Hanura

Kepolisian Kok Hanya Merespons 465 Laporan

1.000 Keluhan Masyarakat Masuk Kompolnas

Bongkar  SABTU, 06 NOVEMBER 2010 , 07:01:00 WIB

Kepolisian Kok Hanya Merespons 465 Laporan
RMOL. Tidak hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman saja yang memberikan catatan kritis terhadap kinerja Kepolisian. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga demikian.

Catatan kritis Kompolnas bersumber dari keluhan masya­rakat. Sepanjang Januari-Septem­ber 2010 Kompolnas menam­pung 1.199 keluhan terhadap enam satuan fungsi Polri. Rinciannya 1.106 saran dan keluhan masyarakat dialamatkan ke satuan Reserse, Samapta 14 Lantas 14, Intelijen 2, Binamitra 3, lain-lain se­banyak 60 keluhan.       

Dari jumlah tersebut yang dikirimkan Kompolnas ke Polri 928 keluhan, itupuni yang dijawab 465 keluhan. Bentuk tindaklanjutnya dari Polri 130 diproses, 309 tidak terbukti, 26 keluhan terbukti. Sisanya 463 dicuekin.

Sedangkan instansi yang dilaporkan masyarakat pada triwulan III tahun 2010 Ke Ombudsman, Polri menempati uru­tan yang kedua setelah in­stansi pemerintah daerah.

Sekretaris Kompolnas Adnan Pandupraja menjelaskan, tidak semua keluhan masyarakat yang diterima lembaganya disam­pai­kan kepolisian, karena banyak yang tidak memenuhi kriteria.

“Tidak semua keluhan. Misal­nya ada yang menge­luhkan soal pro­ses di pengadilan, padahal itu sudah bukan urusannya po­lisi lagi,” katanya saat di­hu­bung­i Rakyat Merdeka, belum lama ini.

Dijelaskan, semua keluhan masyarakat terhadap kinerja kepolisian seluruhnya ditam­pung menjadi satu di Mabes Polri, untuk ditelaah substansinya.

“Saya melihat angka-angka itu menunjukan perlunya dila­ku­kan reformasi di tubuh Polri, salah satunya di peraturan perundang-undangan,” ucapnya.

Saat ditanya apakah keluhan tersebut sudah disampaikan kepada Kapolri, Adnan mene­gaskan, hal itu belum dilakukan “Ada rencana, tapi belum ditentukan waktunya,” ujarnya.

Asisten Bidang Informasi dan Komunikasi Ombudsman, Patnuadji A Indrarto mengata­kan, koordinasi antara lemba­ganya dengan Kom­polnas lebih fokus pada penga­duan masya­rakat kepada Polri.

“Pada dasarnya Kompolnas dan KON selalu berkoordinasi, khususnya yang  terkait laporan kepada Polisi. Tapi fokus Ombudsman hanya pada pe­laya­nan publik saja, karena ma­sing-masing sudah ada ke­wenangannya sendiri,” katanya.

Menurut Aji, pengaduan masyarakat tentang Kepolisian ke lembaganya kebanyakan terkait proses hukum yang dinilai berlarut-larut.

Tapi, kata dia, meski Kepo­lisian merupakan salah satu lembaga yang banyak diadukan masyarakat, Korps Baju Cokelat itu lembaga yang paling tinggi merespon semua pengaduan itu. “Polri lembaga yang paling responsif, mungkin itu juga membuat tingkat pengaduannya lebih kecil dari Pemda,” ujarnya.

Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri, Marwoto Soeto menilai, pengaduan ma­syarakat terhadap lembaganya ke Kompolnas merupakan ben­tuk kontrol dan koreksi yang me­macu peningkatan kinerja. “Itu kan tandanya masyarakat mencintai institusi Kepolisian dan berharap menjadi lebih baik lagi,” katanya, kemarin

Marwoto tak membantah kalau memang ada oknum-ok­num yang tidak bertang­gung­jawab di dalam institusinya yang menyalahgunakan wewe­nang, sehingga memperburuk citra korpsnya.

