Dr. H. Oesman Sapta

Ketua BPK Di Ujung Tanduk

Tak Laporkan Asetnya Di Luar Negeri

 JUM'AT, 15 APRIL 2016 , 09:11:00 WIB

Ketua BPK Di Ujung Tanduk

Harry Azhar Azis:net

RMOL. Gara-gara namanya masuk Panama Papers, posisi Ketua BPK Harry Azhar Azis seperti di ujung tanduk. Banyak pihak yang mendorong agar eks politisi Golkar ini mundur dari jabatannya. Demi mengklirkan namanya, kemarin, Harry Azhar bertemu Presiden Jokowi melaporkan hal ini.

Berdasarkan dokumen Panama Papers, Harry diketahui memiliki perusahaan offshore yang bernama Sheng Yue International Limited, perusahaan cangkang di British Virgin Islands (BVI).

Harry mendirikan perusahaan itu Februari 2010 melalui P&B Services Limited. Saat itu Harry masih menjabat sebagai Ketua Banggar DPR dan politisi Golkar. Pada 28 Oktober 2014, Harry dilantik menjadi ketua BPK. Dia pun kemudian membuat laporan harta kekayaannya ke KPK. Tapi, aset perusahaan ini tidak ikut dicantumkan. Inilah yang membuat banyak pihak curiga, perusahaan ini digunakan sebagai akal-akalan menghindari pajak.

Usai bertemu Presiden Jokowi untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap pemerintah, Harry kembali mengklarifikasi hal ini. "Saya sudah laporkan ke Presiden tadi. Saya katakan bahwa itu sudah saya laporkan ke Dirjen Pajak," ucapnya.

Harry mengklaim, Presiden Jokowi tak mempermasalahkan hal itu. Sebab, tak ada kerugian negara yang ditimbulkan. "Selanjutnya terserah Presiden, kalau tidak ada kerugian negara ya tidak apa-apa," cetusnya.

Seskab Pramono Anung membenarkan Harry memang lapor Presiden. Tapi, kata Pramono, Presiden hanya mendengarkan.

"Presiden mendengarkan itu. Nah, mengenai bagaimana dan apa, kan tentunya Pak Ketua BPK sendiri yang tahu," ucapnya di Istana Kepresidenan, kemarin.

Sebelumnya, pada awal-awal Panama Papers bocor, Harry membantah punya perusahaan cangkang. Berapa hari kemudian dia sedikit menambahkan: sepanjang dia mengisi kursi direktur Sheng Yue tak ada transaksi perusahaan sama sekali.

Terus dikait-kaitkan dengan daftar orang yang diduga ingin bebas dari pungutan pajak, rupanya bikin Harry kesal. Rabu lalu, dia menumpahkan kekesalannya. "Apakah Panama Papers itu salah? Saya tidak bersalah," kata Harry dengan nada tinggi usai Sidang Paripurna Luar Biasa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Ketika ditanya apakah BPK akan memeriksa skandal Panama Papers, Harry mengatakan, "Tanya ke Dirjen Pajak. Panama Papers bukan kerugian negara. Transaksi nol."

Dia juga menepis anggapan yang menyebut mendirikan perusahaan cangkang untuk menghindari pajak. "Kalau saya menghindari pajak, pasti ada transaksi. Semenjak saya mendirikan, perusahaan itu tidak ada transaksi. Perusahaan itu bukan milik saya lagi," ungkapnya sambil menegaskan bahwa perusahaan itu kini dimiliki anaknya.

Pakar hukum pencucian uang Universitas Trisakti Yenti Garnasih menyatakan, boleh saja Harry mengaku perusahaan itu sudah dilimpahkan ke anaknya. Tapi, hal itu tetap harus ditelusuri. Harus dicari tahu, apakah pada 2010 Harry melaporkan hartanya tersebut ke KPK atau tidak. "Kan waktu itu dia juga sebagai penyelenggaran negara yang punya keharusan melaporkan hartanya," terang Yenti, tadi malam.

