Hanura

Forum WTO Rugikan Petani

Keterlibatan Indonesia Kudu Dikaji Ulang

Bongkar  SABTU, 09 DESEMBER 2017 , 08:55:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Forum WTO Rugikan Petani

Foto/Net

RMOL. Serikat Petani Indonesia (SPI) menyebutkan, keterlibatan Indonesia dalam forum World Trade Organization (WTO) tidak bermanfaat buat petani. Banjir impor pangan hingga menguatnya korporasi pertanian malah me­nyebabkan petani makin miskin dan terpinggirkan.

Ketua Departemen Luar Negeri Badan Pelaksana Pusat (BPP) SPI, Zainal Arifin Fuad mengatakan, kedaulatan pangan mustahil tercapai bila Indonesia tetap menjadi anggota WTO dan terikat dengan rezim perjanjian perdagangan bebas lainnya.

Perjanjian dimaksud ada­lah seperti Free Trade Agreement (FTA), Economic Partnership Agreement (EPA), Comprehensive Economic Partnernership Agreement (CEPA), Masyarakat Ekonomi ASEAN, hingga Regional Comprehensip Partner ship Agreement (RCEP).

Menurutnya, ada lima alasan mengapa Indonesia harus meno­lak WTO. Pertama, selama 21 tahun berdiri, WTO telah gagal memenuhi tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara anggotanya. Kedua, perundingan WTO tidak demokratis. Ketiga, WTO men­gancam hak atas pangan.

"Keempat, WTO dan FTA, mengancam sektor pertanian; se­hingga WTO justru sebenarnya yang menghambat pembangu­nan, itu poin kelima," katanya di Jakarta.

Zainal mengingatkan, sudah sangat mendesak bagi pemer­intah Indonesia untuk meninjau kembali, bahkan menolak segala bentuk perjanjian perdagangan bebas, yang justru menghambat kepentingan nasional dalam mencapai kedaulatan pangan.

"Petani kecil butuh perlindun­gan, insentif dan pasar yang adil untuk kehidupan mereka. Hal ini tidak dimungkinkan dalam WTO, bahkan perjanjian perda­gangan bebas lain," sebutnya.

Zainal menyoroti sikap WTO yang memenangkan gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru terkait dengan kebijakan perlidungan proteksi Indonesia atas produk hortikultura, hewan dan produk-produknya. Gugatan jelas akan mempengaruhi ke­bijakan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan swasembada pangan dan daging.

"Kebijakan proteksi jelas menghambat dan melanggar aturan perdagangan bebas yang sudah disyaratkan oleh WTO yang mana Indonesia sudah menjadi anggotanya sejak tahun 1995. Demikian resiko yang harus dihadapi oleh Indonesia dan negara mana pun yang menerapkan aturan proteksi," terangnya.

Importasi, tambah Zainal, tidak hanya disebabkan ketidakcukupan jumlah produk dan juga terganggunya distribusi produk tersebut, namun juga karena adanya kewajiban untuk memberi ruang impor setelah negara terse­but menjadi anggota WTO.

"Produk impor akan bersa­ing dan menggeser produk-produk lokal, yang selanjutnya berdampak pada menurunnya kesejahteraan petani lokal," imbuhnya.

Sebelumnya, Appelate Body World Trade Organization (WTO) telah memutuskan pada 9 November 2017 bahwa tin­dakan Indonesia atas kebijakan pembatasan impor hortikultura, produk hewan dan turunannya tidak konsisten dengan aturan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)1994, khusus­nya terkait dengan Pasal 11 Ayat 1 mengenai general elimination quantitative restriction.

Direktur Perundingan Multirateral Kementerian Perdagangan, Jully P. Tambunan, mengatakan sebagai konsekuensiputusan tersebut maka terhi­tung mulai 22 November 2017 Indonesia harus mengimple­mentasikan kebijakan WTO. Artinya, 18 ketentuan yang dipermasalahkan harus sudah mulai diubah dengan diawali tahap reasonable period of time (RPT).

Pada tahapan tersebut, sam­bungnya, Indonesia akan mu­lai melakukan negoisasi den­gan Amerika Serikat (AS) dan Selandia Baru sebagai pihak yang menggugat ketentuan im­por Indonesia. "Kalau aturan Menteri akan kita sesuaikan dengan aturan WTO tetapi ka­lau Undang-Undang tidak bisa kita ubah jadi tetap bertahan," katanya.

Jully menjelaskan 18 keten­tuan yang digugat oleh AS dan Selandia Baru sebenarnya telah diubah seiring dengan proses persidangan yang saat itu masih berlangsung. Namun, sesuai hasil keputusan WTO maka Indonesia harus tetap menye­suaikan poin-poin yang dituduh oleh kedua negara tersebut.

Kendati demikian, dia me­nyatakan Indonesia tidak perlu khawatir akan serbuan impor produk hortikultura, hewan, dan hewani. Pasalnya, masih ban­yak instrumen lain yang dapat digunakan untuk membendung masuknya komoditas tersebut ke dalam negeri. ***

Komentar Pembaca
#KataRakyat: Ulama Berpolitik, Emangnya Ngaruh?
Eks Politikus Gerindra Dukung Jokowi-Ma\'ruf

Eks Politikus Gerindra Dukung Jokowi-Ma\'ruf

, 19 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

, 13 SEPTEMBER 2018 , 16:15:00

HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00