Verified
Hanura

Menakar Anies Baswedan Dalam Pilpres 2019

Suara Publik  SENIN, 18 DESEMBER 2017 , 06:49:00 WIB

<i>Menakar Anies Baswedan Dalam Pilpres 2019</i>

Anies Baswedan/Net

SESUNGGUHNYA terlalu dini untuk mambahas soal ini. Anies Baswedan tengah menjabat gubernur, tetapi lantas hendak diparalelkan dengan “jalan nasib” Joko Widodo. Yang disebut terakhir ini memang terus naik daun ketika itu: menjabat walikota Solo terus Gubernur DKI Jakarta, lantas jadi kandidat presiden, terpilih pula. Apakah Anies akan ikut alur semacam itu?

Saya tidak dalam posisi bisa menolak permintaan redaksi majalah ini untuk sekadar mengulasnya. Maka, ulasan saya ini tentu terikat dengan kondisi-kondisi politik hari ini. Adapun nama Anies terkenal, ya. Bukankah dia kini menduduki jabatan yang terus jadi sorotan dan harapan publik, tak hanya Jakarta, tapi meluas se-Indonesia? Dia telah menjadi incaran pemberitaan, dan publik Indonesia mengikutinya.

Dalam politik, modal terkenal itu penting. Anies telah punya itu. Untuk menjaga popularitasnya, dia telah punya panggung. Dia telah masuk dalam serial sinetron politik yang ditonton orang banyak. Dia pemain utamanya dalam sinetron politik DKI, yang sesungguhnya mencerminkan miniatur Indonesia itu. Dia harus protagonis terus-menerus, kalau mau popularitasnya terjaga bahkan terlonjak. Media perannya jadi begitu penting di sini: kalau popularitas protagonisnya optimal, hal ini bisa jadi modal dasar bagi pelejitan elektabilitasnya.

Tapi, Anies terikat janji memimpin Jakarta. Misalnya kalau ada peluang yang sangat besar dan ada parpol yang cukup mendukungnya, dia bisa saja mengiyakan, kendati terbentur problem etis. Dalam tradisi politik elektoral, problem etis tampaknya, merujuk kasus-kasus sejenis yang relevan di mana gubernur aktif diajukan sebagai kandidat presiden atau bupati/walikota aktif sebagai kandidat gubernur, sekadar terhenti di tingkat wacana. Perspektif legal pun segera menggusur perspektif etis. Para pendukung biasanya sudah siap dengan jurus, “Apanya yang salah? Kan tidak melanggar hukum?”

Dalam kasus Jokowi sebagai walikota Solo ke pilgub, gubernur DKI ke pilpres, semua lancar dan tidak melanggar hukum, bukan? Dan orang sudah cepat melupakan problem etisnya. Begitu kekuasaan diraih, maka konsentrasi publik beralih ke konteks cara memimpin dan dampak kebijakannya. Dalam konteks ini, terngianglah adagium populer dalam politik kontestasi: kampanye satu hal, memerintah hal yang lain.
Soal lompatan politik dari walikota ke pemimpin eksekutif teringgi, sesungguhnya tak hanya dialami Jokowi. Telah banyak kasus serupa. Recep Tayyip Erdogan pernah dari walikota Istanbul ke perdana menteri, dan ketika sistem pemerintahan Turki berubah jadi presidensial, dia terpilih pula sebagai presiden.

Di Amerika Serikat, negeri yang dianggap kampiun demokrasi, problem-problem etis yang tersisa dalam pilpres pun lazim tenggelam oleh masalah-masalah etis baru yang terkait dengan kebijakan presiden. Kita bisa belajar banyak dari kasus-kasus etika politik Donald Trump sebagai pemimpin populis neo-demagog.
Selanjutnya >

Komentar Pembaca
Negara Hukum Itu Hebat

Negara Hukum Itu Hebat

SABTU, 13 OKTOBER 2018

Reaktualisasi Nilai-Nilai Antikorupsi Melalui Upaya Preventif
<i>Dear Haters, Stop Cyberbullying, Please!</i>
HILMI-FPI: Palu Mencekam

HILMI-FPI: Palu Mencekam

SABTU, 06 OKTOBER 2018

Prabowo Pemimpin Sejati

Prabowo Pemimpin Sejati

KAMIS, 04 OKTOBER 2018

Pidato Game Of Thrones Isyarat Main Dua Kaki
Andi Arief Mencambuk Prabowo

Andi Arief Mencambuk Prabowo

, 15 OKTOBER 2018 , 15:00:00

Peluncuran Buku Papua Ethnography

Peluncuran Buku Papua Ethnography

, 13 OKTOBER 2018 , 06:49:00

Sisa Puing Gempa

Sisa Puing Gempa

, 12 OKTOBER 2018 , 06:03:00

Ciptakan Kampanye Damai

Ciptakan Kampanye Damai

, 13 OKTOBER 2018 , 03:56:00