Hanura

DPD Soroti Penambahan Pagu Anggaran Subsidi Listrik

DPD RI  SENIN, 26 NOVEMBER 2018 , 16:22:00 WIB | LAPORAN: HENDRY GINTING

DPD Soroti Penambahan Pagu Anggaran Subsidi Listrik
RMOL. Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI melakukan rapat konsultasi ke Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI untuk membahas beberapa permasalahan.

Mereka membahas mengenai daftar hasil pemeriksaan BPK atas LHP LKPP terkait subsidi listrik dan juga membahas mengenai sengketa antara Forum Pedagang Bersatu Kelompok 14 Pasar Bersehati Kota Manado dengan Dirut PD Pasar Kota Manado.

Menurut Ketua BAP DPD RI Abdul Gafar Usman, dari hasil pemeriksaan mengenai subsidi listrik TA 2016 dan hasil pemeriksaan BPK TA 2018 atas LKPP terkait subsidi listrik TA 2017 yang akan diklarifikasi, BPK RI menemukan beberapa permasalahan terkait subsidi listrik.

"Selanjutnya permasalahan tersebut diinventarisir oleh BAP DPD RI untuk ditindaklanjuti," kata Abdul Gafar Usman, di Gedung DPD, Jakarta, Senin (26/11).

Dia mengatakan, salah satu permasalahan adalah adanya temuan mengenai penambahan pagu anggaran subsidi listrik tahun 2017 sebesar Rp 5,2 triliun tidak sesuai dengan UU APBN dan tidak berasarkan pertimbangan yang memadai.

Dimana dari hasil pemeriksaan tersebut, menunjukkan permasalahan antara lain penambahan anggaran subsidi listrik bukan merupakan kewenangan Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam UU APBN/APBN-P.

Dan perimbangan penambahan anggaran subsidi listrik untuk mengatasi permasalahan debt service coverage ratio PT. PLN tidak memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar pemerintah bersama dengan DPR mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas penambahan anggaran pagu APBN subsidi di luar parameter yang ditetapkan.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku wakil pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPR dalam pembahasan RAPBN 2019 untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas penambahan anggaran.

Selain membahas soal subsidi listrik, BAP DPD juga membahas mengenai sengketa Kelompok 14 Pasar Bersehati dengan Dirut PD Pasar Kota Manado, pertemuan BAP DPD dengan BPK RI sebagai tindak lanjut atas surat yang dikirim Forum Pedagang Bersatu Kelompok 14 Pasar Bersehati yang ditujukan kepada Kepala BPK dengan nomor surat 024/PIA/PK.14/Mdo/II/2018 tanggal 4 Februari 2018, Forum Pedagang Bersatu Kelompok 14 Pasar Bersehati meminta kepada BPK untuk melakukan audit investigasi mengenai sistem tata kelola keuangan PD Pasar Kota Manado.

Para pedagang di Pasar Bersehati mempermasalahkan pembongkaran dan pengosongan secara paksa dan sepihak atas lapak para pedagang Kelompok 14 oleh PD Pasar Kota Manado yang diduga tidak sesuai prosedur.

Atas permasalahan tersebut, BAP DPD melakukan klarifikasi dan mediasi kepada Forum Pedagang Bersatu Kelompok 14 dan Dirut PD PAsar Kota Manado, beserta pemerintah Kota Manado.

Dimana selanjutnya jika permasalahan masih belum selesai, maka DPD akan meminta BPK Perwakilan Sulawesi Utara untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)/Audit Investigasi terhadap PD Pasar Kota Manado.

Pertemuan antara BAP DPD RI dengan BPK RI bertujuan untuk menindaklanjuti penyelesaian sengketa tersebut. Saat ini, BPK sedang melakukan PDTT pada Pasar Kota Manado pada tanggal 15 Oktober-30 November 2018 dan pada minggu ketiga bulan Desember 2018 BPK akan menyerahkan hasil pemeriksaannya. [rus]

Komentar Pembaca
Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Pemerintah Mau Amputasi KPK?

Pemerintah Mau Amputasi KPK?

, 11 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Potensi Korupsi Proyek Infrastruktur

Potensi Korupsi Proyek Infrastruktur

, 11 DESEMBER 2018 , 03:08:00

Award Untuk Raja Dangdut

Award Untuk Raja Dangdut

, 13 DESEMBER 2018 , 00:36:00

Surat Suara Pemilu 2019

Surat Suara Pemilu 2019

, 12 DESEMBER 2018 , 00:32:00