Hanura

Tantangan Ekonomi Moneter Global Yang Tambah Berat

Suara Publik  JUM'AT, 09 MARET 2018 , 11:57:00 WIB

PEMBAHASAN di media tentang penggantian Gubernur BI akhir-akhir ini sering dikaitkan dengan perkembangan ekonomi-moneter global yang rawan gejolak dan merupakan  tantangan yang harus dihadapi.  

Tulisan ini ingin menggarisbawahi dengan membahas perkembangan terakhir kondisi ekonomi-moneter dunia yang memang akan menjadi tantangan, tetapi mungkin juga peluang  buat  otorita moneter dan supervisi dan Pemerintah di tahun ini dan waktu mendatang.

Setiap berbicara atau menulis mengenai peluang dan tantangan perekonmian dan keuangan nasional akhir-akhir ini sayasuka menyitir gambaran World Economic Forum (WEF) tentang peta resiko global. Resiko global yang menghadang semua perekonomian di duniamenurut WEF dikelompokkan dalam hal-halyang meliputi; bidang ekonomi, perubahan iklim, sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi.

Masing-masing menyangkut sejumlah butir yang berkembang secara dinamis, seperti fluktuasi harga komoditas dan pasar modal, meningkatnya ketimpangan pendapatan, banyaknya bencana alam, ketegangan politik dan keamanan di Timur Tengah dan semenanjung Korea, masalah cybercrimes, illicit financing, dan sebagainya.

Semua hal tersebut menyangkut resiko dan juga sekaligus peluang yang harus dikelola dalam arti dihindarkan aspek negatifnya dan dikembangkan aspek positifnya, syukur kalau tantangan dapat dirubah menjadi peluang. Akan tetapi di luar itu masih ada ketidakpastian yang tinggi dan meningkat pula yang berbeda dengan resiko karena kita tidak mengetahuinya dengan demikian juga tidak bisa mengelolanya.

Dunia keuangan utamanya akhir-akhir ini malah dihadapkan kepada sejumlah tantangan yang menyangkutvulnerabilities, uncertainties, complexities and ambiguitiesatau VUCA yang sering juga lebih banyak tidak diketahui daripada sebaliknya.

Resiko dan VUCA

Bukan untuk bikin rasa takut apalagi putus asa, akan tetapi kita harus mengenal bahwa ekonomi-keuangan dunia dewasa ini memang sedang dipenuhi dengan perkembangan yang beresiko tinggi, bercampur dengan ketidak pastian yang menambah rumit, tidak jelas dan tidak pasti maupun membingungkan tadi.

Semua ini bertentangan dengan kondisi yang diinginkan pasar maupun pemerintahan dan otoritas yang bertanggung jawab untuk  menghasilkan dan memelihara kestabilan guna  mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional.

Dalam ekonomi-moneter dunia apa yang berkembang di negara-negara maju menyiratkan tingginya resiko kegiatan yang bercampur dengan ketidak pastian yang rumit tadi jelas menuntut semua pihak mengambil posisi siaga yang tinggi.

Beberapa waktu lalu dalam tulisan saya, Who needs trade war? di koran mingguan baru Independent Observer(8-14 Februari 2018) saya baru mengkhawatirkan akan timbulnya perang dagang, waktu pemerintah AS memutuskan memasang tarif impor 50 persen untuk solar panels dan 30 persen untuk mesin cuci. Baru-baru ini perang dagang ini lebih jelas dikumandangkan AS dengan memasang tariff impor 25 persen untuk baja dan 10 persen buat aluminium.

Apalagi kalau kita simak pernyataan President Trumpmenanggapi mereka yang tidak mendukung keputusan tersebut, bahwa perang dagang itu bagus karena (AS) akan menang dengan gampang.Resminya sasarannya adalah RRC, sedangkan Korea Selatan mungkin dianggap dampak sampingan saja. Tetapi dalam kedua produk terakhir kalaupun RRT tetap dijadikan sasaran ternyata yang lebih terkena adalah sekutunya sendiri; Kanada, Mexico dan negara-negara Eropa.

Mungkin dalam hal-hal tersebut Indonesia tidak terpengaruh secara langsung, kecuali dalam hal aluminium mungkin. Akan tetapi perang dagang yang dilancarkan secara jelas terhadap perekonomian lain, termasuk negara- negara sekutunya karena mereka mempunyai neraca perdagangan dengan AS yang menghasilkan surplus dan dianggap merugikan AS itu jelas tindakan proteksionis.

