Dr. H. Oesman Sapta

Ingat, KPK Bukanlah Lembaga Tunggal Pemberantasan Korupsi

PSHK Suruh Pemerintah Baca Lagi Undang-undang

Bongkar  SENIN, 01 FEBRUARI 2016 , 09:21:00 WIB

Ingat, KPK Bukanlah Lembaga Tunggal Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

RMOL. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menolak wacana pemerintah menjadikan KPK sebagai lembaga tunggal pemberantasan korupsi. Mereka menilai langkah tersebut bukanlah solusi untuk memperkuat KPK. Ter­lebih lagi UU KPK mengamanatkan KPK untuk melaku­kan koordinasi dan supervisi dengan lembaga negara lainnya dalam upaya pemberantasan korupsi.

Direktur advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri, men­desak pemerintah menarik kem­bali wacana untuk menjadikan KPK sebagai lembaga tunggal pemberantasan korupsi.

Menurutnya, wacana tersebut tidak sesuai dengan latar bela­kang dibentuknya KPK. "KPK dibentuk bukan untuk mengam­bil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya," kata Ronald.

Dia menjelaskan, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan peran KPK se­bagai pendorong agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Alasan pe­merintah untuk menjadikan KPK sebagai lembaga tunggal, karena adanya tumpang tindih kewenangan dalam pember­antasan korupsi dinilai tidak relevan.

"UU KPK telah mengatur secara jelas batas tugas dan ke­wenangan KPK dengan aparat penegak hukum yang lain, ter­masuk kapan terjadi pengam­bilalihan perkara oleh KPK," ujarnya.

Namun beberapa kasus koru­psi justru seolah-olah mencu­atkan masalah tumpang tindih kewenangan antara KPK dengan institusi penegak hukum lain.

Dia menegaskan, menjadikan KPKsebagai lembaga tunggal pemberantasan korupsi tidak sama dengan upaya penguatan KPK. Upaya pemerintah dalam penguatan KPK seharusnya ditunjukkan ketika dilakukan kriminalisasi kepada komisioner dan pendukung KPK periode sebelumnya, yang kasusnya be­lum usai sampai sekarang.

"Pemerintah juga seharusnya tidak diam ketika revisi UU KPK yang bernuansa pelemahan KPK masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2016," tekannya.

PSHK, lanjut Ronald, meng­ingatkan agar pemerintah turut serta dalam penguatan kewenan­gan KPK dalam melaksanakan tugas koordinasi dan supervisi. Tugas pemberantasan korupsi oleh KPK tidak terbatas pada penindakan dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana ko­rupsi. Pasal 6 UU KPK menye­butkan KPK juga memiliki tugas untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, monitor penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi dan supervisi den­gan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tin­dak pidana korupsi.

Pihaknya mencatat, pelak­sanaan tugas koordinasi dan supervisi oleh KPK dengan lembaga penegak hukum lain telah berjalan. Hingga akhir 2014, sebanyak 1184 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterima KPK dari ke­polisian dan kejaksan. Selain itu, pencegahan dengan pendidikan, sosialisasi, dan kampanye anti-korupsi juga terus digencarkan oleh KPK.

"Pelaksanaan tugas dan ke­wenangan KPK tersebut masih dapat dioptimalkan lagi dengan dukungan dari pemerintah," terang Ronald.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang me­nyambut baik usulan agar KPK menjadi satu-satunya lembaga yang menangani perkara koru­psi. Menurutnya, KPK siap jika nantinya UU KPK direvisi seh­ingga mengatur demikian.

"Kalau memang KPK ambil alih, polisi dan jaksa fokus di luar korupsi, itu ide bagus dan KPK siap," ujarnya.

Dia mengakui, masih perlu pembahasan panjang jika ingin menjadikan KPK sebagai lemba­ga satu-satunya yang menangani korupsi. Apalagi dalam KUHP tidak diatur bahwa KPK bisa menjadi lembaga tunggal dalam penanganan korupsi. Begitu pun dalam poin revisi UU KPK.

"Ada banyak syarat yang harus dicukupi lebih dahulu, antara lain sumber daya manusia KPK," katanya

Sebelumnya, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, mengatakan pihaknya tengah mengkaji kemungki­nan KPK sebagai satu-satunya lembaga yang berkewenangan menangani kasus korupsi.

"Ini merupakan hasil diskusi para pegiat antikorupsi dengan staf presiden. Kami melihat benturan yang menghadang KPK belakangan karena konflik pembagian wewenang dengan kepolisian dan kejaksaan," ka­tanya. ***


Komentar Pembaca
Ani Yudhoyono Dijaga SBY Dan Cucu

Ani Yudhoyono Dijaga SBY Dan Cucu

, 16 FEBRUARI 2019 , 21:00:00

BENANG MERAH (EPS.167): Tak Seirama Di Kubu Petahana
Tertawa Usai Diperiksa KPK

Tertawa Usai Diperiksa KPK

, 15 FEBRUARI 2019 , 02:52:00

Jumatan Di Kauman

Jumatan Di Kauman

, 15 FEBRUARI 2019 , 13:45:00

Beredar CCTV Detik-detik Ledakan Di Dekat Arena Debat Capres
Golkar: Nasdem Lepas Tangan Di <i>Injury Time</i>

Golkar: Nasdem Lepas Tangan Di Injury Time

Politik15 Februari 2019 10:37

Rizal Ramli: Mohon Maaf Pak Jokowi, Anda Tidak Kredibel
Jokowi Ulas Latar Iriana Dan Cucu, Korsa: Pilihan Warga Muhammadiyah Tidak Berubah
Beban Berat Jokowi Menghadapi Debat Kedua

Beban Berat Jokowi Menghadapi Debat Kedua

Hersu Corner17 Februari 2019 15:54

AI Di Ngawi

AI Di Ngawi

Dahlan Iskan18 Februari 2019 05:00

Ahmad Dhani Dikebut, Apa Kabar Kasus Pengeroyokan Yang Diduga Dilakukan Herman Hery?
Milenial Safety Road Di Bali Raih Rekor MURI

Milenial Safety Road Di Bali Raih Rekor MURI

Nusantara18 Februari 2019 05:50

Swasembada Dan Capaian Pertanian Indonesia
AI Di Ngawi

AI Di Ngawi

Dahlan Iskan18 Februari 2019 05:00

Terindikasi Kecurangan, BPN Evaluasi Dengan KPU
Catatan Pejalan

Catatan Pejalan

Rumah Kaca18 Februari 2019 03:20