Verified
Hanura

WAWANCARA

Arief Budiman: KPU Akan Melakukan Pencegahan Supaya Tak Terulang Lagi Di Pileg Dan Pilpres 2019

Wawancara  SELASA, 03 APRIL 2018 , 10:39:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Arief Budiman: KPU Akan Melakukan Pencegahan Supaya Tak Terulang Lagi Di Pileg Dan Pilpres 2019

Arief Budiman/Net

RMOL. KPU yang kali pertama mel­ontarkan kemungkinan untuk memasukkan klausal pelarangan bagi bekas narapidana korupsi nyaleg di Pemilu 2019. Klausal pelarangan itu akan dituangkan dalam Peraturan KPU. Bekas anggota KPU Hadar Nafis Gumay 'menantang' KPU untuk menjalankanwacana tersebut. Bagaimana KPU menyikap­inya? Dan saat ini sudah sampai mana pembahasan terkait klausal tersebut? Berikut pemaparan Ketua KPU, Arief Budiman.

Bagaimana pembahasan rencana pelarangan bagi be­kas narapidana yang ingin maju di Pileg 2019?
Ini masih draf yang masih akan ditinjau dalam dua hal. Pertama melalui uji publik. Yang kedua konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Nanti kami lihat hasil uji publik dan konsultasinya seperti apa. Kalau disepakati bersama ya akan kami gunakan. Dalam pilkada saja masih ada calon yang ditetapkan sebagai tersangka. Maka dari itu larangan ini penting sebagai bentuk pencegahan di Pileg dan Pilpres 2019.

Jadi rencana peraturan ini dibuat lantaran berkaca ke­pada calon kepala daerah yang ditetapkan tersangka?
Faktanya memang beberapa orang ditetapkan sebagai ter­sangka. Jangan digeneralisir, banyak orang tersangka, jadi ka­lau diprosentase angkanya kecil sekali, mungkin hanya 1 persen. Namun, kejadian ini membuat KPU memandang ada hal yang bisa dilakukan sebagai bagian dari pencegahan terjadinya hal seperti ini, agar tak terulang kembali.

Upaya lain yang tengah direncanakan KPU untuk mencegah hal ini?

Kami akan menambahkan beberapa poin yang biasanya disyaratkan kepada calon kepala daerah. Antara lain adanya kewajiban bagi calon anggota legislatif, yakni calon ang­gota DPR, DPRD provinsi kabupaten/kota, hingga DPD untuk melampirkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Sebab, sebelumnya ketentuan ini hanya di pilkada, maka sekarang kami upayakan untuk semuanya.

Kapan penyerahan Laporan Hasil Kekayaan dari calon legislatif ke KPU?
Selanjutnya >

Komentar Pembaca
PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

, 18 OKTOBER 2018 , 17:00:00

Ahmad Dhani Ditetapkan Tersangka

Ahmad Dhani Ditetapkan Tersangka

, 18 OKTOBER 2018 , 15:00:00

Usut Tuntas Kasus <i>Hoax</i>

Usut Tuntas Kasus Hoax

, 17 OKTOBER 2018 , 05:41:00

Pencakar Langit Jakarta

Pencakar Langit Jakarta

, 16 OKTOBER 2018 , 04:31:00

Dikunjungi Pejabat Mabes Polri

Dikunjungi Pejabat Mabes Polri

, 16 OKTOBER 2018 , 16:08:00