Hanura

Aktivis Mahasiswa Pertanyakan Pemerintah Sudah Berbuat Apa

Soal Kesejahteraan Rakyat

Bongkar  SELASA, 31 DESEMBER 2013 , 09:34:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Aktivis Mahasiswa Pertanyakan Pemerintah Sudah Berbuat Apa

ilustrasi

RMOL. Menyikapi berakhirnya tahun 2013, sejumlah aktivis mahasiswa mempertanyakan pencapaian pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam setahun terakhir. Mereka menilai pemerintah telah gagal mensejahterakan rakyat dan semakin menyengsarakan rakyat.

Puluhan aktivis mahasiswa yang berasal dari Universitas Indonesia (UI) ini mendatangi Istana Negara, pukul 13.30 WIB kemarin. Mereka mengatakan hampir sepuluh tahun pemerintahan SBY-Boediono nyaris tidak ada pencapaian pembangunan yang bermanfaat untuk rakyat. Dalam spanduk yang dibawanya mereka menuliskan ‘Mahasiswa Menggugat, Hampir 10 Tahun Pemerintah Sudah Berbuat Apa?’ dan ‘Mahasiswa Menuntut; Nasionalisasi Blok Mahakam, Sediakan Pendidikan Murah dan Berkualitas, Turunkan Harga Bahan Pangan, dan Berantas Koruptor’.

Melalui pengeras suara seorang orator mengatakan, kekayaan alam Indonesia ternyata tidak dapat dinikmati sebagian besar rakyat Indonesia. “Hanya satu persen rakyat yang dapat mengeyam pendidikan tinggi, keringat rakyat malah dinikmati segelintir pihak dan bangsa asing,” teriaknya.

Para mahasiswa mengecam pemerintah yang seolah nyaman dengan penderitaan-penderitaan yang dialamai rakyat. “Masih ada rakyat yang kelaparan, sementara pemerintah dengan nyamannya masih bisa menikmati uang rakyat, untuk itu kami hadir disini menyampaikan kritik sosial terhadap presiden yang tidak jelas kinerjanya,” katanya.

Dalam aksi teatrikalnya, para mahasiswa menggelar sejumlah hasil pertanian seperti cabe, tomat, sayur-sayuran, dan lainnya. “Hasil keringat petani Indonesia ini dibiarkan membusuk karena pemerintah lebih suka mengimpor dan tidak pernah berpihak kepada petani,” ujar orator aksi.

Dalam teatrikal, digambarkan pemerintah sibuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia ini aman, nyaman, dan sejahtera. Sementara penderitaan rakyat seperti, kemiskinan, pendidikan mahal, dan sulitnya lapangan kerja seolah bukan menjadi perhatian pemerintah.

Koordinator aksi, Ridwan, dalam rilisnya menyatakan walau sudah memerintah selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden SBY masih banyak kekurangan yang tidak kunjung diperbaiki. “Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa salah satu cita-cita dan kewajiban bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk itu diperlukan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, tapi sekarang ini kami melihat pendidikan itu sebagai barang mewah,” jelasnya.

Setiap tahun biaya pendidikan terus meningkat, akibatnya hanya orang kaya yang bisa menikmati pendidikan yang berkualitas. “Kami mendesak pemerintah untuk memberikan pendidikan yang terjangkau, merata, dan berkualitas agar dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.

Selain itu, dia melihat korupsi masih mengakar di Indoneisa. Banyaknya koruptor yang tertangkap, lanjutnya, bukan merupakan prestasi melainkan suatu bukti bahwa Indonesia sedang mengalami krisis integritas. “Korupsi telah melunturkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, merusak stabilitas keuangan negara, dan melemahkan demokrasi,” katanya.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Patriot Muslim mengaku, dia beserta rekan-rekannya mendatangi Istana Negara pada hari libur ini karena merasa ada yang tidak beres dengan pemerintahan yang berkuasa saat ini. “Kami datang sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim gagal, selama ini kami terus memberikan perlawanan yang konsisten,” katanya.

Dia mengatakan agar Presiden SBY berhati-hati dalam mengambil kebijakan. “Hati-hati pak presiden, impor pangan hanya merugikan petani kita, sementara korupsi terus merajalela, banyak gubernur dan bupati bahkan seluruh parpol terlibat dalam yang namanya korupsi,” tegasnya.

Dia mengaku kecewa dengan banyaknya aparat kepolisian yang berjaga ketimbang para demonstran. “Jumlah kita kalah dengan polisi, kita seolah sedang mengganggu ketertiban umum sehingga perlu dijaga sedemikian ketatnya,” keluhnya.

Tidak Didampingi Penerjemah, Wilfrida Kebingungan

Sidang Wilfrida Digelar Marathon

Sidang tuntutan mati terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Wilfrida Soik yang digelar di Malaysia hari Minggu (29/12), lalu, cukup memprihatinkan. Selama menjalani persidangan, Wilfrida tidak didampingi penerjemah yang seharusnya menjadi hak TKI asal Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.

