Hanura

Empat Pertanyaan Konyol

Menuju Peradaban  SABTU, 17 FEBRUARI 2018 , 06:39:00 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

Empat Pertanyaan Konyol

Jaya Suprana/Net

PADA 12 Februari 2018, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang memicu heboh polemik akibat tiga pasal.

Yakni, Pasal 73 mengenai pemanggilan paksa terhadap pejabat negara atau warga masyarakat oleh DPR dengan melibatkan kepolisian; Pasal 122 huruf (k) menambah kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR; serta pasal 245 memperkuat hak imunitas DPR, setiap pemanggilan dan permintaan keterangan kepada DPR sehubungan dengan tindak pidana tidak sehubungan pelaksanaan tugas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan MKD.

Hak Memperoleh Informasi

Sebagai rakyat jelata yang awam politik, tentu saja saya tidak berani melibatkan diri ke dalam kemelut polemik. Namun sebagai rakyat jelata yang memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas, tegas dan benar maka saya memberanikan diri untuk mengajukan empat pertanyaan khusus fokus pada UU MD3 pasal 122 huruf k yang berbunyi MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR .

Empat Pertanyaan

Pertanyaan pertama adalah bagaimana kejelasan dan ketegasan mengenai apa yang dimaksud dengan merendahkan kehormatan agar saya tidak merendahkan kehormatan tanpa sadar bahwa apa yang saya lakukan adalah merendahkan kehormatan. Pertanyaan nomor dua: apakah UU MD3 pasal 122 huruf k berlaku setelah 12 Februari 2018 atau berlaku secara surut sebelum 12 Februari 2018 sehingga perendahan kehormatan masa lalu dapat diungkit kembali?

Pertanyaan nomor ketiga: apakah pengedar berita, meme, dan atau hoax juga akan dihukum seperti Buni Yani? Pertanyaan nomor empat: apakah sekiranya mungkin rakyat yang bukan anggota DPR dapat dilindungi UU khusus melindungi rakyat yang bukan anggota DPR dari anggapan, tuduhan apalagi fitnah bahwa merendahkan kehormatan DPR dan para anggota DPR?

Anjing Menggonggong Khafilah Berlalu

Apabila empat pertanyaan saya tersebut di atas terkesan konyol sehingga tidak layak dijawab maka anggap saja empat pertanyaan konyol itu sekedar sebagai gonggongan anjing yang tidak perlu dihiraukan oleh khafilah berlalu.

Terus terang saya sudah terbiasa dianggap sebagai anjing menggonggong oleh khafilah berlalu. Malah saya bersyukur apabila hanya dianggap sebagai seekor anjing yang menggonggong bukan dituduh sebagai seorang rakyat yang merendahkan kehormatan khafilah berlalu. [***]

Penulis adalah rakyat yang secara konstitusional berhak memilih wakil rakyat di DPR maka tidak ingin merendahkan kehormatan DPR dan para anggota DPR

Komentar Pembaca
Jangan Cemooh Pak Kwik

Jangan Cemooh Pak Kwik

SABTU, 22 SEPTEMBER 2018

Mengharap Ratapan Pendeta Giay Terdengar Oleh Jokowi
Kawasan Demiliterisasi Idlib

Kawasan Demiliterisasi Idlib

KAMIS, 20 SEPTEMBER 2018

Fastabiqul Khoirot

Fastabiqul Khoirot

RABU, 19 SEPTEMBER 2018

Kerukunan Maumere

Kerukunan Maumere

SELASA, 18 SEPTEMBER 2018

<i>People Power</i>

People Power

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018

Ketum PP Muhammadiyah Siap Menangkan Prabowo-Sandi
Kedok #2019GantiPresiden Terbongkar

Kedok #2019GantiPresiden Terbongkar

, 21 SEPTEMBER 2018 , 15:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

, 17 SEPTEMBER 2018 , 17:17:00