Verified
Hanura

WAWANCARA

Febry Diansyah: Kalau Setnov Tak Mengakui Perbuatannya, Kami Tidak Bisa Menerima Permohonan JC

Wawancara  SABTU, 13 JANUARI 2018 , 12:54:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Febry Diansyah: Kalau Setnov Tak Mengakui Perbuatannya, Kami Tidak Bisa Menerima Permohonan JC

Febry Diansyah/Net

RMOL. Setya Novanto, terdakwa ka­sus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik alias E-KTP telah mengajukan permohonan se­bagai justice collaborator (JC). Pengacara Novanto, Firman Wijaya mengatakan, permo­honan kliennya itu merupa­kan bagian dari upaya Novanto membuktikan bahwa dirinya bukanlah satu-satunya pelaku yang paling berpengaruh dalam kasus korupsi itu. Akankah KPK menerima permohonan Novanto? Lalu apa saja syarat yang mesti dipenuhi Novanto jika ingin menjadi JC? Berikut pernyataan lengkap Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febry Diansyah.

Bagaimana progress per­mohonan Setya Novanto yang ingin menjadi justice collabo­rator?
Kami belum bicara terlalu jauh karena suratnya baru dis­ampaikan beberapa hari lalu. SN (Setya Novanto) baru diperiksa mejadi tersangka lalu membuat surat justice collaborator-nya. Tentu kami akan pertimbang­kan. Apakah SN akan terus terang membuka pihak lain, terutama aktor yang lebih be­sar. Kemudian juga kami akan mencermati sejauh mana SN mengakui perbuatannya. Jadi, kalau tidak mengakui perbua­tannya tentu kami tidak bisa menerima JC. Pasalnya, konsep itu sendiri adalah pelaku yang ingin bekerjasama. Terpenting lagi JC tidak bisa diberikan ke­pada pelaku utama. Hal itu juga kami akan melihatnya meski korupsi KTP elektronik baru langkah-langkah awal. Sampai saat ini baru sekitar enam orang. Masih cukup banyak nama yang saat ini kami dalami.

Dalam kasus E-KTP ini Muhammad Nazaruddin per­nah menjadi justice collabo­rator. Apakah ini akan men­jadi penghalang bagi Setya Novanto untuk menjadi JC?
Kalau Nazar saat itu ben­dahara Partai Demokrat. Dia membuka banyak sekali pihak-pihak lain, termasuk atasannya atau ketua umumnya. Pada saat itu dari keterangan Nazar dite­lusuri kebenaran informasi yang lain. Apakah kasus Hambalang ataupun E-KTPkarena dia men­jadi saksi. Tentu saja ada kon­tribusi dalam pengungkapan korupsi. Meski demikian, KPKtidak boleh tergantung pada keterangan Nazar saja. Keliru kalau KPKhanya mendapatkan keterangan dari Nazar saja. Karena demikian itu akan mudah berubah kalau, semisal mem­berikan keterangan berubah di persidangan. Karena itulah kami punya pertimbangan lain.

Terkait SN kami punya bukti aliran dana sampai dengan 7,3 dolar AS dan juga pertemuan-pertemuan yang lain. Dan ini tidak pernah disebut Nazar sam­pai serinci itu. Jika kita bicara posisi seseorang sebagai JC, maka kita berbicara banyak hal yang harus dipertimbangkan secara hati-hati. Andi Agustinus juga ajukan JC, kami pertim­bangkan cukup lama sampai pada akhirnya KPK mengabulkan­nya. Hal ini juga melalui proses tindakan pidana yang dibacakan Pengadilan Tipikor beberapa hari lalu. Artinya konsistensi seorang pengaju JC juga merupakan suatu hal penting yang kami cermati.

Kabarnya Setya Novanto juga meminta perlindungan kepada KPK?
Sejauh ini belum ada. Jadi surat yang kami terima itu baru surat mengajukan JC. Terkait kasus E-KTPkemudian kami umumkan pasal 21 rencana pemeriksaan kepada tersangka kemarin.
Selanjutnya >

Komentar Pembaca
BENANG MERAH (EPS.159): Anies Terlalu Lama Sendiri
Densus 88 Tembak Dua Terduga Teroris Tanjung Balai
Usut Tuntas Kasus <i>Hoax</i>

Usut Tuntas Kasus Hoax

, 17 OKTOBER 2018 , 05:41:00

Pecahkan Kode Perempuan

Pecahkan Kode Perempuan

, 19 OKTOBER 2018 , 04:43:00

Baksos Untuk Sulteng Dan NTB

Baksos Untuk Sulteng Dan NTB

, 18 OKTOBER 2018 , 03:54:00