Sidang dipimpin oleh Hakim YA Dato Azmad Zaidi bin Ibrahim, dan dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Puan Julia Ibrahim. Sementara Wilfrida, didampingi team lawyer Raftfizi & Rao dan Shafee & Co. Sidang juga dipantau oleh Komisi HAM Malaysia SUHAKAM.

Aktivis Migrant Care Malaysia, Alex Ong yang menghadiri sidang tersebut menceritakan, hingga sidang berakhir sekitar 12.40 Waktu Malaysia, selama persidangan Wilfrida tetap tidak didampingi penterjemah yang seharusnya menjadi hak TKI, agar bisa memahami alur persidangan.

“Kondisi ini tentu patut disesalkan. Karena seharusnya Wilfrida harus memahami benar proses persidangan, agar dia bisa memberikan keterangan secara benar sesuai dengan pemahamannya,” kata Alex dalam keterangan tertulis yang diterima Rakyat Merdeka, kemarin.

Alex menjelaskan, dalam sidang kali ini, hakim mengabulkan affidavit atau permohonan keterangan kepada hakim atas uraian bukti dan kesaksian dalam persidangan sebelumnya. Menurut team lawyer Wilfrida, keterangan bukti dan saksi yang diajukan jaksa penuntut umum sumir dan tanpa dukungan fakta yang akurat.

“Seperti saat polisi memeriksa Wilfrida, kondisi secara fisik sebenarnya tidak memenuhi syarat. Karena saat itu Wilfrida merasa sangat tertekan secara psikis dan kondisi fisik melemah karena berbulan-bulan tidak bisa tidur saat dipenjara,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam posisi seperti ini, seharusnya tim lawyer Wilfrida bisa mengajukan saksi para pihak yang merekrut dan menempatkan Wilfrida ke Malaysia untuk mengungkap fakta adanya praktek perdagangan manusia.

Untuk itu, Migrant Care mendesak agar ada keseriusan dari pihak pemerintah Indonesia dan team lawyer Wilfrida. Untuk meminta dan memastikan Wilfrida mendapatkan hak penterjemah selama masa persidangan. “Pemerintah Indonesia dan team lawyer Wilfrida juga seharusnya terbuka menerima masukan-masukan dari berbagai pihak (masyarakat sipil, akademisi, Komnas HAM dan Komnas Perempuan)  untuk mengumpulkan bukti-bukti dan argumen yang meyakinkan agar bisa membebaskan Wilfrida dari vonis hukuman mati,” tegasnya.

Sidang kali ini memutuskan perawatan dan pemeriksaan kesehatan Wilfrida di RS Permai Johor Bahru diperpanjang selama 10 hari per tanggal 29 Desember 2013. Selain itu, akan dilakukan pemeriksaan crosscheck forensik kejiwaan yang akan dilakukan ke keluarga Wilfrida Soik pada awal bulan Januari 2014.

Hakim juga mengabulkan pemeriksaan ulang saksi-saksi kunci yang diharapkan bisa menjadi kesaksian yang meringankan Wilfrida untuk mengungkap fakta bahwa Wilfrida masih berusia anak-anak (dibawah 18 tahun) dan korban perdagangan manusia.

Sidang selanjutnya akan dilangsungkan secara marathon di sepanjang bulan Januari 2014 tepatnya pada tanggal 12, 19, 27 dan 30 Januari 2014. Masa persidangan tersebut akan diisi dengan pemeriksaan saksi-saksi (terutama 7 saksi kunci) dan pemeriksaan hasil diagnosa forensik psikis dan orientasi ke keluarga Wilfrida.

Anggota Komisi IX Rieke Dyah Pitaloka, meminta pemerintah untuk menyediakan penterjemah yang selalu mendampingi Wilfrida selama masa persidangan. Sehingga Wilfrida dapat mengikuti dan memahami isi persidangan karena merupakan hak bagi Wilfrida.

“Kami meminta semua perwakilan pemerintah terlibat aktif dan memantau perkembangan kasus Wilfrida. Save Wilfrida, Save Indonesia,” cetusnya.

Aktivis Heran & Menyalahkan
Keppres Patrialis Dibanding

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap tidak konsisten dengan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Presiden (Kepres) tentang pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi.

Atas sikap tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi (KMSSMK) meminta presiden untuk membatalkan bandingnya di PTUN. “Presiden tidak sinkron dalam sikapnya melakukan pembenahan di MK. Dia harus bertindak sesuai dengan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) yang sudah jadi Undang Undang,” kata perwakilan Koalisi Alvon Kurnia Palma di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, kemarin.

