Hanura

Pengawasan Pemerintah Kok Kayak Nggak Niat Sih

Kasus Sumur Minyak Ilegal

Bongkar  SENIN, 30 APRIL 2018 , 09:10:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pengawasan Pemerintah Kok Kayak Nggak Niat Sih
RMOL. Kalangan aktivis menyatakan prihatin dengan kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Pasir Putih, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur. Kejadian tersebut mengakibat­kan 21 orang meninggal dan 40 orang lainnya luka-luka.

Insiden ini bermula dari leda­kan di sumur minyak yang diduga ilegal. Pengkampanye Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Asri Nuraini menga­takan, perlu segera dilakukan investigasi. Ini penting agar mencari penyebab utama, seka­ligus mencari tahu, siapa yang harus bertanggung jawab dalam insiden tersebut.

"Terkait aktivitas penambanganliar baik di migas maupun tambang, kuncinya adalah pengawasan dan penegakan hukum yang tegas, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hu­kum lainnya," katanya.

Pemerintah perlu segera ber­tindak, lantaran pihak Pertamina EP juga sudah menyampaikan bahwa persoalan pengeboran ilegal di sumur tua ini tidak hanya terjadi di Aceh. Tetapi juga terjadi wilayah Indonesia lainnya, seperti di Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Koordinator Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh, Askhalani menuturkan, insiden di Aceh Timur ini bukanlah keja­dian pertama kali. "Pengeboran sumur minyak ilegal ini marak sejak 2006, dan tersebar di 3 Kabupaten yaitu Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Bireun," ungkapnya.

Pihaknya menduga, maraknya aktivitas ilegal ini karena ada upaya pembiaran yang dilaku­kan oleh pihak-pihak yang ber­wenang. Menurutnya, ada peja­bat dan aparat penegak hukum yang melakukan pembiaran. Selain itu ada pengusaha, broker atau penadah yang menikmati hasil pengeboran sumur-sumur tua tersebut.

"Apalagi masyarakat setempat sudah menganggap aktivitas pengeboran sebagai sumber mata pencaharian. Kami meli­hat tidak ada upaya, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, untuk men­cari alternatif mata pencaharianlain bagi masyarakat untuk mencegah aktivitas pengeboran sumur-sumur minyak ilegal," katanya.

Seharusnya, lanjut Askhalani, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) melakukan penga­wasan dan pembinaan terhadap kegiatan pengeboran miyak rakyat, terlepas dari legal atau­pun ilegal, mengingat aktivitas tersebut merupakan kegiatan hulu migas.

Outreach Officer Institute for Essential Services Reform
(IESR) Yesi Maryam menambahkan, meski sudah ada Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua namun regulasi tersebut masih dirasa belum cu­kup komprehensif.

"Misalnya, soal bagaimana definisi sumur tua, metode pengelolaan sumur tua, kearifan lokal, safe guard, ruang lingkup, pembinaan dan pengawasan. Regulasi ini masih lebih fokus pada aspek pengelolaan dan pengusahaan minyak di sumur tua, namun tidak rinci mengatur aspek keamanan lingkungan dan sosial", terangnya.

Pihaknya menekankan, Aceh memiliki Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang salah satunya terkait kewenanganpengelolaan migas di Aceh. Namun konteks pengeboran minyak sumur tua tidak jelas koordinasi antara Kementerian ESDM, Dinas ESDM, SKK Migas dan BPMA.

"Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk apa, termasuk bicara soal pengelolaan sumur tua melalui Koperasi Unit Desa (KUD) atau BUMD, bagaimana pengawasan dan pembinaan­nya," pungkasnya. ***

Komentar Pembaca
#KataRakyat: Ulama Berpolitik, Emangnya Ngaruh?
Eks Politikus Gerindra Dukung Jokowi-Ma\'ruf

Eks Politikus Gerindra Dukung Jokowi-Ma\'ruf

, 19 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

, 13 SEPTEMBER 2018 , 16:15:00

HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00