Dr. H. Oesman Sapta

Utang

Intermestik  JUM'AT, 11 AGUSTUS 2017 , 04:42:00 WIB | OLEH: MUHAMMAD TAKDIR

Utang
Institute Development of Economics and Finance (INDEF) memberikan "lampu kuning" terhadap membengkaknya utang pemerintah Indonesia yang menembus Rp 3.672,33 triliun hingga Mei 2017.

Meskipun secara umum masih dianggap cukup sehat, tetapi catatan Bank Indonesia telah mengingatkan perlunya kewaspadaan resikonya terhadap perekonomian nasional.

Kita tentu tidak mengharapkan setback pembiayaan pembangunan seperti situasi utang nasional yang tidak dapat diselesaikan pada dasawarsa 1990-an kembali menghantam Indonesia.

Ketika itu, utang swasta menjadi beban yang sangat besar dan memaksa pemerintah untuk mengambil alih. Tidak heran jika saat ini, BI memberikan perhatian lebih besar pada kondisi dan perkembangan utang luar negeri sektor swasta.

Selain pengalaman pahit pada krisis moneter 1990-an, komunitas internasional sebenarnya tidak memiliki mekanisme penyelesaian utang global yang layak disebut modest sesuai kepentingan negara berkembang.

Kekosongan itu  membuat potensi terjadinya fragmentasi resolusi juridis dalam soal utang. Inkonsistensi dan unpredictibility penanganan utang individual negara menjadikan masa depan debt restructuring lebih sulit dan kompleks.

Bagi beberapa negara yang berada dalam situasi financial distress, pemberian kemudahan utang dimaksudkan mencegah mereka dari potensi default atau terjerat dalam situasi kritis yang memerlukan restrukturisasi utang.

Saat ini, para ahli banyak memperkirakan kemungkinan munculnya sejumlah sovereign debt crises di masa mendatang sebagai akibat level utang yang dimiliki negara, kerapuhan pemulihan ekonomi global serta kebijakan moneter yang tidak menopang agresi pasar.

Alasan mengapa debt restructuring mechanism (DRM) diperlukan karena sistem yang berlaku saat ini �" disebut oleh Joseph Stiglitz sebagai fragmented system, telah menimbulkan predatory practices yang semata-mata menguntungkan kreditor dengan bargaining power mereka dalam menyelesaikan setiap krisis utang yang muncul.Kelemahan sistemik ini yang mendasari digulirkannya gagasan DRM di tingkat global.

PBB telah menyusun sebuah dokumen berjudul "The Roadmap and Guide for Sovereign Debt Workouts" yang merekomendasikan langkah-langkah perbaikan terhadap upaya mencitptakan koherensi, efisiensi, dan keadilan proses restrukturisasi sovereign debt saat ini. Lima prinsip utama DRM mulai diperkenalkan untuk didiskusikan yakni legitimasi, impartiality, transparansi, good faith dan sustainability.

Sayangnya, usulan mekanisme itu nampaknya masih akan terganjal di tangan negara-negara maju. Padahal dunia memerlukan arbitrasi penyelesaian yang lebih independen. Saat ini, dunia harus menggerakkan langkah-langkah institusional dalam menyeimbangkan kembali sistem pengelolaan sovereign debt crises.

Kita sebaiknya belajar untuk tidak mengulang kekeliruan terdahulu kedua kalinya. Those who can’t learn from their mistakes in the past, are condemned to repeat it (twitter: @eMtedir).



Komentar Pembaca
Ani Yudhoyono Dijaga SBY Dan Cucu

Ani Yudhoyono Dijaga SBY Dan Cucu

, 16 FEBRUARI 2019 , 21:00:00

BENANG MERAH (EPS.167): Tak Seirama Di Kubu Petahana
Tertawa Usai Diperiksa KPK

Tertawa Usai Diperiksa KPK

, 15 FEBRUARI 2019 , 02:52:00

Jumatan Di Kauman

Jumatan Di Kauman

, 15 FEBRUARI 2019 , 13:45:00

Beredar CCTV Detik-detik Ledakan Di Dekat Arena Debat Capres
Golkar: Nasdem Lepas Tangan Di <i>Injury Time</i>

Golkar: Nasdem Lepas Tangan Di Injury Time

Politik15 Februari 2019 10:37

Rizal Ramli: Mohon Maaf Pak Jokowi, Anda Tidak Kredibel
Jokowi Ulas Latar Iriana Dan Cucu, Korsa: Pilihan Warga Muhammadiyah Tidak Berubah
Beban Berat Jokowi Menghadapi Debat Kedua

Beban Berat Jokowi Menghadapi Debat Kedua

Hersu Corner17 Februari 2019 15:54

AI Di Ngawi

AI Di Ngawi

Dahlan Iskan18 Februari 2019 05:00

Ahmad Dhani Dikebut, Apa Kabar Kasus Pengeroyokan Yang Diduga Dilakukan Herman Hery?
Milenial Safety Road Di Bali Raih Rekor MURI

Milenial Safety Road Di Bali Raih Rekor MURI

Nusantara18 Februari 2019 05:50

Swasembada Dan Capaian Pertanian Indonesia
AI Di Ngawi

AI Di Ngawi

Dahlan Iskan18 Februari 2019 05:00

Terindikasi Kecurangan, BPN Evaluasi Dengan KPU
Catatan Pejalan

Catatan Pejalan

Rumah Kaca18 Februari 2019 03:20