Verified
Hanura

Demokrasi Mayantara Dan Urgensi Partisipasi Publik

Suara Publik  JUM'AT, 29 DESEMBER 2017 , 10:25:00 WIB

DEMOKRASI dan publik bagaikan dua sisi mata uang yang saling mengukuhkan eksistensi satu sama lain.

Dalam mewujudkan kehendak publik, demokrasi bertindak sebagai sarana untuk mencapainya. Oleh sebab itu, dalam bahasa filosofis, demokrasi sejatinya berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Namun demikian, relevansi dan korelasi keduanya pada tataran konseptual tersebut sulit untuk ditemukan ejawantahnya dalam praksis politik dewasa ini. Demokrasi menjelma sebagai jargon klise minim realisasi di tangan aktor-aktor politik pemburu uang dan kuasa.

Ada banyak fakta yang bisa didedahkan untuk membuktikan asumsi tersebut. Setiap menjelang pemilihan umum, para elit politik selalu kasak-kusuk untuk memperbaharui undang-undang. Argumentasinya adalah agar pemilihan umum lebih berkualitas dan lebih baik ke depannya. Faktanya, kecurangan dan kekurangan semakin meningkat. Ongkos politik semakin besar, dignitas partai politik semakin merosot, serta yang paling fatal adalah dihasilkannya pejabat yang mengkhianati aspirasi publik.Kasus Setya Novanto yang menghentak publik baru-baru ini merupakan potret kelam demokrasi di republik ini.

Keterpilihan pejabat publik produk proses koruptif ini memberikan efek derivatif yang lebih buruk karena mereka yang berstatus sebagai kepala daerah atau bahkan presiden sekalipun akan mengendalikan kendaraan bernama birokrasi. Bisa dibayangkan jika pimpinannya saja produk korupsi politik, sudah barang tentu birokrasinya akan bau anyir korupsi. Belum lagi jika menilik APBN atau APBD yang melekat pada birokrasi tersebut, alih-alih untuk kesejahteraan rakyat, justru menjadi bancakan untuk menggemukkan perut diri dan kelompok mereka sendiri.

Kondisi tersebut tentu tidak bisa dibiarkan. Demokrasi harus direjuvenasi dan dikembalikan pada jalurnya yakni kuasa publik. Opsi ini sudah barang tentu bukan merupakan proses yang mudah karena rejuvenasi demokrasi harus menyertakan seluruh struktur politik, baik suprastruktur politik kunci seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif, maupun partai politik sebagai infrastruktur politik utama dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Lantas bagaimana caranya?

Globalisasi tak selamanya buruk jika kita mau mengkomodifikasinya untuk kebajikan politik. Globalisasi menciptakan wilayah baru bernama gatra mayantara (internet/media daring) di mana partisipasi publik yang sebelumnya minim dalam mengontrol proses politik dan demokrasi, semakin meningkat dari waktu ke waktu. Publik tak segan-segan lagi menyuarakan aspirasinya lewat media sosial, baik dalam bentuk kritik konstruktif, maupun hujatan yang bersifat destruktif. Keberadaan aspek mayantara ini menjadi katalisator meningkatnya partisipasi publik. Mereka yang sebelumnya bersifat apatis dan apolitis, suka tidak suka, menjadi lebih melek politik. Kita bisa menyaksikan betapa riuh rendahnya masyarakat bersuara di media sosial ketika Setya Novanto, pengkhianat aspirasi rakyat, mempertontonkan dagelan orang sakit demi menghindari jeratan KPK.

Selanjutnya >

Komentar Pembaca
Negara Hukum Itu Hebat

Negara Hukum Itu Hebat

SABTU, 13 OKTOBER 2018

Reaktualisasi Nilai-Nilai Antikorupsi Melalui Upaya Preventif
<i>Dear Haters, Stop Cyberbullying, Please!</i>
HILMI-FPI: Palu Mencekam

HILMI-FPI: Palu Mencekam

SABTU, 06 OKTOBER 2018

Prabowo Pemimpin Sejati

Prabowo Pemimpin Sejati

KAMIS, 04 OKTOBER 2018

PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

, 18 OKTOBER 2018 , 17:00:00

Ahmad Dhani Ditetapkan Tersangka

Ahmad Dhani Ditetapkan Tersangka

, 18 OKTOBER 2018 , 15:00:00

Usut Tuntas Kasus <i>Hoax</i>

Usut Tuntas Kasus Hoax

, 17 OKTOBER 2018 , 05:41:00

Pencakar Langit Jakarta

Pencakar Langit Jakarta

, 16 OKTOBER 2018 , 04:31:00

Dikunjungi Pejabat Mabes Polri

Dikunjungi Pejabat Mabes Polri

, 16 OKTOBER 2018 , 16:08:00