Dalihnya adalah melancarkan tindakan balasan secara umum yang dianggap merugikan AS. Ini bukan alasan yang diperbolehkan WTO untuk menerapkan counterfailing duties, untuk perdagangan produk yang dibuktikan dilakukan secara tidak adil.

Dilancarkan oleh negara dengan ekonomi terkuat didunia yang juga promotor perdagangan bebas multilateral jelas merupakan tindakan proteksionistis yang mengundang langkah balasan dalam suatu perang dagang yang nyata. Minimal tindakan ini menambah ketidak pastian pada alam VUCA yang sudah menyesakkan.

Tantangan Moneter Semakin Nyata

Pada sektor moneter tinggi dan meningkatnya resiko telah beberapa lama berkembang, meskipun pengalaman ‘taper tantrum’ 2013 telah mendorong semakin besarnya kehati-hatian oritas moneternegara maju, terutama Fed dibawah kepemimpinan Chair Janet Yellen yang baru saja digantikan oleh Chair Jerome Powell.  

Terus terang kehati-hatian pelaksanaan kebijakan Fed untuk secara gradual kembali kepada kebijakan moneter yang normal sampai sedikit menurunkan kredibilitasnya karena nyaris dituduh tidak konsisten atau kurang tegas mengenai kapan perubahan kebijakan dilaksanakan, seberapa besar maupun berapa kali langkah perubahan akan dilakukan. Syukur kredibilitas Professor Yellen sebagai akademisi dan teknokrat tidak sampai tercemar dan beliau boleh kembali ke kolamnya dengan tenang.

Saya baru saja diwawancarai analis dari Nikkei Securities tentang bagaimana otoritas moneter di Asia menghadapi tantangan yang semakin besar dari  normalisasi kebijakan moneter Fed setelah testimoni Chairman Powell di Congress baru-baru ini.

Pertanyaan bahkan sampai pada apakah Asia menghadapi kemungkinan terjadinya malapetaka dua puluh tahun lalu?

Mengapa pasar mengkhawatirkan sekali terjadinya gejolak yang bahkan diperkirakan dapat menjadi krisis keuangan seperti masa lalu? Apakah yang membedakan kondisi dewasa ini dengan beberapa waktu terakhir? Bukankah Fed sudah beberapa kali meningkatkan suku bunga primernya, lima kali sejak akhir 2015 dan tidak sampai menimbulkan krisis?

Agaknya memang harus diterima bahwa kondisi dewasa ini lebih berat buat pemegang otorita moneter dan kestabilan makro negara-negara berkembang Asia, termasuk Indonesia. Dari pernyataan perdana Chair Powell kita memang mendengar bahwa beliau tidak mau mengambil resiko memanasnya perekonomian AS, membiarkan laju inflasi melampaui batas yang dijadikan acuan kebijakan moneter Fed.
 
Peningkatan suku bunga fed funds dengan janji secara gradual akan ditingkatkan tiga atau mungkin empat kali di tahun ini. Belum dijelaskan rinciannya tetapi rencana untuk merampingkan portfolio Fed yang dewasa ini lebih dari USD 4 trillion jelas akan dilakukan.

Tentu pertanyaannya kapan dimulai, dengan berapa besar dan dalam intensitas seperti apa?  Kedua langkah ini sudah barang tentu menyedot likuiditas yang sebagian merupakan dana yang di parkir di negara-negara berkembang Asia, termasuk Indonesia. Dengan perkataan lain otoritas moneter di Asia menghadapi tantangan arus balik dana yang selama ini telah ikut membiayai investasi dan kegiatan lain di Asia.

Tetapi berbeda dengan sebelumnya, langkah ini akan dilakukanmenyambung atau  bersamaan dengan langkah fiskal yang baru saja diputuskan; kebijakan pemotongan pajak yang menyangkut penurunan pajak pendapatan serta penurunan pajak perusahaan. Yang terakhir dari 35 persen menjadi 21 persen.

Tindakan ini akan mendorong kembalinya dana-dana AS yang selama ini diparkir diluar, termasuk di Indonesia. Dalam hal pengeluaran Pemerintah juga meningkatkan belanja untuk pembangunan infrastruktur akan menambah dorongan peningkatan pengeluaran dalam perekonomian atau ekspansi fiskal.

Program pemotongan pajak dan peningkatan pengeluaran untuk infrastruktur akan meningkatkan deficit anggaran yang nantinya dibiayai dengan meningkatkan pinjaman.

Semua ini pada akhirnya mendorong kegiatan ekonomi di AS yang akan dihadapi otorita moneter dengan peningkatan suku bunga dan perampingan neraca Fed yang akan mendorong menguatnya nilai tukar USD.
 
