Hanura

ICJR Khawatir Bakal Muncul Banyak Masalah

Setelah RUU Terorisme Disahkan

Bongkar  SENIN, 28 MEI 2018 , 11:34:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

ICJR Khawatir Bakal Muncul Banyak Masalah

Foto/Net

RMOL. Rapat paripurna DPR akhirnya mengesahkan Revisi Un­dang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memprediksi, sejumlah masalah akan terjadi setelah pengesahan ini.

 Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju menuturkan, salah satu pembahasan yang cukup alot dalam Revisi UU Terorisme adalah pembahasan mengenai definisi terorisme. Definisi Terorisme ini memang tak pernah ditemukan dalam UU no. 15 tahun 2003. Demikian pula dalam UU no. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

"Bahkan dalam RUU yang dirumuskan oleh pemerintah, pengertian terorisme ini juga sengaja tidak dicantumkan. Sedari awal pemerintah tidak merumuskan definisi mengenai terorisme," ujarnya.

Tak hanya itu, dalam rapat terakhir 24 Mei 2018 pun Menteri Hukum dan HAM membenarkan bahwa naskah RUU pemerin­tah tidak merumuskan definisi tindak pidana terorisme. Dalam perkembangan pembahasan, permasalahan definisi ini telah menuai perdebatan.

"Sedari awal masa pemba­hasan, ICJR selalu memberi­kan masukan bahwa definisi terorisme sangat penting dan merupakan pintu masuk untuk mengatur materi muatan terkait tindak pidana terorisme. Jika tidak, maka peluang pelanggaran HAM dalam penegakan hukum terorisme akan terbuka lebar," terang Anggara.

Ketentuan mengenai tindak pidana dalam RUU Perubahan UU Terorisme, mulai Pasal 6 sampai Pasal 18, khusus dalam Pasal 9, Pasal 10A, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 13APasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 16A, menyertakan unsur "tindak pidana terorisme" yang harus dibuktikan.

Definisi terorisme dalam Pasal 1 yang diputuskan tersebut sebagai unsur tindak pidana bagi pasal-pasal tersebut har­uslah bersifat jelas, tidak karet, tidak multitafsir atau kabur dan tidak menghasilkan pengertian lain. "Perumusan definisi harus hati-hati dan presisi termasuk menghindari terminologi yang kabur untuk menghindari po­tensi penyalahgunaan kekua­saan dan kewenangan," kata Anggara.

Definisi terorisme harus dil­etakkan pada perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur teror dan penghasutan untuk melakukan teror, yang digu­nakan dalam tujuan pencega­han dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Sementara, definisi terorisme yang dis­epakati pemerintah dan DPR justru menimbulkan interpretasi kabur dan multitafsir.

Pertama, unsur 'yang dapat menimbulkan korban yang ber­sifat massal', sangat jelas terlihat bahwa rumusan ini berpotensi menghadirkan penafsiran yang tidak jelas. Kedua, unsur 'den­gan motif ideologi, politik dan gangguan keamanan'.

Menyertakan unsur motif tersebut secara jelas, terang Anggara, akan menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan seluruh unsur tindak pidana terorisme terpenuhi. Padahal unsur motif tersebut rentan men­jadikan delik terorisme menjadi delik politik.

"Dengan definisi yang telah disepakati tersebut, maka pen­egakan hukum pidana teror­isme tidak hanya menjadi sulit sekaligus juga rentan terhadap masuknya kepentingan lain di luar kepentingan penegakan hukum," tandasnya.

Sementara itu, Paripurna DPR pada Jumat (25/5) akh­irnya mengesahkan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yang di­dampingi Ketua DPR Bambang Soesatyo, serta para wakil ketua DPR, yakni Fahri Hamzah, Utut Adianto, dan Fadli Zon.

Tampak hadir mewakili pe­merintah dalam rapat paripurna itu adalah Menkumham Yasonna Laoly dan Kepala BNPT Suhardi Alius. Tak ada interupsi dalam pengesahan RUU Antiterorisme itu. Fraksi-fraksi DPR menyetu­jui RUU tersebut disahkan men­jadi undang-undang. ***


Komentar Pembaca
#KataRakyat: Ulama Berpolitik, Emangnya Ngaruh?
Eks Politikus Gerindra Dukung Jokowi-Ma\'ruf

Eks Politikus Gerindra Dukung Jokowi-Ma\'ruf

, 19 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

, 13 SEPTEMBER 2018 , 16:15:00

HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00