Hanura

Duh, Penyiksaan Masih Saja Terjadi, Ada 143 Peristiwa

Sudah Teken Konvensi 20 Tahun

Bongkar  KAMIS, 28 JUNI 2018 , 10:28:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Duh, Penyiksaan Masih Saja Terjadi, Ada 143 Peristiwa

Foto/Net

RMOL. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya atau Convention Against Torture (CAT) ke dalam UU No 5 Tahun 1998. Namun setelah 20 tahun berlalu, praktek penyiksaan masih banyak terjadi.

Koordinator Komisi un­tuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriani menuturkan, da­lam periode Juni 2017 hingga Mei 2018, praktek penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi masih banyak terjadi. Institusi pelaku penyiksaan juga masih didominasi oleh Polri, TNI dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

"Kasus-kasus penyiksaan ini bersifat repetisi atau berulang, berkesinambungan, dan terus menerus dijadikan sebagai cara untuk mendapatkan informasi maupun penghukuman yang dilakukan oleh aparat keamanan dan aparat penegak hukum," katanya, di Jakarta.

Selama periode tersebut telah terjadi peningkatan jumlah kasus penyiksaan yang dialami oleh masyarakat. Kontras mencatat, setidaknya ada 143 peristiwa penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Selain itu, ada 59 peristiwa hukuman cam­buk yang diselenggarakan di Aceh.

Padahal, lanjut Yati, tahun 2018 ini merupakan tahun ke-20 semenjak Indonesia meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan Perbuatan Tindak Manusiawi Lainnya. Meski demikian, se­jumlah masalah dan kelemahan dalam pencegahan dan penghu­kuman penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya di Indonesia masih belum ditangani oleh serius oleh negara.

"Pemerintah masih banyak pekerjaan rumah terkait dengan penghapusan dan penghukuman tindakan penyiksaan kejam tidak manusiawi," sebutnya.

Kepala Divisi Pembelaan HAM KontraS, Arif Nur Fikri men­erangkan, dari 143 kasus tersebut, 13 kasus diantaranya merupakan kasus pengaduan yang didampingi KontraS dan sisanya sebanyak 117 kasus merupakan hasil pe­mantauan media.

"Kecenderungan praktek pe­nyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya dalam peri­ode 2017-2018 ini ternyata tidak banyak berbeda dari praktik tahun sebelumnya sebagaimana yang disampaikan dalam lapo­ran KontraS sejak tahun 2010- 2011," paparnya.

Selama ini institusi pelaku penyiksaan masih sama yakni Polri, TNI dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). "Hampir 80 persen jumlah terbanyak pelakunya berasal dari institusi Polri, disusul TNI dan petugas Lapas. Ini menujukkan bahwa Polisi sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya menganyomi dan melindungi masyarakat justru menggunakan kewenangannya untuk melang­gar hak asasi warga sipil maupun tahanan," terangnya.

Arif menilai, reformasi kepoli­sian yang selama ini digembar-gemborkan ternyata tidak meny­entuh kepada prosedur dan cara-cara polisi dalam menjalankan perannya dengan menggunakan penyiksaan serta tindakan tidak manusiawi lainnya. ***


Komentar Pembaca
#KataRakyat: Ulama Berpolitik, Emangnya Ngaruh?
Eks Politikus Gerindra Dukung Jokowi-Ma\'ruf

Eks Politikus Gerindra Dukung Jokowi-Ma\'ruf

, 19 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

, 13 SEPTEMBER 2018 , 16:15:00

HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00