Hanura

Penyidik Kejaksaan & Polri Di KPK Sudah Ideal 10 Tahun

Bongkar  RABU, 30 MEI 2018 , 11:01:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Penyidik Kejaksaan & Polri Di KPK Sudah Ideal 10 Tahun

Foto/Net

RMOL. KPK tengah menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) no. 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sum­ber Daya Manusia KPK. Salah satu isu krusial revisi ini, perpanjangan masa tugas jaksa yang bekerja di KPK.

KPK beralasan, revisi PP SDM KPK dibutuhkan karena be­ban KPK yang tambah banyak. Sementara banyak jaksa yang harus kembali ke Kejaksaan Agung. Namun Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto menuturkan, PP SDM KPK yang saat ini berlaku masih cukup ideal.

"Jadi, tidak urgen atau tidak ada alasan mendesak direvisi. Berdasarkan PP SDM KPK yang saat ini berlaku pada intinya me­nyebutkan syarat batasan waktu pegawai negeri yang dipekerja­kan di KPK adalah paling lama 10 tahun," katanya.

Hal ini dapat dilihat dari PP SDM KPK. Pasal 5 Ayat (3) PP tersebut menyebutkan, masa penugasan pegawai neg­eri yang dipekerjakan pada komisi selama 4 tahun. Pasal 5 Ayat (4) dan Ayat (5) intinya menyatakan, masa penugasan dapat diperpanjang paling lama 6 tahun dan dilakukan 2 tahap. Tahap pertama, paling lama 4 tahun dan tahap kedua paling lama 2 tahun, setelah pimpinan komisi berkoordinasi dengan pimpinan instansi asal.

Menurut Agus, pimpinan KPK sebaiknya tidak terburu-buru da­lam melakukan revisi PP SDM KPK sebelum adanya kajian yang akuntabel dan demi men­jaga independensi KPK. Dalam catatan ICW, ancaman terhadap independensi KPK justru berasal dari internal KPK sendiri, yaitu berkaitan dengan potensi loyali­tas ganda dari pegawainya yang berasal atau diperbantukan dari instansi lain.

"Potensi loyalitas ganda ini memberikan pengaruh tidak maksimalnya KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di in­stansi penegak hukum seperti di Kejaksaan dan Kepolisian," terangnya.

Untuk menghindari anca­man terhadap independensi ini, idealnya penyidik KPK adalah penyidik yang juga independen. Maksudnya, penyidik diseleksi dan diangkat sendiri oleh KPK, bukan dari anggota Kepolisian atau Kejaksaan yang masih berdinas.

Selain itu, upaya perpanjan­gan masa tugas jaksa di KPK dapat dimaknai sebagai upaya memberikan keistimewaan ter­hadap jaksa di KPK. Kondisi ini nantinya dapat menimbulkan kecemburuan dari pihak lain dan akan menuntut hal yang sama kepada pimpinan KPK.

"Muncul pula kesan, rencana revisi PP SDM KPK merupa­kan desakan atau pesanan dari pihak-pihak yang akan berakhir masa tugasnya di KPK," ungkap Agus.

Dia menambahkan, hingga saat ini belum ada upaya so­sialisasi atau publikasi dari rancangan revisi PP SDM KPK. Sehingga wajar saja, jika publik mencurigai, bahwa proses pem­bahasan revisi aturan tersebut dilakukan secara tertutup.

Sebelumnya, Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, salah satu yang akan direvisi dari PP SDM KPK adalah soal penambahan masa kerja pegawai KPK. Khususnya bagi jaksa pe­nuntut umum yang saat ini masih bekerja di KPK.

Hal itu dilakukan karena tim penuntut umum hanya ber­sumber dari Kejaksaan Agung, tidak bisa berasal dari tempat lain. Sementara kasus semakin banyak, tetapi jaksa banyak yang akan berakhir masa baktinya. "Kami minta biro hukum revisi PP, tujuan spesifik, kalau pe­nyelidik, penyidik sumber dari manapun. Tapi khusus jaksa ng­gak bisa tempat lain," katanya.

Dengan alasan kebutuhan SDM jaksa, pihaknya mengusul­kan agar PP itu bisa direvisi. Hal itu dilakukan dengan cara jaksa yang belum dipanggil ke lembaga asalnya, akan tetap dipertahankan oleh KPK.

"Khusus jaksa meski sudah 4-4-2 tapi belum diminta kejak­saan agung jangan dipulangkan tapi akan dipertahankan," kata Agus. ***

Komentar Pembaca
#KataRakyat: Ulama Berpolitik, Emangnya Ngaruh?
Eks Politikus Gerindra Dukung Jokowi-Ma\'ruf

Eks Politikus Gerindra Dukung Jokowi-Ma\'ruf

, 19 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

, 13 SEPTEMBER 2018 , 16:15:00

HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00