insan korporasi ketika melihat adanya dugaan tindak korupsi di wilayah mereka bekerja ikut bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawabnya dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum,” ujar Aminudin dalam Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Implementasi SMAP Secara Digital di Medan, Rabu (24/5).

“Saya analogikan seperti saat naik kapal di tengah samudera, ada seorang penumpang melubangi kapal, tentu kita akan berusaha untuk menghentikannya. Kalau dibiarkan kapal bocor dan tenggelam, yang rugi semua yang ada di kapal itu. Begitupula di satu perusahaan,” jelas Aminudin.

Lanjutnya, tahapan yang paling penting adalah komitmen dari semua pemangku kepentingan hingga pegawai dari korporasi tersebut. Komitmen tersebut harus didiseminasikan ke semua mitra kerja.

“Jangan sampai nanti mitra kerja mengiming-imingi dan menawarkan hal menggiurkan. Sayangnya, komitmen itu di hati tidak bisa kita nilai, yang bisa kami lakukan adalah membangun sistem yang mudah-mudahan bisa menjaga komitmen itu,” katanya.

Setelah komitmen berjalan, selanjutnya perencanaan dengan mengidentifikasi area risiko korupsi dan dilanjutkan pelaksanaan uji tuntas klausul antikorupsi. Selanjutnya, evaluasi dengan pengecekan kembali tahapan yang dilakukan dari perencanaan hingga pelaksanaan. Terakhir, langkah perbaikan seperti pemberian sanksi dan penghargaan.

Aminudin meminta Pemprovsu untuk terus melakukan internalisasi nilai-nilai integritas di dalam perusahaan daerah hingga menjadi budaya kerja. Pilot project implementasi SMAP kata Aminudin akan dilakukan di PDAM Tirtanadi dan Bank Sumut.

Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu), Musa Rajekshah, mengatakan Pemprov Sumut memiliki tujuh BUMD. Di antaranya, Bank Sumut, PDAM Tirtanadi, PT Aneka Industri dan Jasa, PT Pembangunan Sarana Prasarana Sumatra Utara (PPSU), PT Dhirga Surya, PT Perkebunan Sumatera Utara, dan PT Penjaminan Kredit Daerah Sumut. BUMD ini diharapkan labanya terus naik dan berkontribusi untuk peningkatan PAD.

“Kami sangat senang dengan kehadiran KPK menyosialisasikan pencegahan tindak pidana korupsi melalui implementasi SMAP secara digital. Kita tahu bahwa di pemerintahan, pembangunan itu juga dilakukan dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari BUMD,” sebut Wagubsu atau akrab disapa Ijeck. (wol/aa/d2)

editor AUSTIN TUMENGKOL