Menurut Alvon, Presiden SBY seringkali terlambat, bahkan cenderung tidak mempunyai solusi dalam menyikapi suatu permasalahan. Salah satunya, dalam mengajukan banding atas putusan PTUN, kata Alfon, banding ini sebagai langkah takut Kepala Negara. “Ini kali kedua Presiden gamang, cenderung takut untuk melakukan tindakan berani (menerima PTUN),” ujarnya.

Dia mencontohkan sikap presdien gamang, terkait pelantikan Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih. “Hambit Bintih saja tidak berani dan terkesan tidak punya sikap, justru menyerahkan pada Kemendagri. Dia sendiri tidak punya solusi,” katanya.

Juru bicara koalisi, Feri Ansari menyatakan, sikap presiden untuk mempertahannkan hakim konstitusi yang berasal dari partai politik perlu dipertanyakan. Menurutnya, presiden seperti mempertahankan hakim untuk kebutuhan pemilu nanti.

“Ada dugaan memaksakan orang-orang tertentu yang pro terhadap pemerintah untuk duduk di kursi MK, yang nantinya bisa untuk kebutuhan pemilu 2014 nanti,” ujarnya.

Perwakilan tim advokasi koalisi, Bahrain menambahkan, bahwa tindakan presiden dalam mengajukan banding ke PTUN tersebut adalah langkah kontradiktif dengan Perpu No 1 tahun 2013 tentang perubahan Kedua Undang-Undang (UU) MK yang mengatur batas minimal tujuh tahun calon hakim konstitusi yang berasal dari partai politik untuk menjadi hakim konstitusi.

“Jika presiden masih bersikeras untuk mempertahankan orang-orang partai politik tanpa melalui proses transparan dan partisipatif, patut diduga hal tersebut berkaitan dengan kepentingannya dalam pemilu 2014,” ujar Bahrain.

Dia meminta presiden untuk menarik akta banding yang telah diajukannya dalam tenggang waktu yang diatur oleh undang-undang.

Tahun Depan Gerakan Buruh Lebih Agresif

Refleksi Akhir Tahun

Masifnya gerakan buruh yang berlangsung sepanjang 2013 menjadi pertanda bahwa gerakan buruh sangat aktif dalam menuntut perubahan. Pada 2014 mendatang, gerakan buruh diprediksi bakal lebih aktif terutama dalam memperjuangkan hak-hak rakyat atas kesejahteraan.

Dalam refleksi akhir tahun 2013, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, sepanjang tahun ini gerakan buruh fokus mengusung isu perbaikan upah, penghapusan sistem kerja outsourcing, dan menuntut implementasi jaminan kesehatan.

“Dalam isu upah, buruh berhasil memberikan tekanan kepada pemerinah dan pengusaha agar politik upah murah bisa segera ditinggalkan,” katanya di Jakarta, kemarin.

Isu upah merupakan isu perburuhan yang paling kuat sepanjang 2013, hal ini ditandai dengan mogok nasional yang dilaksanakan serentak di 17 provinsi pada akhir Oktober lalu.

Dia menyebutkan, saat ini banyak pengusaha hitam yang terus berupaya melanggengkan politik upah murah. “Pengusaha hitam itu adalah pengusaha yang membayar pekerjanya dengan upah murah, menggunakan tenaga outsourcing, dan tidak memberikan fasilitas jaminan kesehatan kepada para pekerjanya,” terangnya.

Dia menyebutkan saat ini pengusaha hitam tersebut banyak yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. “Makanya di 2014 nanti gerakan buruh akan sangat aktif, kalau perlu kita adakan mogok jelang pemilu,” katanya.

Menyikapi kekerasan terhadap buruh tersebut, koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengatakan tahun 2013 banyak terjadi masalah perburuhan dan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi.
 
“Soal perburuhan beberapa kasus yang muncul, di KontraS kami banyak menangani permasalahan buruh informal seperti pada kasus buruh kuali di Tangerang,” katanya.

Pada industri-industri informal, masih sering ditemukan pekerja dibawa umur, fasilitas dan keselamatan kerja yang minim, serta upah yang tidak layak. Dia menilai masih banyak kualitas hidup para buruh yang tidak memenuhi standar kelayakan. ***


Komentar Pembaca
BENANG MERAH (EPS.162): Pilpres Atau Adu Jangkrik?
Grace Natalie Dilaporkan Ke Bareskrim Polri

Grace Natalie Dilaporkan Ke Bareskrim Polri

, 16 NOVEMBER 2018 , 15:00:00

Kompetisi Peradilan Semu Anti Korupsi

Kompetisi Peradilan Semu Anti Korupsi

, 16 NOVEMBER 2018 , 14:17:00

Cawapres Penghina Tunanetra

Cawapres Penghina Tunanetra

, 14 NOVEMBER 2018 , 11:49:00

Prabowo Subianto Kunjungi Anwar Ibrahim

Prabowo Subianto Kunjungi Anwar Ibrahim

, 15 NOVEMBER 2018 , 10:58:00