Verified
Hanura

WAWANCARA

Rahmat Bagja: Ada Apa KPU, Tiba-tiba Membolehkan Fasilitas Negara Bagi Capres Petahana

Wawancara  MINGGU, 15 APRIL 2018 , 10:02:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Rahmat Bagja: Ada Apa KPU, Tiba-tiba Membolehkan Fasilitas Negara Bagi Capres Petahana

Rahmat Bagja/Net

RMOL. Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan, apa saja fasilitas negara yang boleh digunakan oleh Jokowi jika dia maju sebagai bakal capres ikum­ben. Menurut dia, memang sulit menghindari adanya perbedaan pemberian fasiltas antara capres ikumben dan bukan. Namun diungkapkan Rahmat saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang merumuskan aturan agar perbedaan fasilitas antara capres inkumben dengan pesaingnya tidak terlalu besar. Berikut pe­nuturan Rahmat Bagja kepada Rakyat Merdeka:

Sebenarnya apa saja sih fasili­tas negara yang boleh diguna­kan Jokowi kelak jika maju sebagai capres inkumben?
Kita masih menunggu kepu­tusan KPU rapat dengan komi­si II DPR. Nah setelah PKPU (Peraturan KPU) itu disahkan, kami akan membuat tahapan pengawasan kampanye untuk Bawaslu. Nah apa saja yang boleh dan tidak boleh digunakan kan kemarin kan sudah diisukan. Misalnya penggunaan alat tras­nportasi itu memang kemarin sempat dibicarakan, namun tidak ada persetujuan kok teman-teman KPU bilang membolehkan, ini ada apa sih kok tiba-tiba boleh, ini kan harus jelas. Tapi kan kalau KPU-nya sendiri sudah bilang boleh, ya silakan saja kan KPU yang mengatur. Tapi seharusnya hal tersebut dibahas saat rapat dengan komisi II DPR, namun hal tersebut tidak dibahas kok tiba-tiba ada. Memang pernah dibahas, namun kan belum selesai. Tapi memang dibolehkan untuk penggunaan pesawat kepresidenan.

Persoalan transportasi yang digunakan oleh capres ikum­ben ini kan juga diatur dalam Undang-Undang Keprotokolan. Bagaimana itu?
Tidak ada pengembangan dari aturan protokoler untuk calon presiden. Karena sudah jelas bahwa jika sudah ditetapkan sebagai calon presiden, Jokowi sendiri masih presiden. Karena kan tidak lucu kalau tiba-tiba presiden ketabrak karena mo­bilnya jelek, kan tidak lucu itu, termasuk pesawat terbang, karena soal keamanan.

Selain soal alat transportasi, fasilitas apa lagi yang sempat dibahas dengan KPU?

Lalu yang kemarin dibahas juga soal cuti, diminta untuk mengikuti pola undang-undang yaitu harus cuti. Berlaku juga untuk pejabat negara yang lain yang mencalonkan diri, ang­gota DPR. Menteri kalau cuti harus izin presiden. Ini yang kemudian diatur lewat PKPU, ba­gaimana kemudian pelaksanaan kepemimpinan kenegaraan diatur oleh peraturan pemerintah.

Berdasarkan pengalaman beberapa pemilu sebelumnya, seperti apa sih biasanya jadw­al kampanye capres inkumben itu diatur oleh KPU atau oleh capres inkumben itu sendiri?

Selanjutnya >

Komentar Pembaca
BENANG MERAH (EPS.159): Anies Terlalu Lama Sendiri
Densus 88 Tembak Dua Terduga Teroris Tanjung Balai
Usut Tuntas Kasus <i>Hoax</i>

Usut Tuntas Kasus Hoax

, 17 OKTOBER 2018 , 05:41:00

Pecahkan Kode Perempuan

Pecahkan Kode Perempuan

, 19 OKTOBER 2018 , 04:43:00

Baksos Untuk Sulteng Dan NTB

Baksos Untuk Sulteng Dan NTB

, 18 OKTOBER 2018 , 03:54:00