RMOL. Sikap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghapus Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta era Anies Baswedan-Sandiaga Uno merupakan sebuah tindakan diskriminasi.Begitu kata Ketua Progres ’98 Faizal Assegaf dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Sabtu (23/12).Faizal bahkan mencurigai langkah Kemendagri itu tidak lepas dari modus politik balas dendam yang dilancarkan Mendagri yang juga politisi senior PDIP, Tjahjo Kumolo.”Rakyat tahulah, Jokowi dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo adalah penyokong utama narapidana penista Al Qur’an Basuki Tjahja Purnama alias Ahok,” ujarnya. Menurut Faizal, kekalahan Ahok di Pilgub DKI adalah pukulan sangat menyakitkan. Sehingga mereka tidak rela menerima kehadiran Anies memimpin ibukota negara.”Jadi tidak heran bila Kemendagri mulai bertindak superior dan arogan untuk menghambat TGUPP yang merupakan salah satu program strategis Anies. Sangat terlihat mencolok bahwa upaya menjegal TGUPP adalah bukti Kemendagri bertindak culas,” sambungnya. Langkah Kemendagri itu, lanjut Faizal juga dapat berpotensi memicu kemarahan rakyat dan menyulut konflik terbuka antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat. Apalagi, fakta menunjukan saat Ahok berkuasa, Kemendagri dan Istana begitu mesra serta bertindak semaunya. Namun kini berbeda perlakuan kepada Anies Baswedan.
“Upaya diskriminasi tersebut harus direspon secara serius. Mengingat TGUPP bentukan gubernur terpilih sesuai prosedur, transparan dan legal. Anies Baswedan dengan otoritas yang dimilikinya harus berani melakukan perlawanan. Tidak boleh seenaknya dikerdilkan dan dilecehkan begitu saja oleh Kemendagri,” tutupnya. [ian]
Kamis, 01 Maret 2018 | 13:59
Kamis, 01 Maret 2018 | 13:54
Kamis, 01 Maret 2018 | 13:49
Kamis, 01 Maret 2018 | 13:45
Kamis, 01 Maret 2018 | 13:32
Kamis, 01 Maret 2018 | 13:25
Kamis, 01 Maret 2018 | 13:22
Kamis, 01 Maret 2018 | 13:18
Kamis, 01 Maret 2018 | 13:03
Kamis, 01 Maret 2018 | 12:58
Selengkapnya
