Hanura

Buku Revolusi Pancasila, Panduan Bernegara

 JUM'AT, 07 AGUSTUS 2015 , 16:56:00 WIB | LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

Buku <i>Revolusi Pancasila</i>, Panduan Bernegara
RMOL. Cendekiawan Yudi Latif kembali meluncurkan buku dengan judul Reformasi Pancasila di Perpustakaan MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (7/8).

"Buku ini semacam cara untuk mengembalikan track yang dahulu telah dibuat oleh para pemikir bangsa. Dalam buku ini saya mengimpun kembali pemikiran-pemikiran yang diberikan para pendahulu seperti bung Hatta dan Soekarno," ungkap Yudi dalam kata sambutannya.

Reformasi Pancasila ini buku ketiga Yudi Latif tentang Pancasila. Dua sebelumnya adalah Negara Paripurna: historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila dan Mata Air Keteladanan, Pancasila dalam Perbuatan.

Yudi menjelaskan hingga saat ini belum ada satu buku yang membuat perubahan teori-teori revolusi berdasarkan Pancasila. Hal inilah yang membuatnya menulis buku yang berisi aplikasi dari revolusi Pancasila. Meski demikian, buku tersebut tidak berisikan cara untuk merevolusi Pancasila

Yudi juga menyinggung tentang reformasi mental yang didengungkan Presiden Soekarno. Menurut Yudi, revolusi mental Soekarno memiliki dasar dengan mengubah mental bangsa Indonesia melalui dasar pemikiran Pancasila.

"Bung Karno itu mengungkapkan revolusi mental dengan menggandeng Pancasila. Jadi revolusi mental dengan konsep Pancasila. Dan yang dianjurkan Jokowi, tidak tahu apakah revolusi mental dengan mental borjuis atau merevolusi mental dengan kapitalis. Jadi tidak tahu basic dari mengubah mental kita dengan apa," ungkap Yudi.

Lebih lanjut, Yudi juga menjelaskan nilai yang ada di dalam bukunya adalah mengadakan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Yudi menilai, hal buruk yang terus diulang dari pergantian pemerintah adalah mengubah kembali arah pembangunan yang telah dibuat dari pemerintahan sebelumnya.

"Kenapa GBHN itu penting. Karena di dalam GBHN terdapat pemikiran yang berbeda-beda. Dan hal ini untuk mengurangi kepentingan pemodal untuk menguasai dan mendikte pembangunan kita," pungkas Yudi. [zul]

Komentar Pembaca
Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Pemerintah Mau Amputasi KPK?

Pemerintah Mau Amputasi KPK?

, 11 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Potensi Korupsi Proyek Infrastruktur

Potensi Korupsi Proyek Infrastruktur

, 11 DESEMBER 2018 , 03:08:00

Award Untuk Raja Dangdut

Award Untuk Raja Dangdut

, 13 DESEMBER 2018 , 00:36:00

Surat Suara Pemilu 2019

Surat Suara Pemilu 2019

, 12 DESEMBER 2018 , 00:32:00