Menghadapi semua tadi negara-negara berkembang di Asia, termasuk Indonesia tidak mungkin tidak merasa was-was. Peningkatan suku bunga di AS dan penguatan USD jelas akan mendorong aliran balik dana AS yang selama ini diinvestasikan dengan pembelian obligasi dan sekuritas lain di pasar modal kita. Artinya aliran balik kapital ke AS akan semakin kuat yang bisa menjadi mimpi buruk buat pasar uang dan modal negara-negara Asia.

Selama ini langkah Fed yang sudah banyak dikemukakan bahkan mulai dilaksanakan, seperti dengan beberapa kali peningkatan suku bunga fed funds, hanya dilakukan oleh AS. Artinya Inggris, dan EU belum melakukan langkah-langkah serupa. Malahan ECB masih tetap melancarkan program pembelian sekuritas perbankan untuk mendorong peningkatan kredit perbankan dan ekonomi EU, demikian pula Jepang.

Akan tetapi, sebagaimana di ketahui di tahun ini kebanyakan perekonomian negara-negara Eropa, baik anggota Eurozone maupun bukan mulai menggeliat menunjukkan pertumbuhan, demikian pula Inggris meskipun masih disibukkan dengan proses Brexit. Bahkan Jepang juga merasakan adanya tanda-tanda ekonominya mengalami pertumbuhan positif meski kecil. Peningkatan pertumbuhan ini mulai meningkatkan upah dan tingkat inflasi.

Otoritas moneter Inggris dan EU maupun Jepang semua sudah mengisyaratkan bahwa mereka akan juga melakukan normaisai kebijakan moneter, meninggalkan kebijakan likuiditas murah yang sudah dilaksanakan sejak krisis keuangan Eropa dimulai di Junani tahun 2010 lalu.

Jadi bedanya dengan apa yang berkembang selama ini adalah bahwa sekarang tidak hanya Fed yang bertekad melakukan normmalisasi kebijakan moneter, tetapi juga Bank of England, European Central Bank dan Bank of Japan.
 
Sebagai tambahan di Inggris akan ada penggantian gubernur bank sentralnya, demikian pula di Eropa (ECB). Otorita moneter seperti Mario Draghi yang terkenal ’berani’ melakukan tindakan whatever it takes untuk menyelamatkan Euro dan perekonomian EU juga akan diganti. Banyak yang mengatakan bahwa yang akan menggantikan Presiden ECB Draghi adalah Presiden Bundesbank sekarang Jens Weidmann yang terkenal ‘hawkish’.
 
Ini semua akan bermuara pada realita baru bahwa kebijakan moneter non-konvensional (likuiditas longgar/murah) akan berakhir, diganti dengan yang mungkin sebaliknya. Artinya daya tarik untuk arus balik modal dari negara-negara berkembang Asia, termasuk Indonesia memang semakin kuat dan ini bukan berita yang mengenakkan otoritas moneter Asia.

Semoga tantangan ini bukan hanya dirasakan oleh otoritas moneter dan supervisi, tetapi juga Pemerintah dan politisi sehingga semua mau ikut membantu lembaga-lembaga yang mempunyai status independen ini menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara professional, dab bukan ngrusuhi, melupakan dan tidak menghormati kemandirian mereka, apapun alasannya. Semoga.[***]



J. Soedradjad Djiwandono

Guru Besar Ekonomi Emeritus, Universitas Indonesia dan Professor Ekonomi Internasional, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore
 

Komentar Pembaca
Pribumi Bergerak<i>! Wis Wayahe</i>

Pribumi Bergerak! Wis Wayahe

JUM'AT, 21 SEPTEMBER 2018

Surat Terbuka Untuk Bapak Jokowi Tentang Emak-Emak
Politik Utang-Piutang Ridwan Kamil

Politik Utang-Piutang Ridwan Kamil

SABTU, 15 SEPTEMBER 2018

Pesan Sunan Kalijaga Untuk Umat Akhir Zaman
Nasdem Somasi Rizal Ramli

Nasdem Somasi Rizal Ramli

RABU, 12 SEPTEMBER 2018

UAS, Imam Mahdi Abad Ini

UAS, Imam Mahdi Abad Ini

SELASA, 11 SEPTEMBER 2018

Ketum PP Muhammadiyah Siap Menangkan Prabowo-Sandi
Kedok #2019GantiPresiden Terbongkar

Kedok #2019GantiPresiden Terbongkar

, 21 SEPTEMBER 2018 , 15:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

, 17 SEPTEMBER 2018 , 17:17:00