Makanya Marwoto tak heran, kalau masyarakat banyak yang memberikan laporan pengaduan terhadap institusinya. Menurut­nya  Kapolri telah meminta ke­pada seluruh jajaran di Ke­polisian untuk lebih mem­perhatikan masalah pelayanan terhadap masyarakat, dengan cara menerima setiap laporan, dan sesegera mungkin dilanjuti.

“Semua laporan yang masuk pasti akan kita tindak lanjuti, karena pengaduan itu sama saja dengan saran bagi kami,” ucapnya.

“Cuma Jadi Komisi Rekomendasi”
Jhonson Panjaitan, Penasihat IPW

PENASiHAT  Indo­nesia Police Watch, Jhonson Pan­jaitan mengaku, tak heran dengan banyaknya pengaduan masya­rakat pengenai pela­yanan yang dilakukan Ke­polisian di Kom­polnas, karena selama ini pe­ngawasannya masih lemah.

Dikatakan, buruknya pela­yanan yang diberikan Kepoli­sian ke­pada masyarakat meru­pakan pekerjaan rumah yang sangat berat bagi Timur Pradopo sebagai Kapolri yang baru.

Menurutnya, pemerintah per­lu segera melakukan refor­masi ditubuh Kepolisian. Ia menilai, yang menjadi penye­bab utama buruknya pela­yanan masyrakat di Kepolisian adalah karena lemahnya kon­trol dari eksternal, dalam hal ini Kompolnas.

“Sekarang Kompolnas sama sekali nggak berperan dalam memperbaiki kinerja Kepo­lisian. Kompolnas cuma men­jadi komisi rekomendasi. Disi­nilah peran serta semua lapisan masyarakat dan media massa sangat diper­lukan,” tegasnya.

Polri Belum Optimal...
Tjatur Sapto Edy, Wakil Ketua Komisi III DPR

Wakil Ketua Komisi III DPR, Tjatur Sapto Edy mengatakan, kepolisian belum bisa menjalan­kan fungsinya sebagai pelayan ma­syarakat dengan baik, ma­ka­nya peningkatan mutunya men­jadi tanggung jawab Kapolri yang baru, Timur Pradopo.

“Itulah yang kita tanyakan ke Pak Timur Pradopo saat fit and proper test dengan DPR. Ma­salah pelayanan publik itu kita jadikan catatan tersendiri, dan akan menjadi PR-nya sebagai Kapolri yang baru,” katanya, kemarin.

Politisi PAN ini menjelaskan, tugas aparat Kepolisian itu ada tiga, yaitu menjaga kantibmas (ketertiban masyarakat), pene­gakan hukum, dan pelayanan se­kaligus pengayom masyarakat. Ketiga fungsi ini adalah tolok ukur keberhasilan kinerja lem­baga tersebut.

 Tjatur mengungkapkan, selain pelayanan umum kepada ma­syarakat, lembaganya juga te­lah meminta Kapolri untuk mem­prioritaskan penun­tasan kasus-kasus besar, seperti pen­cucian uang, illegal logging, dan illegal fishing.

“Kita sudah menetapkan 10 tugas prioritas yang harus dise­lesaikan  Kapolri baru. Nanti saat 100 hari pertama, kita akan eva­luasi hasilnya. Jadi tunggu saja,” pintanya.   [RM]


Komentar Pembaca
Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Pemerintah Mau Amputasi KPK?

Pemerintah Mau Amputasi KPK?

, 11 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Potensi Korupsi Proyek Infrastruktur

Potensi Korupsi Proyek Infrastruktur

, 11 DESEMBER 2018 , 03:08:00

Award Untuk Raja Dangdut

Award Untuk Raja Dangdut

, 13 DESEMBER 2018 , 00:36:00

Surat Suara Pemilu 2019

Surat Suara Pemilu 2019

, 12 DESEMBER 2018 , 00:32:00