Hanura

Suri Teladan Kerukunan Umat Beragama

Menuju Peradaban  KAMIS, 28 DESEMBER 2017 , 17:08:00 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

Suri Teladan Kerukunan Umat Beragama

Jaya Suprana/Net

KANTOR Berita Politik RMOL memberitakan bahwa Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menyerukan agar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan atas UU tentang Administrasi Kependudukan harus dihormati segenap warga negara Indonesia. Tokoh PAN tersebut menyadari bahwa pengakuan negara terhadap penganut aliran kepercayaan di luar agama-agama resmi Indonesia adalah hal sensitif. Karena itulah politikus yang biasa disapa dengan Zulhas itu berharap tidak ada kegaduhan pasca keputusan MK.  

GUGATAN


Empat penganut kepercayaan mengajukan gugatan terhadap Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU 23/2006 juncto Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU 24/2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Mereka adalah Ngaay Mehang Tana (penganut kepercayaan dari Komunitas Marapu), Pagar Demanra Sirait (penganut aliran Paralim), Arnol Purba (penganut aliran Ugamo Bangsa Batak), dan Carlim (penganut Sapto Darmo). Keputusan MK menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU 24/2013 tentang Perubahan Atas UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka para penganut kepercayaan dapat mencantumkan aliran kepercayaan pada KTP. Hal ini sesuai dengan jaminan dari UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga negara merdeka untuk memeluk agama dan kepercayaan dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu.

PANCASILA


Pernyataan Ketua MPR RI agar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan atas UU tentang Administrasi Kependudukan harus dihormati semua warga negara mengandung makna arif bijaksana secara berlapis. Pernyataan Ketua MPR RI membuktikan bahwa PANCASILA bukan sekadar slogan hampa untuk dihafal sebagai skenario sandiwara di panggung politik belaka namun telah benar-benar diwujudkan secara nyata pada kenyataan kehidupan bangsa, negara dan rakyat. Di sisi lain terbukti pula bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang benar-benar menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai UUD 1945. BHINNEKA TUNGGAL IKA
Bahkan BHINNEKA TUNGGAL IKA yang sejak dahulu kala didambakan oleh Empu Tantular, di masa kini telah paripurna hadir di persada Nusantara melengkapi perbendaharaan agama dan kepercayaan rakyat Indonesia.

Kemahakayarayaan keragaman agama merupakan sukma peradaban bangsa Indonesia tiada dua di planet bumi ini. Segenap umat manusia di marcapada ini dapat memetik kesuriteladanan kerukunan umat beragama di Indonesia demi bersama menghadirkan perdamaian dunia nan gemah ripah loh jinawi tata tenteram kerta rahardja.[***]
 


Penulis adalah pembelajar makna adiluhur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika





Komentar Pembaca
Sonata III Johannes Brahms

Sonata III Johannes Brahms

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018

Dari Nomophobia Sampai Genderuwo

Dari Nomophobia Sampai Genderuwo

KAMIS, 13 DESEMBER 2018

Komite Seni Nasional Indonesia

Komite Seni Nasional Indonesia

RABU, 12 DESEMBER 2018

Mendambakan Hari Kartono

Mendambakan Hari Kartono

SELASA, 11 DESEMBER 2018

Jakarta Intoleran?

Jakarta Intoleran?

SENIN, 10 DESEMBER 2018

Impian Cinta Franz Liszt

Impian Cinta Franz Liszt

MINGGU, 09 DESEMBER 2018

Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Pemerintah Mau Amputasi KPK?

Pemerintah Mau Amputasi KPK?

, 11 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Potensi Korupsi Proyek Infrastruktur

Potensi Korupsi Proyek Infrastruktur

, 11 DESEMBER 2018 , 03:08:00

Award Untuk Raja Dangdut

Award Untuk Raja Dangdut

, 13 DESEMBER 2018 , 00:36:00

Surat Suara Pemilu 2019

Surat Suara Pemilu 2019

, 12 DESEMBER 2018 , 00:32:00