Verified
Hanura

IPW Tantang Polri Gunakan UU Pencucian Uang Ke Anggotanya

Sanksi Internal Dinilai Kurangi Kepercayaan Masyarakat

Bongkar  SENIN, 19 MEI 2014 , 10:16:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

IPW Tantang Polri Gunakan UU Pencucian Uang Ke Anggotanya

Polri

RMOL. Polri mesti bersikap tegas demi membangun kepercayaan publik. Karena itu, Polri ditantang berani memproses hukum dan menerapkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jika ada oknum polisi  yang diduga terlibat dalam kasus suap.

”Polri harus serius bersih-bersih internal. Mereka harus berani bersikap tegas terhadap oknum polisi yang terlibat menerima suap. Sanksi pencopotan dan mutasi saja belum cukup,” ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, Jumat (16/5).

Neta mengusul agar  Mabes Polri sebaiknya menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) guna mengusut rekening oknum kedua perwira menengah kepolisian yang dimutasi itu. Selanjutnya, Polri bisa melakukan penyidikan dan memproses anggotanya hingga ke Pengadilan Tipikor.

”Masa’ dalam 12 jam Puput Melati yang istrinya Ustaz Guntur Bumi bisa langsung dijerat UU TPPU. Padahal, suaminya baru ditangkap Senin pagi.  Tapi, untuk kasus Dirlantas Polda Metro yang sudah tiga pekan lebih, atau kasus di Samsat Manyar Surabaya yang sudah sembilan hari tak satupun yang kena UU TPPU. Ini terkesan ada diskriminasi terhadap oknumnya,” papar Neta.

Menurut Neta, barang bukti untuk mengusut kasus itu sebenarnya sudah cukup. Misalnya, dalam kasus dugaan korupsi di Ditlantas Polda Metro Jaya ada pelaku yang tertangkap tangan dan membawa uang gratifikasi Rp 350 juta. Belum lagi, ada bukti percakapan di ponsel. Demikian pula untuk kasus Ditlantas Jatim.

”Selain ada pihak yang ditangkap tangan, ada pula  barang bukti berupa uang yang jumlahnya miliaran rupiah,” jelasnya. Neta mengingatkan, sanksi internal tidak akan membuat oknum polisi jera. Selain itu, sanksi internal hanya menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri. Karena itu, Polri mesti bersikap tegas demi membangun kepercayaan publik. ”Jadi tidak ada lagi dugaan pencopotan karena kurang setoran,” tandasnya.

Selanjutnya >

Komentar Pembaca
BENANG MERAH (EPS.159): Anies Terlalu Lama Sendiri
Densus 88 Tembak Dua Terduga Teroris Tanjung Balai
Usut Tuntas Kasus <i>Hoax</i>

Usut Tuntas Kasus Hoax

, 17 OKTOBER 2018 , 05:41:00

Pecahkan Kode Perempuan

Pecahkan Kode Perempuan

, 19 OKTOBER 2018 , 04:43:00

Baksos Untuk Sulteng Dan NTB

Baksos Untuk Sulteng Dan NTB

, 18 OKTOBER 2018 , 03:54:00