Wika Ajukan Penundaan Bayar Utang, Menteri BUMN Buka Suara

Jakarta, RMOL.CO – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengeluh soal permasalahan perusahaan BUMN yang sering dianggap memiliki utang tak sehat, termasuk emiten konstruksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Sebelumnya WIKA dikabarkan telah meminta penundaan pembayaran pinjaman dalam rangka restrukturisasi utang perusahaan.

Permintaan tersebut berlaku untuk pinjaman bank yang terutang oleh perusahaan induk dan tidak berlaku untuk meminta penundaan pembayaran obligasi, kata sekretaris perusahaan Mahendra Vijaya mengutip laporan Bloomberg. Secara spesifik perusahaan meminta penundaan pembayaran (standstill) bunga dan pokok pinjaman bank.

Melansir data Refinitiv, pinjaman WIKA beserta anak usaha nyaris mencapai Rp 15 triliun. Adapun total pinjaman obligasi perusahaan beserta anak usaha mencapai Rp 9 triliun.

Secara spesifik, Himpunan Bank Negara (Himbara) menjadi pemberi pinjaman utama kepada WIKA, dengan Bank Mandiri menjadi kontributor terbesar berdasarkan laporan keuangan perusahaan terbaru.

Penundaan pembayaran ini diambil setelah perusahaan mencatatkan rekor kerugian kuartal pertama yang dilaporkan oleh Wijaya Karya awal bulan ini. Sebelumnya, emiten karya lain Waskita Karya (WSKT) telah lebih dulu mengambil langkah yang sama untuk pinjaman bank dan obligasi.

Merespons kondisi standstill yang dilakukan oleh Wijaya Karya, Erick Thohir menyebut bahwa hal tersebut merupakan sebuah utang lancar yang baik.

Erick mengungkapkan, utang perusahaan BUMN karya kepada Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara sudah turun dari yang tadinya mencapai Rp 120 triliun menjadi Rp 70 triliun. Artinya, hal ini berarti ada percepatan dalam hal utang BUMN karya.

“Orang ribut-ribut utang, tapi valuasi BUMN itu berapa ribu triliun sekarang dan ini utang lancar. Utang yang berjalan lancar utang baik,” ujar Erick Thohir di gedung Kementerian BUMN, Kamis (25/5).

Bicara soal utang, Erick melanjutkan lebih jauh, rasio utang Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Rasio utang pemerintah Indonesia sebesar 39,6% pada Desember 2022. Rasio utang tersebut lebih rendah dari Korea Selatan sebesar 54,1%.

Erick meminta, agar masyarakat tidak memandang BUMN karya sebagai perusahaan yang bermasalah. Sebab, pihaknya saat ini akan melakukan rencana konsolidasi BUMN Karya dari awalnya 9 perusahaan menjadi 4.

“Kembali kalau masalah Karya ini persepsi yang dibangun bangkrut apalagi banyak utang,” ungkapnya.

Erick memastikan agar proyek jangka panjang seperti infrastruktur harus menggunakan pembiayaan jangka panjang. “Karena itu kita adakan restrukturisasi,” imbuhnya.

Erick menambahkan, proyek infrastruktur merupakan proyek jangka panjang 5 sampai 8 tahun. Sehingga, Ia meminta agar pandangan terhadap BUMN Karya saat ini lebih objektif, tidak hanya bicara negatifnya saja, utang dan kebangkrutan.

“Tidak mungkin proyek infrastruktur itu seperti kita dagang mi goreng, diproduksi besok laku,” ujarnya.

Selain itu Erick juga meminta agar masyarakat harus melihat dampak yang dirasakan dari hasil proyek yang dijalankan. Misalnya, pembangunan jalan tol yanh saai ini terbangun dapat menekan ongkos BBM.

Bahkan, lanjutnya, ketika mudik hari raya, masyarakat bisa menikmati perjalanan lancar tanpa macet karena adanya jalan tol.

“Lalu kita bicara ongkos logistik, coba kalau jalan tol nggak ada, berapa ongkos logistik kita? Mahal. Akhirnya jalan-jalan desa rusak. Lihat tuh, jalan-jalan semua rusak. 40% jalan rusak, karena apa? Penggunaan angkutan yang melebihi kapasitas. Solusinya tol,” pungkasnya.

[Gambas:Video CNBC]