Dr. Joko Simpulkan Sadapan KPK Cocok dengan Suara Asli Akil Mochtar Cs

Kamis, 22 Mei 2014, 13:50 WIB | Laporan:

akil mochtar/net

RMOL. Dr. Joko Sarwono dihadirkan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi dan pencucian uang dengan terdakwa Akil Mochtar yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta (Kamis, 22/5).

Selain menjabat sebagai dosen fisika di ITB, Dr. Joko Sarwono juga merupakan ahli forensik suara digital. Dia bilang, penyidik KPK pernah memintanya untuk menganalisa enam sampel suara yang diberikan dalam bentuk data digital dan tersimpan di cakram digital.

Enam sampel itu adalah suara milik Akil, advokat Susi Tur Andayani, Tubagus Chaeri Wardhana Chasan alias Wawan, Amir Hamzah, Alming Aling, dan H. Kasmin. Dia juga mendapat data berupa rekaman percakapan telepon hasil sadapan, yang dia beri kode 'unknown' (tidak diketahui).

Dr. Joko menerangkan bahwa dari hasil analisanya didapat kesimpulan tingkat kecocokannya di atas 90 persen. Dia juga menila semua suara dalam rekaman sadapan dan contoh diucapkan oleh orang yang sama.

"Sampel yang kita periksa itu keenamnya di atas 80 persen. Komponen pitch masing-masing di atas 90 persen, dan formanya juga di atas 90 persen. Maka saya berkesimpulan sampel suara dan suara dalam rekaman intersepsi diucapkan oleh orang yang sama," ulas Dr. Joko.

Dalam melakukan analisa, dia menggunakan cara analisa suara memakai perangkat lunak khusus. Kata Dr. Joko indikator yang mesti dipenuhi dalam mencari kecocokan suara mencakup empat hal. Pertama, intonasi, emosi, dialek, dan frekuensi dasar manusia atau diistilahkan pitch. Sebab, lanjut dia, dalam dunia forensik akustik empat hal itu berfungsi layaknya sidik jari.

Menurutnya, cara-cara itu sudah sesuai dan bisa dipakai sebagai bukti dalam model persidangan dianut di Indonesia. Sebab, dia mengaku tidak mungkin menggunakan cara memperdengarkan sampel suara itu kepada beberapa pihak saja.

"Kalau itu kan menjadi subyektif. Lebih tepat digunakan kalau sistem persidangannya menganut sistem juri. Yang saya pakai adalah cara obyektif," terang dia.

Terakhir, Dr. Joko menambahkan dalam menganalisa dia juga menggunakan perangkat lunak khusus dan berbayar. "Program yang pergunakan sudah memiliki standar internasional dan memiliki panduan akademik," tandasnya. [ysa]
Tag:

Kolom Komentar


loading