Yenti tidak menyimpulkan Harry bersalah atau tidak. Dia hanya mencontohkan beberapa pejabat negara lain yang tersangkut Panama Papers akhirnya mundur. Dia pun meminta Harry mengambil langkah serupa.

"Tapi, di negeri kita susah mengharapkan ada pejabat mundur. Karena itu, aparat hukumnya mesti bergerak. Amerika saat ini sudah menelusuri dan melakukan penyelidikan terhadap nama-nama pejabat mereka yang masuk Panama Papers. Indonesia harusnya melakukan hal yang sama," jelasnya.

Yenti tidak memvonis, yang namanya tercantum dalam Panama Papers bersalah. Sebab, bisa saja harta yang disimpan di sana memang sah. Tapi tetap harus ditelusuri, karena menyangkut pontensi pajak negara yang hilang. "Jadi, tetap harus dilihat, pajaknya bagaimana. Apakah menyimpan itu untuk menghindari pajak," jelasnya.

Pemerhati kebijakan publik dari Akar Rumput Strategic Consulting Fajar Arif Budiman menyoroti hal ini dari sisi etika. Kata dia, perbuatan Harry itu jelas melanggar etik seorang pejabat negara.

"Dari aspek legal, sampai sekarang nama-nama yang masuk Panama Papers lebih clear. Tapi, dari aspek etika, jelas itu pelanggaran. Masa' pejabat negara sekelas ketua BPK menyimpan kekayaannya di negara lain," ucapnya, tadi malam.

Karena itu, dia mendesak Komite Etik BPK untuk mulai bekerja dan menyelidiki masalah ini. Komite harus mencari tahu Harry melanggar etik atau tidak. Kalau memang melanggar, maka Harry harus mundur. "Kalau memang melanggar etik, posisinya sebagai ketua BPK harus dipertimbangkan," tandasnya. ***


Komentar Pembaca
Ani Yudhoyono Dijaga SBY Dan Cucu

Ani Yudhoyono Dijaga SBY Dan Cucu

, 16 FEBRUARI 2019 , 21:00:00

BENANG MERAH (EPS.167): Tak Seirama Di Kubu Petahana
Tertawa Usai Diperiksa KPK

Tertawa Usai Diperiksa KPK

, 15 FEBRUARI 2019 , 02:52:00

Jumatan Di Kauman

Jumatan Di Kauman

, 15 FEBRUARI 2019 , 13:45:00

Beredar CCTV Detik-detik Ledakan Di Dekat Arena Debat Capres
Golkar: Nasdem Lepas Tangan Di <i>Injury Time</i>

Golkar: Nasdem Lepas Tangan Di Injury Time

Politik15 Februari 2019 10:37

Rizal Ramli: Mohon Maaf Pak Jokowi, Anda Tidak Kredibel
Jokowi Ulas Latar Iriana Dan Cucu, Korsa: Pilihan Warga Muhammadiyah Tidak Berubah
Beban Berat Jokowi Menghadapi Debat Kedua

Beban Berat Jokowi Menghadapi Debat Kedua

Hersu Corner17 Februari 2019 15:54

AI Di Ngawi

AI Di Ngawi

Dahlan Iskan18 Februari 2019 05:00

Ahmad Dhani Dikebut, Apa Kabar Kasus Pengeroyokan Yang Diduga Dilakukan Herman Hery?
Milenial Safety Road Di Bali Raih Rekor MURI

Milenial Safety Road Di Bali Raih Rekor MURI

Nusantara18 Februari 2019 05:50

Swasembada Dan Capaian Pertanian Indonesia
AI Di Ngawi

AI Di Ngawi

Dahlan Iskan18 Februari 2019 05:00

Terindikasi Kecurangan, BPN Evaluasi Dengan KPU
Catatan Pejalan

Catatan Pejalan

Rumah Kaca18 Februari 2019 03:20